Author: mgub6

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin rapat koordinasi bersama jajaran OPD Pemerintah Kota Batam dan BP Batam di Kantor BP Batam, Kamis (9/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RICKY WIHENDAR

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) meningkatkan pengawasan pelaksanaan pembangunan dengan rutin turun ke lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat koordinasi bersama jajaran OPD Pemerintah Kota Batam dan BP Batam di Kantor BP Batam, Kamis (9/7/2026). Dalam arahannya, Li Claudia meminta setiap perangkat daerah rutin melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai perencanaan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang muncul.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, terutama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang melibatkan kewenangan kedua instansi. Pengawasan bersama sejak tahap pelaksanaan hingga serah terima pekerjaan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kualitas hasil pembangunan.

“Kita harus memastikan pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan perencanaannya. Turun langsung ke lapangan agar setiap kendala dapat segera diketahui dan diselesaikan,” tegas Li Claudia.

Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD turut memaparkan perkembangan pelaksanaan program prioritas Tahun Anggaran 2026. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, misalnya, melaporkan progres pemeliharaan jalan, drainase, serta normalisasi sungai yang terus berlangsung di berbagai wilayah Kota Batam.

Li Claudia juga menyoroti persoalan drainase yang masih dipenuhi sampah. Ia meminta OPD terkait meningkatkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuang sampah ke saluran drainase karena dapat menghambat aliran air dan meningkatkan risiko genangan saat hujan.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam terus membenahi sistem pengelolaan persampahan melalui optimalisasi armada pengangkut, penataan titik pembuangan sampah liar, serta pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) di sejumlah lokasi.

Selain itu, pengembangan ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan terus melaksanakan pemeliharaan pohon, penataan taman, serta pengembangan ruang hijau di berbagai kawasan sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Li Claudia berharap seluruh program pembangunan tidak hanya selesai sesuai jadwal, tetapi juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Yang terpenting adalah masyarakat merasakan hasilnya. Karena itu, saya minta seluruh OPD terus memperkuat koordinasi, responsif terhadap persoalan di lapangan, dan bekerja secara terukur agar pembangunan di Kota Batam semakin baik,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi di kediaman pribadinya, Kamis (9/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan petugas Sensus Ekonomi di kediaman pribadinya, Kamis (9/7/2026). Pada kesempatan itu, ia mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar demi mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Amsakar menyambut langsung kedatangan para petugas serta mengikuti seluruh rangkaian pendataan. Ia menjawab setiap pertanyaan secara terbuka dan rinci guna mendukung tersedianya data yang akurat.

Dalam proses pendataan, petugas menghimpun berbagai informasi, mulai dari kondisi keluarga, riwayat pendidikan, tingkat pendapatan, pengeluaran rumah tangga, hingga profil usaha yang dijalankan.

Amsakar menegaskan bahwa data hasil Sensus Ekonomi memiliki peran penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Data ini sangat krusial. Melalui data yang valid mengenai pendapatan, pengeluaran, dan sektor usaha masyarakat, Pemko Batam bersama instansi terkait dapat menyusun program pemberdayaan ekonomi dan bantuan yang lebih presisi serta efektif,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para petugas sensus yang turun langsung ke lapangan untuk mendata masyarakat. Karena itu, Amsakar mengajak seluruh warga Batam untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap.

“Saya mengajak seluruh warga Kota Batam, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk memberikan data yang jujur dan apa adanya kepada petugas. Jangan ragu atau takut, karena kerahasiaan data warga dijamin oleh undang-undang. Mari kita bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi demi Batam yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.

Pelaksanaan pendataan di kediaman Wali Kota berlangsung lancar. Partisipasi Amsakar dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kota Batam terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi sekaligus upaya mewujudkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penguatan kebijakan ekonomi di tingkat nasional. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyerahkan rancangan KUA-PPAS kepada pimpinan DPRD Batam saat sidang paripurna di Kantor DPRD Batam, Rabu (8/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama DPRD Kota Batam menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang Utama DPRD, Rabu (8/7/2026).

Pada rapat yang sama, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2027 sebagai arah kebijakan pembangunan daerah dua tahun mendatang.

Amsakar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Batam atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025 hingga penyusunan dokumen perencanaan anggaran tahun berikutnya.

Menanggapi berbagai catatan dan rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan APBD 2025, Amsakar menjelaskan sejumlah langkah strategis yang akan ditempuh Pemko Batam.

Langkah pertama ialah percepatan penyelesaian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap piutang senilai sekitar Rp592,77 miliar.

Selain itu, Pemko Batam akan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui penataan Barang Milik Daerah (BMD), peningkatan pemanfaatan aset melalui skema sewa maupun Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), serta memperkuat peran ketua RT dan RW dalam pendataan kendaraan yang belum memenuhi kewajiban membayar pajak.

Di sektor pendapatan daerah, Pemko Batam juga akan memperluas digitalisasi pembayaran retribusi melalui QRIS, virtual account, dan dompet digital. Pemerintah turut mengkaji integrasi pembayaran retribusi persampahan dengan tagihan air SPAM Batam.

