Category: Berita

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menempelkan stiker usai Sensus Ekonomi 2026 di kediamannya di Batamcentre, belum lama ini. Dok HUMAS DISKOMINFO BATAM

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Masyarakat dan pelaku usaha diajak berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar dan sesuai kondisi usaha.

Ajakan tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Sensus Ekonomi Kota Batam 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, di Ruang Rapat Hang Nadim, Kantor Wali Kota Batam, Senin (10/8/2026).

Dalam rapat tersebut, BPS Kota Batam menyampaikan evaluasi pelaksanaan pendataan sekaligus pentingnya memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Langkah ini diperlukan agar seluruh pihak memahami tujuan dan manfaat SE2026 serta mendukung kelancaran pendataan di lapangan.

Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, mengajak pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk bersama-sama menyampaikan informasi mengenai SE2026 kepada masyarakat, khususnya pengusaha dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, partisipasi pelaku usaha dengan memberikan keterangan yang benar menjadi bagian penting dalam menghasilkan data ekonomi yang mampu menggambarkan kondisi Batam secara akurat.

“Tanpa keterangan yang benar, gambaran perekonomian di Kota Batam tidak akan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini sangat penting karena data menjadi dasar dalam menentukan kebijakan,” ujar Devi.

Ia menjelaskan, BPS berkewajiban mengumpulkan data ekonomi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut nantinya menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Yang bertanggung jawab terhadap data ekonomi adalah BPS. Karena itu, BPS berkewajiban mendapatkan data yang benar agar kebijakan yang dihasilkan juga tepat dan pada akhirnya masyarakat menjadi lebih sejahtera,” katanya.

Sementara itu, Firmansyah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam untuk mendukung pelaksanaan SE2026. Ia meminta jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan petugas sensus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atas nama Pemerintah Kota Batam, Firmansyah juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha menerima kedatangan petugas sensus yang telah dilengkapi dengan identitas resmi.

“Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi, meningkatkan iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan,” kata Firmansyah.

Ia menekankan, kualitas hasil SE2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan pelaku usaha. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin baik pula gambaran mengenai kondisi serta perkembangan ekonomi Kota Batam.

Melalui SE2026, pemerintah bersama BPS berupaya memperoleh data terkini mengenai berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, industri, jasa hingga UMKM. Data tersebut diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pendataan lapangan SE2026 berlangsung secara langsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Firmansyah berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan aktif menyukseskannya dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat diperlukan agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan Kota Batam,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Kepala PN Batam yang baru, Arizal Anwar, bersama mantan Kepala PN Batam, Tiwik, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (10/8/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Kepala Pengadilan Negeri (PN) Batam yang baru, Arizal Anwar, bersama mantan Kepala PN Batam, Tiwik, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (10/8/2026).

Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Amsakar mengapresiasi hubungan harmonis yang selama ini terjalin antara Pemko Batam dan unsur Forkopimda. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung kelancaran pembangunan.

“Alhamdulillah, kalau di Batam hubungan dengan Forkopimda sangat baik. Apa yang menjadi program dan kebijakan Pemko dapat berjalan dengan baik. Capaian makro Batam sejauh ini juga sangat memuaskan,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, sinergi antarlembaga menjadi semakin penting mengingat Batam merupakan kota industri dengan masyarakat yang heterogen dan memiliki aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

Kondisi tersebut, kata Amsakar, membutuhkan dukungan seluruh unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Batam ini masyarakatnya heterogen. Tentu ada dinamika yang harus kita hadapi. Namun, dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat kita jaga,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Amsakar juga menjelaskan kebijakan Pemerintah Kota Batam terkait pemberian hibah daerah kepada instansi vertikal. Ia menegaskan, pemberian hibah dilakukan berdasarkan kebutuhan riil instansi penerima dan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, hibah diberikan untuk mendukung kebutuhan operasional instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Namun, penyalurannya tetap dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

Amsakar meminta kebijakan tersebut dipahami secara objektif dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Jangan ditafsirkan yang aneh-aneh. Pemberian hibah sejauh ini murni karena instansi tersebut memang membutuhkan dan APBD kita masih memungkinkan untuk membantu,” tegasnya.

Amsakar berharap hubungan baik antara Pemko Batam dan Pengadilan Negeri Batam terus terjaga. Sinergi tersebut dinilai penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga keamanan, serta mendukung iklim investasi dan kenyamanan masyarakat di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, bersama peserta didik, belum lama ini. Dok HUMAS DISKOMINFO BATAM

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP pada tahun ajaran baru 2026/2027. Program yang menjadi salah satu prioritas pasangan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, itu dihadirkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan belajar dengan dukungan yang setara.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program seragam sekolah gratis sebagai bentuk keberpihakan kepada dunia pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus didukung melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Program ini merupakan komitmen kami bersama Ibu Li Claudia agar tidak ada orang tua yang terbebani biaya seragam ketika anaknya memasuki tahun ajaran baru. Pemerintah harus hadir memberikan solusi sekaligus memastikan seluruh anak dapat bersekolah dengan nyaman,” ujar Amsakar.

