Blog

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak masyarakat Kecamatan Sekupang memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan Amsakar saat membuka kegiatan Sekupang Sehat dan Pesta Anak Pantai dalam rangka Semarak Kemerdekaan RI di Halaman Masjid Jami’ Nurul Huda, Tanjung Riau, Sekupang, Sabtu (29/8/2026).

Amsakar mengapresiasi antusiasme dan semangat kebersamaan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, berbagai capaian pembangunan yang diraih Kota Batam meriah penghargaan dan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat.

“Penghargaan ini bukan milik Wali Kota semata, melainkan kami persembahkan untuk seluruh masyarakat Kota Batam atas sinergi yang solid antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, hingga tingkat kecamatan, kelurahan, serta RT/RW,” ujar Amsakar.

Di hadapan warga, Amsakar juga menyampaikan kabar atas dua penghargaan yang baru diterima Pemerintah Kota Batam secara berturut-turut. Penghargaan tersebut yakni Pemimpin Daerah Awards 2026 kategori Pembangunan Ekonomi Daerah dari iNews TV dan Anugerah Pembangunan Ekonomi dari detikcom.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan Batam tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.

Selain menyampaikan capaian, Amsakar memaparkan langkah Pemko Batam dalam merespons berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat. Salah satunya terkait gangguan distribusi air di kawasan Batuaji dan Sagulung akibat kebocoran pipa di wilayah Muka Kuning.

Amsakar mengatakan, pihaknya telah meninjau langsung kondisi di lapangan untuk memastikan proses perbaikan berjalan cepat. Perbaikan teknis ditargetkan selesai dalam waktu sekitar dua jam, sedangkan pemulihan layanan secara penuh diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga tujuh jam.

Terkait program prioritas, Amsakar menyebut sebagian besar dari 15 program kerja Pemko Batam telah direalisasikan. Program tersebut antara lain seragam sekolah gratis, beasiswa, kredit usaha tanpa bunga, bantuan bagi lansia, bursa kerja, serta kemudahan mendapatkan layanan pengobatan hanya dengan menggunakan KTP.

Menurut Amsakar, Pemko Batam saat ini masih memberikan perhatian khusus terhadap dua persoalan utama yang membutuhkan penanganan secara bertahap, yakni pengendalian banjir dan optimalisasi pasokan air bersih.

“Doakan kami agar selalu diberikan kesehatan dan kelancaran sehingga seluruh program prioritas dapat direalisasikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Amsakar.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Sekupang Eko dalam laporannya mengatakan, Sekupang Sehat dan Pesta Anak Pantai tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan bagi masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menjunjung sportivitas, serta menumbuhkan semangat nasionalisme.

Eko menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk para donatur, yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara.

Usai memberikan sambutan, Amsakar melepas secara langsung perlombaan khas masyarakat pesisir, yakni sampan layar.

Suasana kegiatan semakin meriah dengan pembagian puluhan doorprize. Amsakar juga memberikan kejutan berupa hadiah uang tunai dari pribadi kepada lima warga yang beruntung mendapatkan doorprize.

Dalam kegiatan itu, ribuan warga Kecamatan Sekupang memadati lokasi yang turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah. Meski angka inflasi tahunan Kota Batam masih berada di atas sasaran nasional, perkembangan harga kebutuhan pokok pada pekan keempat Agustus 2026 menunjukkan kondisi yang relatif stabil.

Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah Kota Batam Minggu IV Agustus 2026 yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Batam, inflasi Kota Batam pada Juli 2026 tercatat sebesar 4,33 persen secara year-on-year (yoy). Angka tersebut masih berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen.

Namun, secara bulanan, Batam justru mengalami deflasi sebesar 0,26 persen pada Juli 2026. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan bulan sebelumnya.

Sejumlah kelompok pengeluaran menjadi penyumbang inflasi tahunan, antara lain transportasi sebesar 6,99 persen, makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,92 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,77 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,17 persen.

Meski demikian, kondisi harga kebutuhan pokok pada 24 hingga 28 Agustus 2026 terpantau cukup baik. Hasil monitoring mencatat tidak terdapat kenaikan harga kebutuhan barang pokok pada pekan tersebut. Bahkan, harga cabai rawit hijau dan udang mengalami penurunan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dengan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dan harga tetap terjangkau.

