Author: mgub6

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, dan Komandan Kodaeral IV Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, saat menghadiri peresmian operasional 1.061 KDKMP secara daring, Sabtu (16/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, secara daring dari Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih Batu Besar, Kampung Melayu, Nongsa, Sabtu (16/5/2026).

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari implementasi Asta Cita keenam Presiden Prabowo yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut peresmian lebih dari seribu koperasi secara serentak sebagai momentum bersejarah bagi Indonesia.

“Peristiwa hari ini adalah tonggak bersejarah. Saya kira belum pernah ada peresmian operasional lebih dari seribu koperasi secara bersamaan, baik di Indonesia maupun negara lain,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu relatif singkat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kita memulai dari konsep sampai terwujud dalam waktu kurang dari satu tahun,” katanya.

Selain 1.061 koperasi yang diresmikan, Presiden mengungkapkan lebih dari 9.000 koperasi lain telah siap secara fisik dan tinggal menunggu operasionalisasi.

“Secara fisik, lebih dari 9.000 koperasi sudah siap. Ini merupakan prestasi besar bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Amsakar menyatakan Pemerintah Kota Batam siap mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kota Batam.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan peluang usaha baru.

“Ketika ekonomi masyarakat bergerak dari bawah, UMKM tumbuh dan lapangan usaha terbuka, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud. Itu semangat utama dari program Koperasi Merah Putih,” ujar Amsakar.

Di Kota Batam, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan progres positif. Komandan Kodim 0316/Batam, Kolonel Arh Yan Eka Putra, menyampaikan pembangunan koperasi dilakukan di 64 titik sesuai jumlah kelurahan di Batam.

Dari jumlah tersebut, lima titik telah selesai dibangun, 37 titik masih dalam tahap pembangunan fisik, dan 22 titik lainnya berada pada proses administrasi serta penyelesaian kebutuhan lahan.

“Pembangunan terus berjalan dengan baik. Kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pengadaan lahan,” kata Yan Eka Putra.

Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Merah Putih nantinya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kelurahan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara merata di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan. Dok HUMAS DISKOMINFO BATAM

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi terkait pemberitaan pembangunan lapangan olahraga di kawasan Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak mengurangi komitmen Pemko Batam terhadap sektor pendidikan dalam merespons pemberitaan beberapa media online di Kota Batam.

“Anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Batam. Bahkan, alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen, bahkan lebih,” ujar Rudi, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan sarana olahraga di Kodaeral IV Batam telah melalui mekanisme proses penganggaran sejak tahun 2025 dan sebelumnya sudah dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kota Batam. Menurut Rudi, pembangunan sarana tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis. Selain sebagai bentuk apresiasi Pemko Batam atas keberhasilan Kodaeral IV Batam dalam menggagalkan penyelundupan sekitar 4 ton narkotika jenis sabu beberapa waktu lalu, fasilitas itu juga diharapkan dapat mendukung pembinaan generasi muda Kota Batam.

“Fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembinaan fisik dan persiapan generasi muda yang ingin mengikuti seleksi Taruna, TNI AL, baik tingkat tamtama, bintara maupun perwira,” katanya.

Rudi menambahkan, Pemko Batam terus berupaya menjalankan pembangunan secara seimbang di berbagai sektor, termasuk pendidikan, olahraga, dan dukungan terhadap institusi yang berkontribusi menjaga keamanan dan perbatasan daerah yang bebatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.

“Pembangunan ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang, baik bagi pembinaan generasi muda maupun peningkatan fasilitas pendukung kegiatan kemasyarakatan dan kebangsaan di Batam,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam)

Momentum ini menjadi pengingat untuk terus menebarkan kasih, pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus 2026. Teruslah mempererat persaudaraan dan toleransi di Kota Batam.

#KenaikanYesusKristus

#PemkoBatam

#AmsakarLiClaudia

#MediaCenterBatam

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Dok HUMAS DISKOMINFO BATAM

Diskominfo Batam – Semangat memberdayakan pelaku usaha hingga ke wilayah pesisir terus dilakukan Pemerintah Kota Batam melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Batam. Kali ini, program PLUT Goes to Pesisir hadir di Pulau Pemping dengan membawa berbagai layanan dan edukasi bagi masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata PLUT Batam dalam mendekatkan pelayanan kepada pelaku UMKM pesisir, khususnya terkait legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan berbagai layanan pendampingan usaha yang dimiliki PLUT, termasuk layanan desain dan kemasan produk untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan pelaku UMKM di wilayah pesisir mendapatkan perhatian dan akses layanan yang sama dalam pengembangan usaha.