Pada tahun ajaran baru 2026/2027, Pemerintah Kota Batam akan menyalurkan 26.501 set seragam sekolah dan 26.501 baju Melayu untuk siswa SMP, serta 26.334 set seragam sekolah dan 26.334 baju Melayu bagi siswa SD. Total, 52.835 siswa baru SD dan SMP penerima dengan masing-masing menerima dua set seragam. Program tersebut menjangkau seluruh siswa baru sekolah negeri serta sekolah swasta yang berpartisipasi.

Selain membantu mengurangi pengeluaran keluarga, Amsakar menilai program tersebut juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan akses pendidikan. Dengan seragam yang diterima secara gratis, orang tua dapat mengalokasikan kebutuhan pendidikan lainnya, sementara siswa dapat mengikuti proses belajar sejak hari pertama tanpa terkendala perlengkapan sekolah.

Adapun, distribusi pakaian seragam ini diperkirakan akan dilaksanakan pada akhir September atau awal Oktober 2026. Saat ini Pemko Batam masih melaksanakan proses pendataan ukuran/size kepada masing-masing siswa penerima, karena tahun ajaran baru 2026/2027 yang baru saja dimulai 20 Juli 2026.

“Dengan demikian, kami mengimbau kepada seluruh kepala sekolah di tingkat SD dan SMP negeri dan swasta untuk tidak memaksakan siswa baru untuk menggunakan seragam sekolah sampai dengan seragam gratis didistribusikan,” ujar Amsakar.

Amsakar menambahkan, komitmen Pemerintah Kota Batam terhadap dunia pendidikan tidak berhenti pada penyediaan seragam sekolah gratis. Pada tahun 2026, pemerintah juga melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas, laboratorium, toilet, hingga rehabilitasi ruang belajar di sejumlah SD dan SMP di Kota Batam. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan mutu pendidikan.

Menurutnya, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia Batam yang unggul dan berdaya saing.

“Kami ingin setiap anak di Batam memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendidikan adalah fondasi kemajuan daerah. Karena itu, pemerintah akan terus hadir melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup Amsakar. (Humas Diskominfo Batam)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengikuti penilaian pemerintah daerah berprestasi dalam implementasi Program 3 Juta Rumah secara virtual dari Kantor Wali Kota Batam, Jumat (7/8/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah melalui berbagai kebijakan strategis yang berfokus pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan saat mengikuti penilaian pemerintah daerah berprestasi dalam implementasi Program 3 Juta Rumah secara virtual dari Kantor Wali Kota Batam, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil mengimplementasikan kebijakan penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam paparannya, Amsakar menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kota Batam. Pertumbuhan penduduk yang pesat, meningkatnya arus investasi, serta tingginya urbanisasi mendorong kebutuhan hunian yang terus bertambah sehingga memerlukan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

“Rumah bukan sekadar bangunan, tetapi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Amsakar.

Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah kebijakan strategis, antara lain penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan, kemudahan perizinan dan penataan ruang, percepatan pembangunan rumah bagi MBR, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga digitalisasi data perumahan. Berbagai langkah tersebut selaras dengan visi pembangunan Batam sebagai kota baru yang maju, modern, dan berkelanjutan.

Pemko Batam juga memberikan sejumlah insentif untuk mempercepat pembangunan rumah bersubsidi. Insentif tersebut meliputi pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, pemerintah terus memperkuat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), seperti jalan, drainase, penerangan jalan umum, dan jaringan air bersih sebagai penunjang kawasan permukiman.

Amsakar menegaskan, keberhasilan Program Nasional 3 Juta Rumah memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Pemko Batam terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, BP Batam, pengembang, perbankan, akademisi, serta masyarakat agar penyediaan hunian layak dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Kami percaya kolaborasi adalah kunci. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan seluruh pihak, kami optimistis target penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat diwujudkan sekaligus meningkatkan daya saing Batam sebagai kota investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan konsep pembangunan permukiman terpadu yang diterapkan di Batam. Pembangunan kawasan tidak hanya berfokus pada penyediaan rumah, tetapi juga dilengkapi infrastruktur dasar, seperti jalan, drainase, jaringan air bersih, listrik, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas sosial dan ekonomi.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan kawasan permukiman yang sehat, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

“Membangun rumah adalah membangun harapan, membangun kawasan berarti membangun masa depan,” tegas Amsakar.

