Blog

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menerima kunjungan kerja rombongan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (20/5/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Agenda utama yang dibahas meliputi strategi peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan sektor ekonomi, tata kelola keuangan, dan pelayanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinilai menjadi momentum mempererat hubungan antardaerah sekaligus ruang berbagi pengalaman dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra terus berupaya mendorong pembangunan yang adaptif, inovatif, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pertemuan seperti ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah. Pemerintah Kota Batam terbuka untuk berbagi pengalaman, inovasi, dan strategi pembangunan guna mendorong kemajuan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Firmansyah.

Ia menjelaskan, sebagai salah satu kawasan strategis nasional, Batam terus memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, digitalisasi pelayanan publik, dan optimalisasi potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Firmansyah juga menekankan pentingnya inovasi birokrasi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin dinamis.

“Daerah saat ini dituntut bergerak cepat, kreatif, dan responsif terhadap perkembangan. Karena itu, sinergi dan pertukaran wawasan antarpemerintah daerah menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas pembangunan,” katanya.

Sementara itu, rombongan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengapresiasi perkembangan Kota Batam yang dinilai mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan secara berkelanjutan.

Mereka menyebut kunjungan tersebut memberikan banyak referensi dan masukan, terutama terkait pengelolaan potensi daerah, penguatan sektor ekonomi, tata kelola keuangan, serta pengembangan pelayanan publik yang terintegrasi.

Diskusi berlangsung interaktif dengan pembahasan berbagai isu strategis, mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas layanan kesehatan, hingga penyusunan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol penguatan hubungan dan kolaborasi antardaerah dalam mendukung percepatan pembangunan dari daerah menuju Indonesia yang lebih maju. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau bagi pelaku usaha.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemko Batam dan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) tentang subsidi margin bagi pelaku usaha mikro di Kota Batam. Penandatanganan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (19/5/2026).

Kesepakatan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sektor UMKM selama ini terbukti memiliki daya tahan tinggi dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah selalu menjadi bagian dari arah pembangunan yang kita bangun. Karena sektor inilah yang memiliki daya tahan kuat dan berkontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, pertumbuhan UMKM memiliki efek langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor ekonomi kerakyatan. “Ketika usaha mikro tumbuh, maka ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Karena itu, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.

Meski memiliki peran strategis, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Sedikitnya ada lima persoalan utama yang perlu mendapat perhatian, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen usaha, kemasan produk, akses permodalan, dan pemasaran.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

“Lima hal ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga pelaku usaha. Yang kita harapkan adalah UMKM benar-benar tumbuh, berkembang, dan mampu naik kelas,” tegasnya.

Amsakar menambahkan, program subsidi margin menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan dengan skema yang lebih ringan.

Sementara itu, Plt Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan bahwa sektor UMKM telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Pelaku UMKM merupakan sektor yang paling tangguh menghadapi tekanan ekonomi dan hal itu telah terbukti dalam berbagai situasi yang pernah kita hadapi,” ujarnya.

Helwin menjelaskan, secara keseluruhan BRK Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM sekitar Rp13,3 triliun. Khusus di Kota Batam, realisasi pembiayaan pada 2025 mencapai Rp56 miliar, sedangkan hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp16 miliar.

Ia optimistis kolaborasi melalui program subsidi margin bersama Pemerintah Kota Batam akan semakin mempercepat akses pembiayaan dan memperkuat kapasitas usaha masyarakat.

“Program ini diharapkan memberi dampak positif terhadap percepatan pembiayaan sekaligus memperkuat daya tahan dan pertumbuhan usaha masyarakat,” kata Helwin.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap pelaku UMKM semakin memiliki peluang untuk berkembang, meningkatkan daya saing, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) Pertanian Kota Batam Tahun 2026 yang diselenggarakan Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Batam bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan ini diikuti pengurus dan anggota DWP Kota Batam, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Batam, Persatuan Istri Dewan (Piswan) Kota Batam, Persatuan Istri Karyawan (Pikori) BP Batam, serta ketua unit DWP dari berbagai perangkat daerah.

Ketua DWP Kota Batam, Erdawati Firmansyah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah konkret untuk membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan rumah.

Menurutnya, penguatan ekonomi keluarga tidak selalu dimulai dari skala besar, tetapi dapat dilakukan melalui langkah sederhana dan berkelanjutan, seperti memanfaatkan pekarangan rumah untuk kebutuhan pangan sehari-hari.