“Kita terus memastikan pasokan kebutuhan pokok aman, distribusi berjalan lancar, dan berbagai intervensi pemerintah dilakukan ketika ada komoditas yang mengalami kenaikan harga. Yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang wajar,” ujar Amsakar.

Berbagai langkah telah dilakukan Pemerintah Kota Batam melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah. Upaya tersebut meliputi inspeksi ke pasar dan distributor, operasi pasar murah, pemantauan harga dan stok, koordinasi dengan daerah penghasil komoditas, hingga penguatan pasokan bahan kebutuhan pokok.

Pemko Batam juga menjalankan program Gerakan Menanam sebagai salah satu strategi menjaga ketersediaan komoditas pangan. Pemerintah menyiapkan pengembangan kawasan hortikultura cabai seluas 30 hektare untuk cabai merah keriting dan 20 hektare untuk cabai rawit hijau. Selain itu, ribuan bibit cabai telah didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kota Batam.

Pada sisi distribusi, pemerintah juga memberikan dukungan transportasi melalui bantuan BBM untuk angkutan laut antarpulau serta operasional Bus Trans Batam dan bus sekolah gratis. Dukungan tersebut turut menyasar wilayah hinterland seperti Bulang, Galang dan Belakang Padang.

Intervensi harga juga dilakukan melalui program pasar murah bersubsidi dan Mobil Jaga Inflasi Keliling (GASING). Pada Agustus 2026, kegiatan GASING dilaksanakan di sejumlah wilayah Kecamatan Bengkong untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.

Dari sisi stok, kondisi kebutuhan pangan juga terpantau aman. Data per 26 Agustus 2026 mencatat persediaan beras mencapai 3.393.503 kilogram, minyak goreng 204.704 kilogram dan gula 134 kilogram. Dalam laporan tersebut juga tidak ditemukan potensi kekurangan stok beras.

Hingga pekan keempat Agustus 2026, Pemko Batam telah melaksanakan delapan dari sembilan upaya pengendalian inflasi daerah. Satu upaya yang belum terlaksana yakni realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi. Sementara sejumlah program lainnya masih berjalan secara bertahap sesuai jadwal dan tahapan administrasi masing-masing perangkat daerah.

Inspektorat Daerah Kota Batam juga merekomendasikan TPID untuk terus memperbarui data harga dan stok, memastikan pasokan komoditas secara rutin, mendalami penyebab kenaikan harga, serta menyiapkan intervensi konkret. Langkah antisipasi juga perlu diperkuat menjelang hari besar keagamaan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali. Stabilnya harga kebutuhan pokok pada pekan IV Agustus menjadi salah satu indikator bahwa intervensi pemerintah dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan harga terus berjalan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Warga Batam memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Pemerintah memberikan sejumlah keringanan melalui Program Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026.

Program tersebut berlangsung mulai 10 Agustus hingga 30 September 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mendorong tertib administrasi kendaraan bermotor di wilayah Kepri.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut sebelum masa berlaku berakhir.

“Ini kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Kami mengimbau agar jangan menunggu sampai batas akhir karena berbagai keringanan telah diberikan pemerintah,” ujar Rudi, Jumat (28/8/2026).

Dalam program tersebut, terdapat sejumlah bentuk keringanan yang dapat dimanfaatkan wajib pajak.

Pertama, pembebasan sanksi administrasi PKB sebesar 100 persen. Artinya, wajib pajak yang dikenai sanksi akibat keterlambatan pembayaran PKB dapat memperoleh penghapusan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kedua, pengurangan pokok PKB sebesar 50 persen. Keringanan ini tidak berlaku untuk pajak kendaraan tahun berjalan.

Selanjutnya, masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan memperoleh pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II sebesar 100 persen.

Pemerintah juga memberikan pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar 100 persen. Keringanan tersebut tidak berlaku untuk tahun berjalan.

