Category: Batam

Sekda Batam, Firmansyah. HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menegaskan komitmennya dalam mengantisipasi potensi korupsi pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya melalui sistem e-purchasing.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, saat membuka kegiatan antisipasi korupsi dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batam, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026).

Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan bahwa Pemko Batam telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2026 tentang Antisipasi Potensi Korupsi dalam Pelaksanaan E-Purchasing. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan memperkuat upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa melalui peningkatan transparansi serta pemanfaatan sistem e-purchasing secara optimal.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diingatkan bahwa proses pengadaan barang/jasa merupakan rangkaian utuh, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan e-purchasing dapat berjalan secara berintegritas, akuntabel, kompetitif, dan terkendali, dengan penguatan peran OPD, PPK, pokja, serta pejabat pengadaan,” ujar Firmansyah.

Ia juga menegaskan bahwa Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam tidak pernah melakukan intervensi dalam penetapan pemenang pengadaan. Seluruh proses diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang berlaku.

Firmansyah mengingatkan agar tidak ada praktik korupsi di tingkat pemerintah kota, termasuk berbagai potensi penyimpangan yang kerap terjadi dalam proses pengadaan.

Beberapa di antaranya adalah pengondisian penyedia tertentu, mark-up harga, penawaran tidak wajar, penggunaan penyedia yang sama secara berulang, hingga proses pengadaan yang tidak kompetitif.

Untuk itu, seluruh perangkat daerah diminta mengedepankan mini kompetisi, melaksanakan negosiasi secara akuntabel disertai dokumen pendukung, serta menghindari penggunaan penyedia secara berulang tanpa dasar yang jelas dan sesuai ketentuan.

“Laksanakan seluruh proses sesuai aturan agar pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Sekda Batam, Firmansyah, memberi arahan saat membuka Sosialisasi Penyusunan RPBD di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (5/5/2026). Dalam arahannya, Firmansyah menyampaikan bahwa Batam merupakan salah satu daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki berbagai potensi bencana. Hal ini merujuk pada Kajian Risiko Bencana Tahun 2025.

Adapun potensi bencana yang dihadapi meliputi banjir, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan hingga tanah longsor.

Menurutnya, posisi geografis Batam yang strategis di jalur perdagangan internasional memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, potensi bencana, baik alam maupun nonalam, dapat menjadi faktor penghambat aktivitas perekonomian masyarakat.

“Menyikapi tingginya risiko bencana, Batam membutuhkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) yang komprehensif. Penyusunannya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujar Firmansyah.

Ia menegaskan, penyusunan RPBD bertujuan memastikan dokumen tersebut menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan demikian, RPBD dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja antarinstansi serta memperkuat sistem penanggulangan bencana di daerah.

Firmansyah menjelaskan, RPBD harus mampu menjawab berbagai persoalan pada setiap fase penanggulangan bencana, sekaligus merangkum perspektif seluruh perangkat daerah yang terlibat. Penyusunannya juga harus mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

“RPBD harus memuat visi, misi, kebijakan, program, serta fokus prioritas daerah dalam penanggulangan bencana. Seluruhnya ditetapkan bersama sebagai bentuk komitmen daerah,” jelasnya.

Karena itu, keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi syarat utama dalam proses penyusunan dokumen tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya landasan hukum yang jelas agar RPBD memiliki kekuatan dalam implementasinya sebagai rencana induk penanggulangan bencana untuk lima tahun ke depan.

Pada kesempatan itu, Firmansyah mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

“Bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi maupun kewenangan dinas. Saya minta seluruh OPD menyajikan data yang akurat serta masukan yang substantif,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, penyusunan RPBD harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi informasi serta kearifan lokal, khususnya dalam sistem peringatan dini dan mitigasi bencana.

“Pastikan dokumen ini dapat diterapkan di lapangan, bukan sekadar menjadi arsip,” ujarnya.