“Melalui forum ini kami ingin membuka ruang berbagi informasi, memperkuat motivasi, sekaligus memberikan pemahaman mengenai praktik pertanian sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga. Harapannya, rumah tangga dapat lebih produktif, kebutuhan pokok lebih terkendali, dan pada akhirnya turut menjaga daya beli masyarakat,” ujar Erdawati.

Ia menjelaskan, kondisi geografis Batam yang memiliki keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dengan mengoptimalkan ruang yang tersedia di lingkungan rumah.

Salah satu langkah yang didorong melalui FGD tersebut adalah pemanfaatan pekarangan dengan metode tanam dalam pot (tabulapot), budidaya tanaman obat keluarga, hingga penanaman sayuran dan tanaman bumbu yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Erdawati menilai keterlibatan keluarga ASN dan anggota Dharma Wanita memiliki peran strategis dalam membangun budaya produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling dasar.

“Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi dimulai dari keluarga. Jika rumah tangga mampu memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri, maka secara tidak langsung kita ikut menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, hasil dari pelaksanaan FGD akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan untuk melihat sejauh mana praktik yang telah dibahas dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi keluarga peserta.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap terbentuk gerakan bersama yang mendorong keluarga lebih mandiri, produktif, dan mampu menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin rapat pembahasan substansi usulan Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait revisi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Rapat berlangsung di Kantor BP Batam, Selasa (19/5/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Li Claudia yang juga sebagai Wakil Kepala BP Batam, menegaskan bahwa revisi RTRW harus disusun berdasarkan kebutuhan aktual dan kondisi riil masyarakat Batam agar kebijakan tata ruang mampu menjawab dinamika pertumbuhan wilayah ke depan.

Menurutnya, ketentuan yang sudah tidak lagi relevan perlu dievaluasi dan disesuaikan sehingga arah pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Setiap pasal akan dibahas satu per satu. Di akhir nanti akan kita lihat kembali keseluruhan substansinya agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Batam. Kita yang paling memahami kondisi daerah dan harus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Li Claudia.

Di lokasi sama, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, Azril Apriansyah, menjelaskan bahwa revisi yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan Kota Batam saat ini.

“Karena ini merupakan Perda RTRW Provinsi, maka usulan revisi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Aspek tata ruang yang mendukung perkembangan Batam menjadi fokus yang kita dorong masuk dalam revisi,” kata Azril.

Salah satu poin strategis yang dibahas ialah pengembangan pelabuhan di wilayah Batam dan pulau-pulau penyangga. Pemerintah mengusulkan agar seluruh pulau berpenghuni memiliki akses pelabuhan untuk memperkuat mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang.

Azril menyebutkan, usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam dan telah dikaji bersama Dinas Perhubungan Kota Batam.

“Usulan pelabuhan ini berasal dari masyarakat melalui Musrenbang Kota Batam dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Selain mendukung konektivitas wilayah, keberadaan pelabuhan juga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan distribusi barang yang masuk ke Batam, terutama dalam mendukung sistem perdagangan dan keberlangsungan kawasan Free Trade Zone (FTZ).

Dalam rapat tersebut turut dibahas perlunya penyesuaian terhadap data kependudukan dan aktivitas ekonomi sebagai dasar perencanaan wilayah. Pemerintah menilai kebutuhan logistik dan kuota barang di kawasan FTZ tidak dapat hanya mengacu pada jumlah penduduk ber-KTP Batam, tetapi juga perlu mempertimbangkan masyarakat non-KTP Batam yang bekerja dan beraktivitas di kota ini.

Li Claudia menilai Batam saat ini tidak hanya melayani kebutuhan penduduk administrasi, tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah serta wisatawan mancanegara yang setiap hari beraktivitas di Batam.

Karena itu, menurutnya, penyusunan revisi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau perlu memperhatikan keseluruhan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang berkembang di Batam.

Rapat tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Batam Demi Hasfinul, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Batam Jefridin. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah tingkat Kota Batam. Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi pawai takbir, lomba mobil hias, Salat Iduladha, hingga pelaksanaan kurban.

Persiapan itu dimatangkan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah di Kantor Wali Kota Batam, Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Firmansyah menegaskan seluruh perangkat daerah diwajibkan berpartisipasi dalam pawai takbir dan lomba mobil hias untuk menyemarakkan perayaan Iduladha tahun ini.

Menurutnya, kegiatan pawai takbir tidak hanya diikuti internal Pemko Batam, tetapi juga melibatkan instansi vertikal, masjid, musala, perbankan, hingga hotel di Kota Batam.