Selain program pemutihan, Pemerintah memberikan tambahan potongan pokok PKB berdasarkan metode pembayaran. Pembayaran melalui e-Samsat mendapatkan potongan pokok PKB sebesar 5 persen, sedangkan pembayaran langsung melalui loket Samsat memperoleh potongan sebesar 3 persen.

Khusus kendaraan yang masuk atau dimutasi dari luar Provinsi Kepri, tersedia potongan pokok PKB untuk mutasi masuk sebesar 50 persen dan berlaku untuk tahun 2026.

Rudi menilai berbagai insentif tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan.

“Kami berharap masyarakat tidak melewatkan program ini. Selain mendapatkan keringanan, pembayaran pajak tepat waktu juga membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan dan tertib administrasi kendaraan bermotor,” katanya.

Masyarakat yang masih memiliki tunggakan PKB atau hendak melakukan proses balik nama kendaraan diimbau segera memanfaatkan layanan Samsat dan kanal pembayaran yang tersedia.

Program Pembebasan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2026 berlaku hingga 30 September 2026. Masyarakat diharapkan tidak menunggu hingga mendekati batas akhir untuk memanfaatkan berbagai keringanan yang tersedia. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Layanan kesehatan di Kota Batam terus berkembang. RSUD Embung Fatimah kini mampu menangani tindakan bedah saraf berisiko tinggi, ditandai dengan pelaksanaan operasi clipping aneurisma otak perdana di rumah sakit tersebut.

Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, meninjau langsung pelaksanaan operasi tersebut, Jumat (28/8/2026). Dalam kunjungan itu, Budi didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah.

Operasi clipping aneurisma otak tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam penguatan layanan kesehatan di Batam. Tindakan ini menunjukkan kemampuan RSUD Embung Fatimah dalam menangani prosedur medis tingkat lanjut di bidang bedah saraf.

Budi mengatakan, penguatan fasilitas kesehatan di daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan medis berkualitas. Dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah, terutama untuk menangani penyakit kritis seperti stroke dan gangguan pembuluh darah otak.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita menargetkan kenaikan rata-rata angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 menjadi 76 tahun. Stroke merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi. Karena itu, penanganan yang cepat dan fasilitas medis yang mumpuni di tingkat kabupaten dan kota seperti di Batam sangat krusial agar 80 hingga 90 persen pasien dapat ditangani secara lokal,” ujar Budi.

Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan berkomitmen mendukung pemenuhan peralatan medis prioritas di RSUD Embung Fatimah. Dukungan tersebut antara lain berupa instrumen bedah, CT scan, C-Arm, mikroskop bedah (neuromicroscope), dan endoscopic power.

Selain layanan bedah saraf, Kementerian Kesehatan juga mendorong penguatan layanan prioritas KJSU, yakni kanker, jantung, stroke, serta uronefro.

Menurut Budi, peningkatan layanan kesehatan tidak hanya berfokus pada penanganan pasien setelah mengalami sakit. Upaya pencegahan juga harus diperkuat melalui peran Dinas Kesehatan dan puskesmas.

Ia mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama untuk mengetahui tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.

Direktur RSUD Embung Fatimah, dr. Raden Roro Sri Widjayanti, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan kapasitas sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di rumah sakit tersebut.

Roro mengatakan, dalam dua bulan terakhir RSUD Embung Fatimah telah mengoperasikan fasilitas CT scan secara mandiri. Keberadaan fasilitas tersebut membuat rumah sakit dapat menangani berbagai diagnosis kompleks tanpa harus merujuk pasien ke rumah sakit lain.

“RSUD Embung Fatimah juga menerima dukungan enam dokter fellowship dari Kementerian Kesehatan, termasuk di bidang onkologi. Kami juga menyambut kedatangan dokter spesialis baru yang telah menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis, di antaranya spesialis bedah vaskular serta spesialis kepala dan leher,” ujar Roro.

Sebagai rumah sakit pemerintah tipe B di Kota Batam, RSUD Embung Fatimah mencatat tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rata-rata 88 persen dan mencapai 96 persen pada Juni 2026.

Roro menegaskan, tingginya tingkat keterisian tersebut tidak mengurangi komitmen RSUD Embung Fatimah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan pasien.