Sosialisasi ini diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari unsur DPRD, pemerintah, akademisi, dunia usaha, jurnalis, dan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Novi Kumalasari, S.A.P., M.Si., Analis Kebijakan Ahli Madya BNPB; Sumardani Kusmajaya, S.P., M.Si. dari Institut Pertanian Bogor; serta Masudi, A.Md. dari Universitas Negeri. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan.

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya dalam mengawasi aktivitas penambangan pasir di kawasan Nongsa, khususnya di sekitar akses menuju Bandara Internasional Hang Nadim.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa pengawasan dan teguran yang dilakukan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan serta memastikan tata kelola kawasan strategis berjalan sesuai regulasi.

“Langkah ini murni untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum. Fokus kami adalah memastikan Batam berkembang dengan tata ruang yang tertib dan lingkungan yang terjaga,” ujar Rudi, Senin (4/5/2026).

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memberikan teguran langsung kepada penambang yang diduga melakukan aktivitas ilegal di bahu jalan. Tindakan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan infrastruktur kota.

Aktivitas pengorekan pasir di kawasan tersebut menjadi perhatian karena berisiko merusak ekosistem, mengganggu estetika, serta membahayakan jalur utama menuju objek vital nasional, seperti Bandara Hang Nadim.

Penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Batam juga mendapat dukungan dari tokoh masyarakat. Paulus Lein mengimbau warga agar tidak salah menafsirkan langkah pemerintah.

“Ini bagian dari penegakan aturan. Batam adalah kota multikultural yang menjunjung tinggi toleransi. Jangan sampai isu ini memicu kesalahpahaman antar kelompok,” kata Paulus.

Ia juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemuka publik untuk aktif memberikan edukasi yang objektif kepada warga demi menjaga harmoni sosial.

Pemerintah Kota Batam mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemko Batam juga membuka ruang dialog, namun tetap tegas dalam menegakkan aturan demi keamanan dan kenyamanan warga.

Melalui pengawasan ini, diharapkan seluruh aktivitas pemanfaatan lahan di Batam berjalan sesuai rencana tata ruang serta tetap mengedepankan keberlanjutan lingkungan. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri pelantikan pengurus DPD PKDP Kota Batam dan DPD GEMPAR Kota Batam di Halaman Parkir Mall Botania 2, Batamcentre, Sabtu (2/5/2026) malam. HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri pelantikan pengurus DPD Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Batam dan DPD Generasi Muda Pariaman (GEMPAR) Kota Batam di Halaman Parkir Mall Botania 2, Batamcentre, Sabtu (2/5/2026) malam.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan, pelantikan tidak boleh dimaknai sebatas seremoni, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata melalui program kerja yang terukur.

“Pelantikan ini jangan hanya dimaknai sebagai seremoni. Setelah dikukuhkan, segera susun program kerja yang terukur agar PKDP dan GEMPAR semakin eksis serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Amsakar.

Ia juga mengajak warga asal Padang Pariaman yang bermukim di Batam untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah tempat tinggalnya.

Menurutnya, identitas sebagai perantau tidak mengurangi tanggung jawab untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

“Saya ingin Bapak/Ibu memaknai diri sebagai orang Batam asal Padang Pariaman. Jika merasa bagian dari Batam, maka akan muncul dorongan untuk berkontribusi. Batam adalah rumah kita bersama yang harus dijaga dan dirawat,” katanya.

Amsakar berharap sinergi antara paguyuban dan pemerintah terus diperkuat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan, penataan kota, serta mendukung peningkatan investasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya membangun energi positif di tengah masyarakat.

“Selaraskan dengan slogan ‘bijak di rantau, berguna di kampung’. Mari bangun energi positif dan hindari diskusi yang kontraproduktif,” tambahnya.

Di hadapan tokoh masyarakat dan Bupati Padang Pariaman yang turut hadir, Amsakar memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam.

Ia menyebut realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Rp60 triliun. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam berada di angka 88,8, tertinggi di Kepulauan Riau dan peringkat keempat di Sumatra.