Ia menegaskan, legalitas usaha menjadi langkah penting agar UMKM dapat berkembang lebih baik, memperoleh akses pembiayaan, hingga memperluas pasar.

“Melalui program seperti ini, kita ingin UMKM di pulau-pulau penyangga bisa naik kelas, lebih mandiri, dan memiliki daya saing yang kuat,” ucapnya. 

Dalam kegiatan itu, konsultan PLUT Batam turut memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat Pulau Pemping. Pelaku usaha tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga langsung dilayani dalam proses penerbitan NIB.

Program ini disambut antusias masyarakat karena dinilai mempermudah akses layanan usaha tanpa harus datang ke pusat kota. Kehadiran PLUT di wilayah pesisir juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembinaan UMKM di seluruh wilayah Kota Batam, termasuk pulau-pulau penyangga.

Melalui PLUT Goes to Pesisir, Pemerintah Kota Batam berharap UMKM di kawasan pesisir semakin berkembang, memiliki legalitas yang jelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memperkuat transformasi digital di sektor keuangan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan BPKAD Kota Batam dalam kegiatan “Kick Off Sosialisasi Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah dan Fitur Online Payment pada E-Katalog” yang digelar di DoubleTree by Hilton Surabaya, belum lama ini.

Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Kota Batam diwakili Sekretaris BPKAD Rizky Surya Lestari dan Bendahara BPKAD Hendri Agus Wandi. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa. Implementasi KKI serta fitur pembayaran daring pada E-Katalog diharapkan mampu menciptakan sistem belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Sekretaris BPKAD Kota Batam, Rizky Surya Lestari, mengatakan penerapan KKI bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, fitur Online Payment pada E-Katalog akan mempermudah proses transaksi antara perangkat daerah dan penyedia jasa karena seluruh pembayaran dapat dipantau secara real time.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan KKI dan Online Payment, risiko administratif dapat diminimalkan dan proses pembayaran kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya integrasi sistem informasi keuangan daerah dengan E-Katalog Nasional, peningkatan keamanan transaksi melalui jejak digital yang jelas, serta percepatan proses pembayaran guna mendukung optimalisasi penyerapan anggaran.

Implementasi sistem pembayaran digital ini juga sejalan dengan visi Amsakar Achmad dalam mewujudkan Batam sebagai kota berbasis teknologi atau smart city.

Melalui sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, pelaku UMKM yang telah tergabung dalam E-Katalog Lokal diharapkan dapat menerima pembayaran lebih cepat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKAD Kota Batam juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut melalui pendampingan dan sosialisasi internal kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam agar implementasi fitur baru dapat berjalan optimal. (Humas Diskominfo Batam)

Sekda Batam, Firmansyah, menyampaikan sambutan saat membuka rapat stakeholder terkait proses penerbitan IUPTLU/IUPTLS dan sosialisasi NITKU di Sky Hotel Nagoya Hill Batam, Rabu (13/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik sebesar Rp437,4 miliar pada 2026. Target tersebut disampaikan dalam rapat stakeholder terkait proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLU/IUPTLS), sosialisasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), serta dampaknya terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Batam.

Rapat yang digelar di Sky Ballroom Hotel Nagoya Hill Batam, Rabu (13/5/2026), dibuka Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Dalam sambutannya, Firmansyah mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah, instansi teknis, dan pelaku usaha dalam mendukung tata kelola sektor ketenagalistrikan di Batam.

Menurutnya, pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi di Batam yang terus meningkat turut mendorong kebutuhan energi listrik sebagai penunjang utama aktivitas usaha dan masyarakat.

“Kondisi tersebut tentunya berdampak terhadap peningkatan kebutuhan energi listrik sebagai salah satu penunjang utama aktivitas usaha dan masyarakat,” ujar Firmansyah.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, pengawasan usaha, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor PBJT tenaga listrik yang menjadi salah satu sumber strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Firmansyah berharap forum tersebut mampu membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha sehingga tercipta basis data yang akurat, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan target penerimaan PBJT tenaga listrik pada 2026 mencapai Rp437.423.000.000 dan menjadi penyumbang terbesar kedua PAD Kota Batam.