“Pawai takbir dan lomba mobil hias menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Iduladha,” ujarnya.

Pawai takbir dijadwalkan berlangsung pada Selasa (26/5/2026) di kawasan Masjid Agung Raja Hamidah. Pemko Batam juga menyiapkan hadiah total Rp36 juta bagi para pemenang lomba mobil hias.

Adapun ketentuan lomba di antaranya menggunakan mobil pikap atau lori maksimal roda enam, tinggi kendaraan maksimal empat meter, serta wajib menampilkan tema, slogan, dan identitas peserta. Setiap peserta juga diwajibkan membawa tim berjumlah 7 hingga 10 orang.

Firmansyah mengajak masyarakat Batam turut hadir dan memeriahkan pawai takbir yang akan dipusatkan di kawasan Dataran Engku Hamidah.

“Saya atas nama Bapak Wali Kota Batam mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan dan memeriahkan pawai takbir serta lomba mobil hias tingkat Kota Batam,” katanya.

Sementara itu, pelaksanaan Salat Iduladha tingkat Kota Batam akan digelar pada Rabu (27/5/2026) mulai pukul 06.45 WIB di tiga lokasi, yakni Dataran Engku Putri Batam Centre, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batuaji, dan Masjid Baiturrahman Sekupang.

Untuk pelaksanaan Salat Id di Dataran Engku Putri, apabila hujan kegiatan akan dialihkan ke Masjid Agung Raja Hamidah. Bertindak sebagai imam H. Muslim Ahmad, khatib M. Nurudin Zaini, M.Pd., dan bilal Soni Paizal Sibandri.

Sementara di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, imam dipimpin H. Sufian Muttaqin, S.Q., M.A., khatib KH. Luqman Rifa’i, dan bilal Ustaz Mukholil, S.Ag.

Adapun di Masjid Baiturrahman Sei Harapan, imam dipercayakan kepada Rudi Maulana, S.Kom., khatib Faturahman, M.Pd., dan bilal Abdul Azizurrahim.

Selain itu, pelaksanaan kurban tingkat Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan tiga ekor kambing.

Firmansyah berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar seluruh rangkaian kegiatan Iduladha tingkat Kota Batam berjalan lancar dan khidmat. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi mentransformasi program bantuan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah dengan memperluas cakupan penerima menjadi tiga kategori, yakni Beasiswa Berprestasi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Beasiswa Tidak Mampu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta Beasiswa Hinterland melalui kerja sama perguruan tinggi mitra.

Program tersebut disosialisasikan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam kegiatan Sosialisasi Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tentang Beasiswa Berprestasi, Tidak Mampu, dan Hinterland di Crown Vista Hotel Batam, Sekupang, Senin (18/5/2026).

Amsakar mengatakan, transformasi program beasiswa merupakan bagian dari perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang kini lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Kami bersama Ibu Wakil Wali Kota melakukan diskusi yang sangat serius saat menyusun visi dan misi. Dari 15 program prioritas yang dirancang, esensinya adalah menggeser paradigma pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur fisik menjadi pembangunan kapasitas SDM,” ujar Amsakar.

Menurutnya, alokasi anggaran besar untuk pendidikan bukanlah persoalan selama mampu melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan.

Ia menjelaskan, perubahan skema beasiswa dilakukan untuk menjawab kebutuhan daerah sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sebelumnya, program bantuan pendidikan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2023.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan penerima beasiswa jalur tersebut sebagian besar berasal dari keluarga yang memiliki dukungan sarana dan prasarana memadai. Karena itu, Pemko Batam memperluas sasaran program kepada masyarakat hinterland dan keluarga kurang mampu.

“Negara harus hadir memberikan keberpihakan nyata kepada masyarakat pesisir dan keluarga yang membutuhkan,” katanya.

Sebagai dasar hukum transformasi program, Pemko Batam menerbitkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Hinterland.

Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Wali Kota Batam Nomor 202 Tahun 2026 tentang Perguruan Tinggi, Program Studi/Jurusan, dan Biaya Bantuan Pendidikan dalam Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu, serta Keputusan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2026 tentang Nama Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Program Studi/Jurusan yang Bekerja Sama serta Biaya Bantuan Pendidikan dalam Pemberian Beasiswa Hinterland.