Capaian lainnya, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen, serta tingkat pengangguran terbuka yang terus menurun hingga mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Data ini menunjukkan pembangunan Batam berada di jalur yang tepat. Namun, untuk menuntaskan berbagai persoalan, dibutuhkan kerja kolektif dan peran seluruh pemangku kepentingan, termasuk warga asal Padang Pariaman,” ujarnya.

Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berkontribusi dalam mendorong kemajuan Batam ke depan.

“Mari kita ciptakan lompatan-lompatan besar untuk Batam yang lebih maju,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Pendidikan adalah kunci masa depan. Mari bersama memperkuat partisipasi semua pihak untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan merata bagi seluruh anak bangsa.

Dari Batam untuk Indonesia, terus bergerak mencerdaskan generasi!

Desain: HUMAS DISKOMINFO BATAM / M RASYID J

#Hardiknas2026 #PendidikanUntukSemua #GenerasiCerdas #MediaCenterBatam

Keceriaan dan semangat kolaborasi mewarnai peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Batam

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra hadir langsung menyapa para pekerja dalam rangkaian kegiatan yang penuh makna—mulai dari aksi “Batam Bersih: Pekerja Peduli Lingkungan” hingga perayaan di kawasan Welcome to Batam.

Buruh Batam kembali menunjukkan wajah yang konstruktif: peduli lingkungan, menjaga kondusivitas, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Dengan semangat kebersamaan, May Day di Batam bukan sekadar peringatan, tapi juga wujud nyata sinergi untuk masa depan yang lebih baik

Video: HUMAS DISKOMINFO BATAM / IIN ARIYANTI

#MayDay2026 #BuruhBatam #AmsakarLiClaudia #MediaCenterBatam

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, melepas armada pengangkut sampah saat peringatan May Day di Dataran Engku Putri, Jumat (1/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RICKY WIHENDAR

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 yang digelar di dua lokasi di Kota Batam, Jumat (1/5/2026).

Kegiatan diawali dengan agenda “Batam Bersih: Pekerja Peduli Lingkungan” yang diinisiasi DPD FSP LEM SPSI Kepulauan Riau. Dalam kesempatan tersebut, Amsakar dan Li Claudia bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melepas armada pengangkut sampah di Dataran Engku Putri, sebagai simbol kepedulian buruh terhadap lingkungan.

Peringatan May Day kemudian dilanjutkan di kawasan Welcome to Batam (WTB) yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada para buruh di Batam yang dinilai konsisten menjaga stabilitas daerah melalui pendekatan yang konstruktif.

“Serikat pekerja dan para aktivis buruh di Batam merupakan mitra strategis pemerintah. Setiap peringatan May Day diisi dengan kegiatan positif, seperti penanaman mangrove dan aksi peduli lingkungan. Ini menunjukkan buruh Batam cerdas dan mengedepankan sinergi,” ujarnya.

Amsakar menegaskan, berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penetapan Upah Minimum Kota (UMK), selalu ditempuh melalui pendekatan yang mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha.

Menurutnya, keputusan UMK terakhir merupakan salah satu yang paling kondusif, termasuk keberhasilan dalam menetapkan upah sektoral melalui proses dialog yang melibatkan berbagai pihak.

Ia juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama masa kepemimpinannya bersama Li Claudia Chandra, antara lain pertumbuhan ekonomi, peningkatan realisasi investasi, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, serta penurunan tingkat pengangguran.

Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat tantangan, terutama tingginya arus migrasi ke Batam. Saat ini, Batam termasuk dalam lima besar kota dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, bersama Bogor, Bekasi, Bandung, dan Tangerang.

