Category: Penghargaan

Diskominfo Batam – Kota Batam kembali mengukir prestasi tingkat nasional. Kali ini Batam meraih penghargaan pada kategori Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi. Penghargaan diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretaris Daerah Kota (Setdako) Batam, Yusfa Hendri.

Amsakar mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur pemerintahan dan lembaga di Batam. Menurutnya, capaian itu tidak terlepas dari kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

“Apa yang kita peroleh hari ini adalah kerja kolektif kita bersama, baik Pemko Batam dan BP Batam,” ujar Amsakar.

Ia menilai penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan ini menjadi penambah semangat kita untuk terus membangun kota yang kita cintai,” katanya.

Amsakar juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Batam. Ia menegaskan, kemajuan kota tidak dapat dicapai hanya melalui kerja pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Saya bersama Ibu Li Claudia Chandra mengucapkan terima kasih atas kontribusi kita semua,” ucapnya.

Menurut Amsakar, penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemko Batam untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan terbuka.

Ia mengatakan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Akses informasi yang baik memungkinkan masyarakat mengetahui berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Amsakar menegaskan, penghargaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sekaligus motivasi bagi pemerintah untuk terus melakukan pembenahan. Setiap program pembangunan, kata dia, harus memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi pemacu semangat kita untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan membangun Batam yang semakin maju,” katanya.

Apresiasi tersebut diberikan media nasional, KompasTV, melalui ajang bertema “Indonesia B15A”. Ia berharap penghargaan dari KompasTV tersebut semakin mendorong seluruh jajaran pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas serta pemerintahan yang transparan dan responsif. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Kota Batam kembali mendapat apresiasi di tingkat nasional. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima penghargaan kategori Pembangunan Ekonomi Daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Secara langsung, penghargaan diserahkan oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, di Jakarta Concert Hall (JCH), Gedung iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Batam dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat pembangunan daerah. Bagi Amsakar, penghargaan tersebut bukan sekadar capaian pemerintah daerah, lebih menjadi pengingat bahwa berbagai upaya membangun Batam harus terus dilanjutkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan terima kasih. Kami yakin apresiasi yang kami dapat ini menjadi motivasi bagi Pemko Batam untuk lebih optimal lagi,” ujar Amsakar.

Ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada seluruh masyarakat Batam, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, DPRD Kota Batam, Forkopimda, serta seluruh jajaran pemerintah daerah yang selama ini turut bekerja bersama dalam menjalankan pembangunan. Menurut Amsakar, penghargaan tersebut justru menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja. Pembangunan Batam, katanya, tidak mungkin hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dan dukungan berbagai pihak.

“Penghargaan ini sangat luar biasa untuk memacu kinerja kami pemerintah daerah,” katanya.

Amsakar mengatakan, sekitar satu tahun enam bulan sejak dirinya bersama Li Claudia menerima amanah dari masyarakat Batam, berbagai upaya terus dilakukan untuk menjaga dan memperkuat pembangunan daerah.

Menurutnya, apresiasi tersebut datang di tengah kinerja ekonomi Batam yang terus menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang 2025, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp253,64 triliun.

Sektor industri pengolahan masih menjadi penggerak utama perekonomian Batam dengan kontribusi sekitar 57 persen. Pada saat yang sama, aktivitas investasi juga terus menunjukkan tren positif.

Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Momentum tersebut berlanjut pada 2026. Hingga semester pertama tahun ini, nilai investasi yang masuk telah mencapai Rp38,97 triliun.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berjalan beriringan dengan sejumlah indikator pembangunan manusia. Pada 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam mencapai 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.

Angka-angka tersebut menjadi bagian dari gambaran perjalanan Batam sebagai kota yang terus memperkuat fondasi ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, Amsakar menilai semangat kebersamaan harus terus dipelihara. Baginya, kolaborasi bukan hanya diperlukan untuk meraih penghargaan, tetapi juga menjadi modal penting agar Batam mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

“Narasi kebersamaan ini harus menjadi modal baru bagi Kota Batam untuk bergerak lebih cepat lagi,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, penghargaan tersebut diharapkan menjadi energi baru untuk menjaga momentum pembangunan Batam. Pada saat yang sama, capaian itu menjadi tanggung jawab untuk terus bekerja lebih baik, mendengar kebutuhan masyarakat, dan memastikan setiap langkah pembangunan memberi manfaat nyata bagi warga Batam. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengukir prestasi. Kali ini, Batam menerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Sumatera untuk kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kota.

Apresiasi tersebut diterima langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dalam kegiatan yang digelar di Hotel Radisson Batam, Rabu (12/8/2026) malam.

Capaian tersebut menjadi bentuk pengakuan atas komitmen Pemko Batam dalam mendukung percepatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan, apresiasi tersebut bukan sekadar bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah, tetapi juga menjadi dorongan agar daerah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Acara ini di samping dapat memberikan motivasi kepada daerah, juga memberikan reward kepada daerah yang berprestasi,” ujar Tito.

Menurutnya, apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi juga penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa banyak daerah yang terus bekerja dan menghasilkan berbagai capaian positif.

“Dengan acara seperti ini kita menunjukkan bahwa banyak daerah yang baik dan berprestasi,” katanya.

Tito berharap penghargaan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah dan kepala daerah, sekaligus mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat.

Dalam kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah Tingkat Kota, dua kota lainnya yang juga menerima apresiasi yakni Kota Bandar Lampung, dan Kota Pekanbaru.

Untuk tingkat kabupaten, apresiasi diraih Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Way Kanan. Sementara itu, tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Jambi.

Bagi Batam, capaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus memperkuat program penyediaan hunian yang layak dan terjangkau. Amsakar menegaskan, kebutuhan hunian merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bekerja,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan pembangunan hunian tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kualitas kehidupan masyarakat dan masa depan Batam.