Melalui berbagai kebijakan dan inovasi tersebut, Pemerintah Kota Batam optimistis dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan Program Nasional 3 Juta Rumah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, berkualitas, dan berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Kepala BRIDA Batam, Efrius, memimpin penilaian Nominator BIA 2026 di Kantor Wali Kota Batam, belum lama ini. Dok PEMKO BATAM

Diskominfo Batam – Sebanyak 20 inovasi terbaik dari perangkat daerah, puskesmas, dan satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam memasuki tahap penilaian Batam Innovation Award (BIA) 2026. Ajang yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Batam ini menjadi wadah untuk mengapresiasi sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun, 20 inovasi terbaik tersebut terdiri atas 10 inovasi non-digital dan 10 inovasi digital yang lolos sebagai nominator dan mengikuti proses penilaian selama dua hari, yakni pada 5-6 Agustus 2026 di Kantor Wali Kota Batam.

Kepala BRIDA Kota Batam, Efrius, mengatakan, Batam Innovation Award merupakan agenda strategis Pemerintah Kota Batam untuk mengidentifikasi, mengapresiasi, sekaligus mendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, inovasi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Batam Innovation Award bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi ruang bagi perangkat daerah dan unit kerja untuk menunjukkan berbagai terobosan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas tata kelola pemerintahan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Efrius.

Ia menjelaskan, proses penilaian dilakukan secara objektif oleh tim juri melalui presentasi inovasi, dilanjutkan dengan pendalaman materi dan sesi tanya jawab. Setiap nominator memperoleh waktu selama 30 menit yang terdiri atas 10 menit presentasi, 15 menit pendalaman materi dan tanya jawab, serta lima menit untuk transisi.

Pada kategori Inovasi Non-Digital, sepuluh nominator yang mengikuti penilaian meliputi GURITA20 dari SMP Negeri 20 Batam, SI BIJAK GO! dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, BERLITERAT dan PREMIS dari SMP Negeri 12 Batam, KUFAS TUNTAS dari UPT Puskesmas Sei Lekop, AKSARA dan GENETIK dari SMP Negeri 3 Batam, AKSATA dari SD Negeri 009 Sei Beduk, serta GELORA dan RENTAK dari SMP Negeri 29 Batam.

Sementara itu, pada kategori Inovasi Digital, nominator yang dinilai meliputi eBPHTB 2.0 dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, SIMPELASN dari BKPSDM Kota Batam, SIMANIS dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, PANTURA SEHARI dari UPT Puskesmas Sei Lekop, POS ODHA TB dari UPT Puskesmas Lubuk Baja, HALO SEKUPANG dari UPT Puskesmas Sekupang, Bunda SMART Baper dari UPT Puskesmas Baloi Permai, KONSER DIVA dari UPT Puskesmas Tiban Baru, GEMA 56 dari SMP Negeri 56 Batam, serta LIDI ENAM BATU AJI dari SD Negeri 006 Batu Aji.

Melalui Batam Innovation Award 2026, Pemerintah Kota Batam berharap budaya inovasi terus berkembang di seluruh perangkat daerah dan unit kerja. Inovasi yang lahir diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Ketua TP-PKK Batam, Erlita Amsakar, memimpin Pencanangan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Mawar 46, Bengkong Sadai, Jumat (7/8/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui penguatan layanan Posyandu. Langkah tersebut diwujudkan melalui Kampanye dan Penggerakan Masyarakat untuk Hidup Sehat yang dirangkaikan dengan Pencanangan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Posyandu Mawar 46, Bengkong Sadai, Jumat (7/8/2026).

Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, mengatakan, pencanangan intervensi serentak merupakan bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memperkuat pencegahan dan penanganan stunting secara terpadu hingga tingkat Posyandu.

Menurutnya, intervensi dilakukan melalui pengukuran dan penimbangan balita, edukasi gizi, pemantauan tumbuh kembang, serta pelayanan kesehatan yang terintegrasi.

“Pencanangan intervensi serentak se-Indonesia merupakan gerakan nasional dalam pencegahan dan penanganan stunting melalui pengukuran, penimbangan, edukasi, serta pelayanan kesehatan terpadu yang berpusat di Posyandu,” ujar Erlita.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut menjadi langkah deteksi dini terhadap permasalahan gizi dan tumbuh kembang anak. Sasaran intervensi meliputi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, bayi di bawah dua tahun (baduta), hingga balita.

Selain melakukan pemantauan kesehatan dan pertumbuhan anak, tenaga kesehatan juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pemenuhan gizi seimbang serta penanganan bagi anak yang terindikasi mengalami masalah gizi.

Erlita menegaskan, keberhasilan pencegahan stunting memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga serta masyarakat.

“Melalui Posyandu, kita berharap berbagai persoalan kesehatan dan gizi dapat dideteksi sejak dini sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Batam, Nurzalie, mengatakan pembangunan sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Karena itu, selain membangun infrastruktur, Pemerintah Kota Batam juga berkomitmen meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai program, termasuk pencegahan stunting,” ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan intervensi serentak tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sekaligus memperkuat kolaborasi seluruh elemen dalam mencegah stunting sejak dini. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)