Sementara itu, penataan sektor perparkiran akan dilakukan melalui verifikasi titik parkir, peningkatan kompetensi petugas, serta pengawasan terhadap juru parkir sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, Amsakar menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh realisasi pendapatan yang mencapai 96,48 persen dan realisasi belanja sebesar 90,44 persen.

“Selisih tersebut berasal dari efisiensi anggaran, sisa hasil tender, serta sejumlah pekerjaan fisik di wilayah hinterland yang mengalami kendala cuaca, transportasi, administrasi, dan pembebasan lahan,” jelasnya.

Memasuki agenda pembangunan tahun 2027, Amsakar menjelaskan bahwa dokumen Rancangan KUA-PPAS disusun berdasarkan RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029.

Pemko Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2027 berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7 persen. Target tersebut didasarkan pada capaian pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2025 sebesar 6,76 persen, yang berkontribusi sekitar 56,5 persen terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mendukung target tersebut, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,548 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,833 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp1,714 triliun. Sementara itu, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp4,648 triliun.

Dalam penyusunan APBD 2027, Pemko Batam juga memastikan pemenuhan ketentuan mandatory spending. Alokasi anggaran pendidikan direncanakan mencapai 29,56 persen, melampaui batas minimal 20 persen. Anggaran infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 37,51 persen dan ditargetkan meningkat hingga 40 persen, sedangkan belanja pegawai ditekan menjadi 36,48 persen guna meningkatkan ruang fiskal bagi pembangunan.

Amsakar menegaskan, pembangunan Kota Batam pada 2027 akan difokuskan pada lima klaster prioritas, yakni pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar dan lingkungan, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas.

“Kami berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya Batam yang maju, nyaman dihuni, dan semakin berdaya saing,” tutup Amsakar. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan usulan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengusulkan perlunya kebijakan khusus atau lex specialis di bidang administrasi kependudukan bagi Kota Batam. Usulan tersebut disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7/2026).

Amsakar hadir bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam pertemuan yang membahas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, termasuk implementasi program prioritas nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta sektor pertanahan dan tata ruang.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan tantangan yang dihadapi Batam sebagai kawasan strategis nasional dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akibat tingginya arus migrasi.

“Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Batam kini menempati peringkat kedua nasional dengan laju migrasi tertinggi setelah Bekasi. Kondisi ini sangat kontras dengan luas daratan Batam yang terbatas,” ujar Amsakar.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mulai memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan air bersih, listrik, serta layanan publik lainnya. Apabila tidak dikelola secara tepat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang dapat memengaruhi iklim investasi.

Karena itu, Amsakar menilai Batam membutuhkan regulasi khusus di bidang administrasi kependudukan. Menurutnya, kebijakan pengendalian penduduk tidak dapat diterapkan melalui pendekatan konvensional karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dianggap diskriminatif.

“Batam tidak bisa hanya mengandalkan kekhususan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ). Kami berharap pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI dapat merumuskan lex specialis di bidang administrasi kependudukan bagi daerah seperti Batam, sehingga pengendalian migrasi dapat dilakukan secara tepat tanpa mengabaikan hak konstitusional warga,” katanya.

Selain membahas persoalan kependudukan, Amsakar juga menyampaikan perkembangan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Batam telah menyiapkan lahan seluas sekitar 18 hingga 19 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.

Menurut Amsakar, proyek senilai sekitar Rp160 miliar itu akan dibiayai sepenuhnya oleh konsorsium swasta. Setelah selesai dibangun, seluruh aset akan diserahkan kepada negara.

Pada kesempatan itu, Amsakar juga mendukung penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui pelimpahan kewenangan yang lebih jelas, termasuk dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan waduk, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam selama ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewenangan pertanahan serta pelayanan perizinan di kawasan FTZ.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, seluruh aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif sekaligus memperjuangkan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih berkeadilan bagi daerah kepulauan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinkronisasi administrasi kependudukan dan penataan sistem desentralisasi yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Ia juga mengusulkan agar pengendalian urbanisasi di Batam didukung melalui perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi dengan mengadopsi konsep Finger Plan seperti yang diterapkan di Kopenhagen.

Di sisi lain, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator penyelesaian konflik pertanahan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Ia juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Penataan Ruang agar proses investasi di daerah dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan adaptif. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Ketua Dekranasda Kota Batam, Erlita Amsakar, mengecek kemasan salah satu IKM Batam saat membuka pelatihan Pelatihan Digitalisasi Pemasaran di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam terus memperkuat daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Tahun Anggaran 2026. Program yang dibuka Ketua Dekranasda Kota Batam, Erlita Amsakar, pada Selasa (7/7/2026) ini, membekali peserta dengan strategi pemasaran digital serta penguatan desain kemasan produk agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Erlita menegaskan bahwa kemasan produk bagi pelaku IKM memiliki peran strategis dalam menarik perhatian konsumen. Menurutnya, kemasan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pembungkus, tetapi telah menjadi identitas sekaligus kesan pertama yang memengaruhi keputusan pembelian.

“Kemasan bukan lagi sekadar bungkus makanan, tetapi wajah pertama yang dilihat oleh konsumen. Kemasan yang menarik akan membangun kepercayaan dan menjadi nilai tambah bagi sebuah produk,” ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas produk harus diimbangi dengan kemasan yang baik agar memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu bersaing di berbagai segmen pasar.

Selain memperkuat aspek kemasan, Erlita juga mengajak para pelaku IKM memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi sebagai sarana memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan promosi, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Menurutnya, kemampuan memanfaatkan platform digital menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha untuk berkembang di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan media digital dalam berbelanja.

Erlita berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan untuk mengembangkan usaha masing-masing. Ia menilai inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar IKM Batam mampu naik kelas dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Terapkan ilmu yang didapat dalam usaha masing-masing dan teruslah berinovasi. Saya yakin IKM Batam mampu naik kelas dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kota Batam,” katanya.

Ia pun berharap pelatihan tersebut menjadi langkah nyata dalam menciptakan pelaku IKM yang semakin maju, mandiri, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memiliki daya saing yang kuat.

“Mari manfaatkan digitalisasi dan teknologi untuk mengembangkan usaha. Semoga pelatihan ini berjalan lancar dan menjadi langkah nyata menuju IKM Batam yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Ketua TP-PKK Batam, mencium salah seorang anak berkebutuhan khusus saat mengunjungi Rumah Singgah Ar Rahman Rusli dan Firza Paloh, Selasa (7/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, memberikan dukungan moral sekaligus menyalurkan bantuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus saat mengunjungi Rumah Singgah Ar Rahman Rusli dan Firza Paloh, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang merupakan rangkaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 ini, menjadi wujud kepedulian TP-PKK Kota Batam dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus serta memberi semangat kepada para orang tua yang terus berjuang merawat dan mendampingi putra-putri mereka.

Menurut Erlita, perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus dan keluarganya merupakan bagian dari komitmen TP-PKK Kota Batam dalam memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan anak-anak yang menjalani terapi sekaligus menjadi penyemangat bagi keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang mereka.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat. Kepada para orang tua, tetap sabar, ikhlas, dan terus memberikan kasih sayang serta pendampingan terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Erlita juga mengungkapkan bahwa sebelumnya TP-PKK Kota Batam telah menyalurkan 30 kursi roda kepada penyandang disabilitas. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi TP-PKK Kota Batam bersama Baznas Kota Batam dan Dinas Sosial Kota Batam sebagai wujud sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, kerja sama lintas lembaga akan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program-program sosial, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Sementara itu, Pendiri Rumah Singgah Ar Rahman Rusli dan Firza Paloh, Pietra Paloh, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TP-PKK Kota Batam beserta jajaran kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

“Terima kasih Ibu Erlita dan TP-PKK Kota Batam yang telah berkunjung serta memberikan bantuan. Setiap minggu kami mendampingi anak-anak menjalani terapi di rumah singgah ini. Kepedulian seperti ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mendampingi mereka,” ujar Pietra.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus serta keluarga mereka.

“Siapa pun yang memiliki kemampuan, mari bersama-sama membantu. Jangan sampai rasa empati kepada sesama hilang,” pesannya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menanam pohon di kawasan DAS Baloi Indah, Selasa (7/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RICKY WIHENDAR

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menanam pohon di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Baloi Indah, Selasa (7/7/2026). Penanaman tersebut menjadi simbol dimulainya penataan kawasan yang akan dikembangkan menjadi taman kota sekaligus ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat.

Usai penanaman pohon, Li Claudia meninjau langsung proses penataan kawasan DAS Baloi Indah. Pemerintah Kota Batam berencana mempercantik area tersebut dengan menghadirkan taman yang hijau dan tertata, dilengkapi lampu taman di sepanjang kawasan agar masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai ruang publik, terutama pada sore hingga malam hari.

Menurut Li Claudia, penataan DAS Baloi Indah tidak hanya bertujuan meningkatkan fungsi kawasan dalam mengurangi potensi banjir, tetapi juga menghadirkan ruang terbuka yang mendukung aktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

“Ke depan, kawasan ini bukan hanya berfungsi untuk mengurangi potensi banjir, tetapi juga menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat. Warga Baloi nantinya bisa menikmati suasana sore bersama keluarga di taman yang hijau, bersih, dan tertata,” ujarnya.

Melalui penataan yang terintegrasi dengan konsep ruang terbuka hijau, dilengkapi pepohonan yang rindang serta pencahayaan yang memadai, kawasan DAS Baloi Indah diharapkan menjadi wajah baru Kota Batam sekaligus destinasi ruang publik yang aman, nyaman, dan menjadi pilihan masyarakat untuk beraktivitas maupun bersantai. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)