Khusus program Beasiswa Hinterland, Pemko Batam menggandeng tiga perguruan tinggi yang dinilai relevan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah, yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Politeknik Negeri Batam (Polibatam), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Amsakar menjelaskan, ITS dipilih untuk mendukung kebutuhan tenaga ahli sektor perkapalan di Batam, Polibatam diproyeksikan mencetak SDM digital guna menyambut investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, sedangkan UMRAH diharapkan memperkuat sektor kemaritiman dan perikanan di Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memotivasi para pelajar dengan membagikan pengalaman hidupnya saat menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi.

Ia mengisahkan perjuangannya ketika duduk di bangku SMP yang harus menempuh perjalanan sejauh 32 kilometer pulang-pergi menggunakan sepeda, hingga masa kuliah di Universitas Riau dengan kondisi ekonomi serba terbatas.

“Apa yang kalian rasakan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan masa kami dulu. Sekarang fasilitas sudah jauh lebih baik. Karena itu, jangan mudah mengeluh. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan status sosial dan memenangkan persaingan global,” ujarnya.

Amsakar juga menekankan pentingnya semangat dan kerja keras dalam meraih keberhasilan pendidikan. Menurutnya, kesungguhan dalam belajar akan menentukan masa depan seseorang.

Ia turut mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar terus berperan sebagai motivator bagi siswa.

“Guru yang berhasil adalah guru yang mampu memotivasi muridnya. Kepala sekolah dan guru harus menjadi inspirasi yang mampu membangun mental petarung dan kemandirian siswa,” katanya.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 477 peserta. Sebanyak 81 peserta berasal dari delapan SMA hinterland di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang. Sementara 396 peserta lainnya terdiri atas kepala sekolah, guru, serta siswa kelas 10 dan 11 dari 33 SMA/SMK/MA se-Kota Batam yang diproyeksikan mengikuti seleksi SNBP dan SNBT tahun depan.

Acara kemudian ditutup dengan pemaparan teknis terkait kriteria dan tata cara pendaftaran program beasiswa oleh tim teknis Pemko Batam bersama perwakilan perguruan tinggi mitra. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmen dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi tata kelola persampahan berbasis kajian ilmiah bersama Center for Environmental Technology Study (CETS) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Komitmen itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka kegiatan Penyampaian Laporan Akhir Kajian Optimalisasi dan Strategi Tata Kelola Pengangkutan Sampah Kota Batam di Grand Ballroom AP Premiere, Jodoh, Batuampar, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan langkah strategis yang disusun berdasarkan analisis ilmiah dan rekomendasi para ahli agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami ingin pengelolaan sampah di Batam memiliki arah penyelesaian yang jelas dan terukur sesuai rekomendasi para pakar. Setiap kebijakan harus dibangun melalui analisis yang cermat,” ujar Amsakar.

Menurutnya, hasil kajian tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kota Batam.

Amsakar mengatakan, Pemko Batam ingin sistem pengelolaan sampah tersusun secara terintegrasi mulai dari tingkat lingkungan hingga pengelolaan akhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Ia menjelaskan, sejumlah skema tengah dikaji, mulai dari penguatan peran RT, RW, lurah, dan camat dalam pengelolaan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS), optimalisasi pengangkutan oleh pemerintah daerah, hingga kemungkinan pola kemitraan dengan pihak swasta.

“Kami ingin ada gambaran yang utuh dari hulu hingga hilir. Langkah-langkah strategis ini penting agar persoalan sampah di lapangan dapat ditangani secara lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pengelolaan pengangkutan sampah, Amsakar juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem retribusi persampahan agar lebih transparan dan tepat sasaran. Salah satu opsi yang dikaji ialah penerapan model kategorisasi pelanggan seperti yang diterapkan PT Moya dalam pengelolaan air bersih di Batam.

Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu pemetaan pelanggan berdasarkan kategori usaha maupun rumah tangga sehingga pengelolaan iuran sampah menjadi lebih tertib dan akuntabel.

“Jika pola kategorisasi ini dapat dimasukkan ke dalam regulasi daerah, tata kelola retribusi sampah akan menjadi lebih jelas dan transparan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Amsakar meminta seluruh camat dan lurah aktif memberikan masukan dalam proses diskusi karena dinilai paling memahami kondisi dan persoalan persampahan di wilayah masing-masing.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim tenaga ahli dari CETS UII Yogyakarta yang telah menyusun kajian strategis tersebut.

“Mudah-mudahan hasil kajian ini benar-benar implementatif dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola persampahan Batam yang lebih baik ke depan,” tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tenaga Ahli CETS UII Yogyakarta, Hijrah Purnama Putra, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan. Diskusi dipandu Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Aidil Sahalo, selaku moderator. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)