“RSUD Embung Fatimah masuk dalam jajaran rumah sakit daerah dengan pengajuan proposal jaringan sarana dan prasarana terbaik melalui program SIHREN untuk pemenuhan kelengkapan alat kesehatan canggih dari Kementerian Kesehatan RI,” katanya.

 

Sekda Kota Batam Firmansyah mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan seluruh jajaran RSUD Embung Fatimah atas keberhasilan pelaksanaan operasi tersebut.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Batam siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah.

“Tentu, Pemko Batam sangat mengapresiasi Kementerian Kesehatan dan seluruh jajaran RSUD Embung Fatimah Kota Batam yang telah berhasil menjalankan operasi tersebut. Saya berharap layanan kesehatan di Batam ke depan terus meningkat,” ujar Firmansyah. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu kunci bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan publik berjalan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Seminar Rembug Fiskal Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 di Harris Hotel & Suites Nagoya Batam, Kamis (27/8/2026).

Forum tersebut mempertemukan sekitar 24 wali kota anggota APEKSI Komwil I Sumatera untuk berbagi pengalaman sekaligus membahas strategi menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan daerah.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, kemampuan fiskal daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan keuangan daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan.

“Fiskal daerah itu harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, persampahan maupun persoalan banjir,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, Batam memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,76 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp253,64 triliun. Industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dengan kontribusi sekitar 57 persen.

Kinerja investasi juga menunjukkan tren positif. Berdasarkan pendekatan bottom-up BP Batam, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Sementara itu, hingga semester pertama 2026, nilai investasi telah mencapai Rp38,97 triliun.

Pertumbuhan ekonomi tersebut turut tercermin pada sejumlah indikator pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam pada 2025 mencapai 83,80, sedangkan tingkat kemiskinan turun menjadi 3,81 persen.

Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tercatat 7,57 persen. Amsakar menilai kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi tingginya arus migrasi ke Batam yang membuat sebagian pencari kerja belum memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kita perlu memastikan pertumbuhan industri diikuti kesiapan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” katanya.

Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja agar pertumbuhan investasi dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Di sisi fiskal, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam juga menunjukkan peningkatan signifikan. Realisasi PAD yang pada 2020 berada di kisaran Rp975 miliar meningkat menjadi Rp2,253 triliun pada 2025 atau tumbuh sekitar 131 persen.

Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 54,36 persen pada 2025. Hingga Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp1,482 triliun.

Menurut Amsakar, capaian tersebut menunjukkan eratnya hubungan antara aktivitas ekonomi dan kekuatan fiskal daerah. Semakin berkembang kegiatan ekonomi, semakin besar pula potensi penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Penguatan fiskal, lanjutnya, juga membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Ia menilai perbedaan kewenangan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi pembangunan.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan integrasi kebijakan dan pembiayaan. Mana yang harus dilakukan pemerintah kota dan mana yang lebih tepat dilakukan BP Batam,” ujarnya.

Menurutnya, integrasi perencanaan dapat mencegah tumpang tindih program sekaligus membuat pemanfaatan sumber daya lebih efektif.

Selain penguatan fiskal, kepastian investasi menjadi perhatian pemerintah. Pemko Batam terus mendorong penyederhanaan regulasi dan percepatan pelayanan perizinan agar investor memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya.

“Yang kita dorong adalah bagaimana proses investasi di Batam bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha,” kata Amsakar.

Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Batam tidak hanya mengandalkan industri, perdagangan, pelabuhan, dan galangan kapal, tetapi mulai mengembangkan sektor bernilai tambah, salah satunya pusat data (data center).

Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, investasi, dan penguatan kompetensi tenaga kerja diharapkan berjalan dalam satu ekosistem. Dengan demikian, kekuatan fiskal yang terbentuk dapat kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan.

Sejumlah program telah diarahkan untuk tujuan tersebut, di antaranya penyediaan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 98 persen, bantuan tunai bagi 4.000 lansia, serta peningkatan kompetensi 4.433 tenaga kerja melalui 108 jenis pelatihan.

Di bidang infrastruktur, normalisasi drainase sepanjang 33 kilometer juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi persoalan banjir di Batam.

Amsakar menegaskan, keberhasilan fiskal tidak cukup hanya diukur dari angka PAD atau tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.

“Kami berharap, forum APEKSI dapat menghasilkan gagasan yang tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di masing-masing daerah,” katanya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Pemko Medan membuka peluang kerja sama di berbagai sektor strategis, mulai dari investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga penyerapan tenaga kerja. Penjajakan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama rombongan ke Batam dan diterima langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam. Pembahasan diarahkan pada pertukaran gagasan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peluang kerja sama antardaerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Amsakar mengapresiasi kunjungan Pemko Medan. Menurutnya, studi komparatif menjadi ruang bagi kedua daerah untuk saling belajar dan memperkuat keunggulan masing-masing.

“Setiap daerah memiliki keunggulan dan tantangannya sendiri. Melalui studi komparatif ini, kita bisa saling memperkuat, berbagi keunggulan, serta memperluas cakrawala berpikir demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing kota,” ujar Amsakar.

Dalam pertemuan tersebut, Amsakar memaparkan posisi strategis Batam yang sejak era 1970-an telah diarahkan sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal, hingga pariwisata. Pengembangan tersebut diperkuat dengan status kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ), konektivitas udara, serta sejumlah pelabuhan domestik maupun internasional.

Amsakar juga memaparkan perkembangan investasi Batam. Hingga Semester I 2026, realisasi investasi di Batam telah mendekati Rp30 triliun.

Menurutnya, Pemko Batam terus mendorong kemudahan berusaha melalui inovasi tata kelola investasi. Salah satunya melalui penerapan Dashboard Investasi Real Time untuk membantu memantau dan mengurai hambatan dalam proses birokrasi.

Pemko Batam juga membentuk tim yang terdiri atas 30 Duta Investasi. Tim tersebut bertugas mendampingi dan memfasilitasi investor secara proaktif, termasuk membantu mengurai berbagai persoalan yang muncul dalam proses investasi.

“Investasi Batam kini semakin meluas ke sektor digital, seperti data center dan artificial intelligence (AI) di Nongsa Digital Park yang melibatkan kolaborasi pemain global,” papar Amsakar.

Di sisi lain, Pemko Batam terus memperkuat pemberdayaan UMKM. Di bawah kepemimpinan Amsakar bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, pemerintah daerah menyediakan program pinjaman tanpa bunga bagi usaha mikro.

Selain itu, pengelolaan dana bergulir melalui BLUD PPD menerapkan bunga tetap 4 persen per tahun. Skema tersebut disebut mampu menjaga rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada angka 2 persen.

“Pemko fokus menangani lima masalah utama UMKM, yakni manajemen, permodalan, pemasaran, pengemasan, dan pendampingan,” jelas Amsakar.

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengatakan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua kota untuk bertukar pengalaman, khususnya dalam kerangka kerja sama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Rico menyebut sejumlah persoalan menjadi perhatian Pemko Medan, antara lain tantangan fiskal dan optimalisasi tata kelola pemerintahan.

“Kota Medan dengan populasi 2,5 juta jiwa dan realisasi investasi Semester I sebesar Rp6,44 triliun terus berbenah melalui pembangunan 12 ruas Bus Rapid Transit (BRT), penyiapan 280 armada bus listrik, pembangunan fasilitas Waste-to-Energy (PSEL), serta penguatan 50.000–150.000 pelaku UMKM, salah satunya melalui Galeri Mustika Deli,” ungkap Rico.

Ia mengatakan, Pemko Medan tertarik mempelajari strategi kemudahan perizinan yang diterapkan di Batam. Selain itu, Medan membuka peluang kerja sama konkret dengan Batam, mulai dari promosi silang produk UMKM, penyerapan tenaga kerja, hingga studi komparatif terkait iklim investasi.

Rico juga berharap, kerja sama dapat dikembangkan melalui cross-display produk UMKM unggulan antara Galeri Mustika Deli Medan dan Dekranasda Kota Batam. Peluang penyaluran tenaga kerja terampil dari Medan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan investasi di Batam juga dinilai terbuka.