Menurut Raja Azmansyah, sektor ketenagalistrikan memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui sinergi antarstakeholder diharapkan tercipta integrasi data yang lebih baik sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara optimal serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan pajak daerah,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari pelaku usaha kelistrikan. Adapun narasumber yang hadir yakni Juwita Irnayani dari BP Batam, Robinson Ketaren dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Dedik Herry Susetyo dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kepulauan Riau, serta Mohamad Saleh dari Bapenda Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan Pusat Riset Politik BRIN di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (13/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa investasi yang masuk ke proyek Rempang Eco-City harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat menerima kunjungan kerja dan audiensi Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (13/5/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka penelitian dan wawancara terkait studi kasus proyek Rempang Eco-City, khususnya mengenai investasi Green Belt and Road Initiative (BRI) asal Tiongkok.

Pada sesi wawancara yang membahas Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Amsakar menjelaskan bahwa Batam memiliki karakteristik dan daya tarik investasi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Keunggulan tersebut didukung posisi geografis yang strategis serta adanya regulasi khusus yang menopang pengembangan kawasan Batam.

Ia juga memaparkan sejarah perkembangan Batam sebagai kawasan strategis nasional yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Batam terus meningkat, terutama melalui berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Batam memiliki independensi dalam menentukan arah investasi, namun tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kami sangat konsen terhadap transisi energi hijau,” ujar Amsakar.

Terkait masuknya investasi asing, khususnya pada proyek Rempang Eco-City, Amsakar menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh investor yang menanamkan modal di Batam untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kami menekankan kepada para investor untuk merangkul dan merekrut tenaga kerja lokal. Kehadiran investasi harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Batam,” tegasnya.

Amsakar juga menyambut baik inisiatif BRIN dalam mendalami dinamika investasi di Rempang. Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi dan masukan strategis yang berguna bagi Pemerintah Kota Batam dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.

“Kami sangat terbuka menerima masukan. Jika penelitian ini menghasilkan usulan atau rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, tentu akan sangat membantu dalam menyempurnakan kebijakan demi kemajuan Batam,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Sekda Batam, Firmansyah, menghadiri dan membuka Pelatihan Khusus Peserta Potensial dan Berprestasi di Nagoya Mansion Hotel & Residence Batam, Selasa (12/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat pembinaan peserta Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadis (MTQH) melalui Pelatihan Khusus Peserta Potensial dan Berprestasi yang digelar Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kota Batam.

Kegiatan tersebut resmi dibuka Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, di Nagoya Mansion Hotel & Residence Batam, Selasa (12/5/2026).

Dalam sambutannya, Firmansyah menegaskan pelatihan itu menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembinaan peserta MTQH agar mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional.

Menurutnya, pembinaan yang terarah dan berkelanjutan sangat penting untuk mencetak qari dan qariah terbaik yang tidak hanya unggul dalam kemampuan, tetapi juga memiliki karakter dan integritas yang kuat.

“Pemerintah Kota Batam terus memberikan dukungan terhadap pembinaan peserta MTQH melalui LPTQ. Kami berharap kegiatan ini mampu melahirkan peserta yang siap bersaing dan membawa nama baik Batam di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Ia menilai peningkatan kualitas peserta MTQH harus didukung sistem pembinaan yang profesional, modern, dan berkesinambungan agar hasil yang dicapai semakin optimal.

Pada kesempatan itu, Firmansyah juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus, pembina, dan dewan hakim LPTQ Kota Batam atas dedikasi serta integritas dalam pelaksanaan MTQH sebelumnya.

“Komitmen dan profesionalisme seluruh unsur LPTQ menjadi modal penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MTQH di Kota Batam,” katanya.

Pelatihan tersebut menghadirkan empat pelatih nasional dan 12 pelatih lokal yang akan memberikan pembinaan intensif kepada 60 peserta potensial dan berprestasi. Selain itu, kegiatan juga didukung empat pendamping peserta dan delapan panitia pelaksana.

Adapun cabang yang mendapat pembinaan meliputi seni baca Al-Qur’an, hafalan Al-Qur’an, tafsir Al-Qur’an, tahfiz Al-Qur’an, karya tulis ilmiah Al-Qur’an, hingga kaligrafi.

Kegiatan pelatihan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai 12 hingga 16 Mei 2026, sebagai bagian dari penguatan pembinaan peserta MTQH Kota Batam secara lebih fokus dan terstruktur.

Melalui pelatihan tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap lahir peserta MTQH yang unggul, berprestasi, serta mampu mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi Al-Qur’an dan hadis. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)

Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan dan jajaran, bersama rombongan DPRD Wonogiri usai pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (12/5/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menerima kunjungan rombongan DPRD Kabupaten Wonogiri di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (12/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus studi referensi terkait pola kerja sama pemerintah daerah dengan perusahaan media.

Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wonogiri, Supriyanto. Turut hadir sebanyak 20 anggota DPRD Wonogiri dari unsur pimpinan alat kelengkapan dewan serta 11 awak media dari Kabupaten Wonogiri.