“Serapan tenaga kerja mencapai 63,4 persen. Namun, tingginya arus masuk penduduk membuat angka pengangguran belum turun secara signifikan,” jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Amsakar mengajak seluruh elemen buruh untuk terus menjaga kondusivitas daerah serta mendukung iklim investasi di Batam.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, kami mengucapkan Selamat Hari Buruh. Semoga peringatan May Day di Batam dapat menjadi contoh nasional, di mana buruh mengedepankan kolaborasi dibandingkan aksi yang kontraproduktif,” katanya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kepulauan Riau dan Kota Batam, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan serikat pekerja se-Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengukuhkan ketua dan pengurus IWAKUSI Batam di Golden Prawn, Bengkong, Kamis (30/4/2026) malam. HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengukuhkan pengurus Ikatan Warga Kuantan Singingi (IWAKUSI) Kota Batam periode 2026-2031 di Golden Prawn, Bengkong, Kamis (30/4/2026) malam. Dalam kepengurusan tersebut, Erlita Amsakar kembali dipercaya sebagai ketua.

Wali Kota Amsakar menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menilai IWAKUSI telah berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan di Kota Batam.

“Warga Batam asal Kuantan Singingi luar biasa. Jumlahnya sekitar enam ribu orang dan selama ini terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Batam,” ujarnya.

Ia optimistis kepengurusan periode ini mampu membawa organisasi semakin solid dan berperan lebih luas ke depan. IWAKUSI juga diharapkan menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat Kuantan Singingi dan Pemerintah Kota Batam.

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan antarperantau.

Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, menyebut kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi bagi warga Kuansing yang berdomisili di Batam.

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. IWAKUSI diharapkan menjadi tempat bernaung, bertukar pikiran, dan saling membantu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kepengurusan IWAKUSI merupakan amanah untuk memperkuat hubungan antara masyarakat Kuansing di perantauan dengan daerah asal.

“Selamat dan sukses kepada Ibu Erlita Amsakar atas amanah memimpin IWAKUSI Kota Batam,” katanya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Pemerintah Kota Batam mengucapkan, Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pekerja yang menjadi penggerak ekonomi dan pembangunan daerah.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan produktivitas, serta menjaga hubungan industrial yang harmonis demi Batam yang maju dan sejahtera.

Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasmu. Bersama, kita wujudkan Batam yang inklusif dan berdaya saing.

Desain: HUMAS DISKOMINFO BATAM / M RASYID J

#HariBuruh2026 #MayDay2026 #BatamMaju #PekerjaHebat #MediaCenterBatam

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola persampahan. Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (29/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian laporan reses DPRD masa persidangan II tahun sidang 2026, serta penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III tahun 2026.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan bahwa pesatnya pertumbuhan Batam sebagai gerbang perdagangan dan pusat pertumbuhan ekonomi membawa konsekuensi terhadap meningkatnya volume sampah.

Berdasarkan data rencana induk persampahan, timbulan sampah di Batam pada 2025 mencapai sekitar 1.300 ton per hari, seiring jumlah penduduk yang telah menyentuh 1,3 juta jiwa.

“Permasalahan persampahan menjadi tantangan mendasar yang harus ditangani secara serius, terencana, dan komprehensif agar tidak menghambat keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Amsakar, keterbatasan kapasitas layanan dan lahan pengelolaan sampah menuntut pembaruan kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Ranperda ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut sekaligus menyelaraskan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kemajuan teknologi.

Ia menjelaskan, sejumlah poin strategis dalam Ranperda meliputi penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan serta daur ulang sampah, hingga pemanfaatan teknologi dan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi.

Selain itu, Ranperda juga mengatur penguatan pembinaan, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif guna meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan.

Amsakar turut menyoroti bahwa pengajuan Ranperda dilakukan melalui mekanisme kumulatif terbuka karena belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Hal tersebut didasarkan pada kondisi kedaruratan sampah yang ditetapkan pemerintah pusat, serta hasil evaluasi yang menempatkan Batam dalam kategori pembinaan.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa pembenahan tata kelola persampahan tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Melalui Ranperda ini, Pemerintah Kota Batam ingin membangun paradigma baru bahwa sampah bukan sekadar beban, melainkan sumber daya yang memiliki nilai guna dan ekonomi jika dikelola secara produktif.

Amsakar berharap DPRD Kota Batam dapat memberikan dukungan penuh agar pembahasan Ranperda berjalan konstruktif dan menghasilkan regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai penutup, dilakukan penyerahan dokumen Ranperda secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)