“Skema penjemputan bola melalui Duta Investasi dan pembiayaan bunga rendah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat juga bisa kita pelajari dan terapkan di Medan,” ujar Rico.

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti pembahasan secara teknis melalui OPD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masing-masing. Kegiatan kemudian diakhiri dengan pertukaran cenderamata dan foto bersama. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Peluncuran nasional Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) di Nongsa Digital Park (NDP), Batam, menjadi momentum untuk mendorong generasi muda mengambil peran lebih besar dalam perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menyampaikan pesan tersebut saat membuka sambutan dalam peluncuran nasional GSIH di Nongsa Digital Park, Rabu (26/8/2026).

Menurut Firmansyah, perkembangan teknologi tidak cukup hanya diikuti sebagai pengguna. Generasi muda Batam harus mampu memanfaatkannya untuk menciptakan inovasi, membuka peluang usaha, dan menghasilkan karya yang memiliki nilai tambah.

“Kita jangan menjadi penonton di negeri sendiri. Anak-anak muda kita harus menjadi pelaku, pencipta, dan inovator. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi harus mampu menciptakan teknologi dan karya yang bisa bersaing, bahkan sampai ke tingkat global,” ujar Firmansyah.

Ia mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama seluruh pihak yang mendorong hadirnya GSIH di Batam. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus membangun ekosistem digital di daerah.

Firmansyah mengatakan, pengembangan talenta digital membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, komunitas, dan pelaku teknologi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem yang berkelanjutan.

“Pembangunan sumber daya manusia tidak bisa dilakukan dengan cepat. Karena itu, diperlukan gerakan dan inisiatif seperti yang dilakukan Nongsa Digital Park. Semoga ke depan semakin memajukan ekonomi digital dan ekosistem digital di Kota Batam agar terus bertambah dan tumbuh,” katanya.

Firmansyah menilai, Batam memiliki modal yang kuat untuk berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi digital. Posisi strategis Batam, keberadaan kawasan industri, serta hadirnya Nongsa Digital Park menjadi kekuatan yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan talenta dan inovasi.

Ia berharap keberadaan GSIH semakin membuka ruang bagi anak-anak muda Batam untuk belajar, berkolaborasi, mengembangkan gagasan, hingga menghasilkan produk dan layanan berbasis teknologi.

“Jangan sampai teknologi berkembang pesat, tetapi kita hanya menjadi konsumennya. Kita harus hadir sebagai pencipta, sebagai inovator, dan sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital,” tegasnya.

Peluncuran nasional GSIH juga menjadi ruang pertemuan bagi berbagai elemen ekosistem digital, mulai dari komunitas gim, animasi, wirausaha digital, akademisi, hingga pelaku teknologi. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk bertukar gagasan, mengidentifikasi tantangan, dan mencari solusi melalui inovasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama sejumlah pihak yang terlibat dalam pengembangan ekosistem digital dan inovasi di Batam.

Direktur Corporate Affairs Nongsa Digital Park, Peters Vincen, menyampaikan pentingnya pengembangan talenta lokal. Menurutnya, NDP terus membangun kolaborasi dengan kalangan akademisi dan pemerintah melalui berbagai program pendidikan dan teknologi.

Sementara itu, Program Director Infinite Learning Ari Nugrahanto menyampaikan bahwa program pengembangan talenta di NDP telah menghasilkan lebih dari 10 ribu lulusan sejak 2019. Sekitar 57 persen di antaranya telah terserap di perusahaan asing, multinasional, maupun perusahaan lokal di Indonesia.

Pemko Batam menyambut baik peluncuran GSIH tersebut. Kehadirannya diharapkan semakin memperkuat ekosistem digital di Batam, meningkatkan kualitas talenta muda, serta membuka lebih banyak peluang kerja dan usaha berbasis teknologi.

Peluncuran nasional GSIH di Batam sekaligus memperkuat peran Nongsa Digital Park sebagai salah satu pusat pengembangan talenta dan ekonomi digital. Ke depan, Batam diharapkan tidak hanya menjadi tempat berkembangnya teknologi, tetapi juga menjadi ruang lahirnya inovator dan karya digital yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga global. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)