Karena itu, Pemko Batam akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat penyediaan hunian layak serta memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

“Capaian ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja. Apa yang sudah baik harus dipertahankan dan yang masih kurang harus kita perbaiki,” katanya.

Amsakar menegaskan, apresiasi tersebut akan menjadi momentum bagi Pemko Batam untuk terus menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam pembangunan, termasuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan penghargaan kepada para wajib pajak yang taat dan tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui Malam Apresiasi Wajib Pajak Kota Batam 2026. Kegiatan yang digelar di Ballroom Harmoni One Hotel, Batam Centre, Senin (22/6/2026) malam itu menjadi bentuk penghormatan atas kontribusi nyata masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Ketua TP-PKK Kota Batam Erlita Amsakar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Batam Erdawati Firmansyah, unsur Forkopimda, serta ratusan wajib pajak dari berbagai sektor.

Dalam acara itu, Amsakar menegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi fondasi utama pembiayaan pembangunan Kota Batam.

“Tanpa pajak dan retribusi, tidak mungkin kita dapat membangun daerah ini hanya dengan mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Ketika Bapak dan Ibu membayar pajak, ada nilai kebajikan yang luar biasa karena itu merupakan bentuk kecintaan kepada negeri sekaligus wujud tanggung jawab bersama untuk membangun masyarakat,” ujar Amsakar.

Ia mengungkapkan bahwa Batam berhasil mencatatkan prestasi sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskal terbaik kelima di Indonesia, naik dari peringkat kesembilan pada tahun sebelumnya. Pengakuan tersebut diberikan oleh Menteri Dalam Negeri karena Batam dinilai mampu membiayai kebutuhan daerah tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer ke Daerah (TKDD).

Menurutnya, capaian tersebut tercermin dari struktur APBD Kota Batam yang semakin sehat. Pada 2024, realisasi PAD mencapai Rp2,36 triliun dari total APBD Rp3,96 triliun atau sebesar 59,9 persen. Sementara pada 2025, PAD meningkat menjadi Rp2,58 triliun dari total APBD Rp4,29 triliun atau setara 60,3 persen.

Amsakar mengatakan, keberhasilan tersebut sejalan dengan membaiknya indikator makroekonomi Kota Batam pada 2026, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan realisasi investasi, hingga penurunan angka kemiskinan.

“Data makroekonomi ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan kita berada pada jalur yang tepat. Ketika investasi tumbuh dan kemiskinan menurun, berarti pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” katanya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajak yang dibayarkan masyarakat, Pemko Batam bersama BP Batam berkomitmen mengembalikan manfaatnya melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta beasiswa yang dapat diakses masyarakat secara luas.

Terkait tantangan perizinan, Amsakar menyampaikan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat pelimpahan kewenangan terhadap 1.416 jenis layanan perizinan yang mencakup 16 sektor pelayanan dasar, perizinan berusaha, dan perizinan penunjang kegiatan usaha.

Ia juga menjelaskan bahwa moratorium lahan yang diberlakukan secara nasional selama satu tahun empat bulan terakhir mengharuskan adanya tahapan penyelesaian yang ketat, sehingga tidak dimaksudkan untuk menghambat iklim investasi di Batam.

“Kami ingin memastikan iklim usaha di Batam tetap kuat. Bahkan di tengah dinamika ekonomi global, realisasi investasi pada kuartal I tahun ini meningkat 115 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Apabila pelaku usaha menemukan kendala di lapangan, silakan menghubungi saya atau Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra agar dapat segera kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan Malam Apresiasi Wajib Pajak 2026 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Ia menyebutkan, sepanjang periode 2021-2025, rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah Kota Batam konsisten berada di atas 90,12 persen. Pada 2025, Bapenda berhasil merealisasikan penerimaan pajak sebesar Rp1,879 triliun dari target Rp1,95 triliun.

“Melihat tren positif tersebut, pada 2026 Pemko Batam optimistis menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp2,09 triliun. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, Kejaksaan, BPKP, Bank Indonesia, BPN, PPAT, REI, hingga masyarakat yang terus bersinergi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pajak,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Pemko Batam menyerahkan penghargaan kepada wajib pajak terbaik dalam 15 kategori yang dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap sistem self-assessment, ketepatan penyampaian SPTPD, ketertiban pembukuan, serta sistem official assessment, termasuk wajib pajak PBB-P2 dan PPAT dengan kinerja terbaik.

Kategori penghargaan meliputi pajak reklame, PBJT perhotelan, PBJT makanan dan minuman, PBJT parkir, PBJT jasa kesenian dan hiburan, PBJT sektor pariwisata, olahraga permainan berbayar, panti pijat dan refleksi, pajak tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain, anugerah mitra pembangunan daerah melalui kepatuhan PBJT tenaga listrik, wajib pajak PBB-P2 dengan nilai pembayaran hingga Rp2 juta dan di atas Rp2 juta, wajib pajak BPHTB dengan pembayaran terbesar pada 2024 dan 2025, serta penghargaan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terbaik. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini sekaligus menandai keberhasilan Kota Batam meraih opini WTP selama 14 kali berturut-turut.

Opini WTP tersebut diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bersama Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Tahun 2025 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).

LHP diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini. Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian akhir dari proses audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.

Sementara itu, Li Claudia Chandra menyampaikan apresiasi atas opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kota Batam. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan bertanggung jawab.

“Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Li Claudia menegaskan, raihan WTP ke-14 secara berturut-turut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Batam untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil pemeriksaan BPK juga akan dijadikan bahan evaluasi guna memperkuat sistem pengawasan internal serta memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.

“Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemerintah Kota Batam berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Li Claudia, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut merupakan bukti konsistensi Pemerintah Kota Batam dalam menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)