Di kesempatan itu, Supriyanto menyampaikan apresiasi kepada Pemko Batam yang telah menerima dan memfasilitasi kunjungan tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Batam yang telah berkenan menerima dan memfasilitasi kunjungan kami ke Batam,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kunjungan itu bertujuan mempererat silaturahmi dengan Diskominfo dan DPRD Kota Batam, sekaligus mempelajari pola kerja sama pemerintah daerah dengan media massa.

Menurutnya, hasil kunjungan tersebut diharapkan dapat menjadi referensi dalam meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah daerah dan insan pers di Kabupaten Wonogiri.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyebut hubungan antardaerah penting untuk memperkuat kolaborasi dan pertukaran informasi.

“Ini merupakan bagian dari upaya membangun kolaborasi antara Batam dan Wonogiri,” kata Rudi.

Pada kesempatan itu, Rudi juga menyampaikan salam dari Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam yang berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan menteri di Batam.

Selain itu, Rudi memaparkan sejumlah perkembangan Kota Batam, mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, sektor pariwisata, hingga 15 program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam.

Ia juga menyampaikan keterbukaan Pemerintah Kota Batam untuk menjalin kerja sama di bidang pertanian, mengingat sebagian kebutuhan bahan pokok Batam masih dipasok dari luar daerah.

Terkait kerja sama media, Rudi menjelaskan berbagai program kemitraan yang dijalankan Pemko Batam melalui aplikasi Sistem Digitalisasi Kerja Sama Media (SIDIA).

Menurutnya, melalui SIDIA, proses kerja sama antara pemerintah dan media menjadi lebih terbuka, transparan, dan mudah diakses oleh insan pers.

“Melalui SIDIA, kerja sama pemerintah bersama media lebih terbuka dan memudahkan rekan-rekan media dalam mengakses informasi,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan dialog dan diskusi mengenai sistem kerja sama antara pemerintah daerah dan media massa yang dipimpin langsung oleh Supriyanto bersama peserta kunjungan lainnya. (Humas Diskominfo Batam)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. HUMAS DISKOMINFO BATAM

Diskominfo Batam – Realisasi investasi Kota Batam pada triwulan I tahun 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor domestik maupun asing terhadap iklim usaha di Batam yang dinilai semakin kondusif dan kompetitif.

Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut pertumbuhan investasi yang signifikan itu menjadi sinyal positif bagi penguatan ekonomi daerah. Kota Batam mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga Maret 2026 mencapai Rp17,4 triliun. Angka tersebut tumbuh 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan meningkat 68,92 persen dibandingkan triwulan IV 2025.

Amsakar mengatakan, pertumbuhan investasi tersebut tidak hanya terlihat dari sisi nilai, tetapi juga dari percepatan realisasi proyek di lapangan. Menurutnya, peningkatan PMDN menjadi salah satu capaian penting pada awal tahun ini. Realisasi PMDN tercatat sebesar Rp8,5 triliun atau tumbuh hingga 216 persen secara tahunan. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp8,8 triliun.

“Pertumbuhan PMDN ini menjadi sinyal positif bahwa investor domestik semakin percaya terhadap prospek ekonomi dan kepastian investasi di Batam,” kata Amsakar, Selasa (12/5/2026).

Ia menilai keseimbangan pertumbuhan antara PMDN dan PMA memperlihatkan fondasi investasi Batam semakin kuat. Kondisi tersebut juga mencerminkan iklim usaha yang kondusif serta dukungan infrastruktur dan kawasan industri yang terus berkembang.

Dari sisi sektor usaha, investasi di Batam masih didominasi industri bernilai tambah. Industri mesin dan elektronik menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 23,65 persen. Selanjutnya, industri kimia dan farmasi sebesar 21,18 persen, serta sektor jasa lainnya sebesar 17,70 persen.

Adapun sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran berkontribusi sebesar 13,09 persen. Komposisi tersebut menunjukkan arah pembangunan Batam yang semakin mengarah pada penguatan industri modern dan ekosistem bisnis terpadu.

Selain mencatat pertumbuhan tinggi, Batam juga menjadi kontributor utama investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Dari total realisasi investasi Kepri sebesar Rp23,8 triliun pada periode yang sama, Batam menyumbang sekitar 73,5 persen.

Amsakar menegaskan capaian tersebut memperkuat posisi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi strategis di wilayah barat Indonesia.

“Batam terus menunjukkan kemampuan dalam menarik investasi sekaligus mempercepat realisasinya secara produktif. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam)