Category: Batam

Diskominfo Batam – Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam mempercepat transformasi pemerintahan digital kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional. Pemko Batam berhasil masuk final Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Awards 2026 untuk kategori Sekretariat Daerah Kota. Pada tahap final, Batam bersaing dengan Surakarta, Malang, Bogor, dan Bitung.

Keberhasilan tersebut diraih setelah melalui rangkaian seleksi yang meliputi Self Assessment dan Executive Visitasi. Tahap selanjutnya adalah Executive Leadership Panel, yang menjadi sesi presentasi sekaligus penilaian akhir dalam ADLG Awards 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) bekerja sama dengan Inixindo Jogja serta didukung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu berlangsung di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Bagi Firmansyah, pencapaian tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi maupun penghargaan. Menurutnya, momentum ini menunjukkan keseriusan Kota Batam dalam membangun birokrasi yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis data.

“Digitalisasi bukan tentang seberapa banyak aplikasi yang kita miliki. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa cepat pemerintah bekerja, seberapa akurat keputusan diambil, dan seberapa mudah masyarakat memperoleh pelayanan,” ujar Firmansyah.

Ia menegaskan, pemerintahan digital harus melampaui digitalisasi layanan administratif. Teknologi dan data harus menjadi bagian dari sistem kerja pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan pembangunan, hingga pelayanan publik.

“Data menjadi fondasi, integrasi menjadi kekuatan, dan pelayanan kepada masyarakat menjadi tujuan utama,” katanya.

Menurut Firmansyah, tantangan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar menghadirkan layanan berbasis digital, melainkan membangun ekosistem pemerintahan digital yang mampu menghubungkan perangkat daerah, data, kebijakan, dan pelayanan dalam satu arah pembangunan.

“Kita ingin membangun pemerintahan yang tidak hanya digital di permukaan, tetapi juga digital dalam cara berpikir dan cara bekerja. Ketika data saling terhubung, perangkat daerah bergerak dalam satu orkestrasi, serta keputusan dapat diambil lebih cepat dan presisi, di situlah transformasi benar-benar terjadi,” ujarnya.

Semangat tersebut sejalan dengan materi yang diujikan dalam Executive Leadership Panel. Para finalis dinilai berdasarkan visi kepemimpinan digital, strategi transformasi digital daerah, kemampuan mengorkestrasi kolaborasi lintas perangkat daerah, pengambilan keputusan berbasis data, inovasi tata kelola, keberlanjutan transformasi, hingga dampaknya terhadap pelayanan publik.

Selain itu, panel tahun ini juga mengangkat berbagai isu strategis, seperti Data Driven Government, Working System Pemerintah Digital, integrasi lintas perangkat daerah, kolaborasi digital, Future Government, hingga penerapan Artificial Intelligence Government (AI Government).

Firmansyah mengatakan arah transformasi tersebut sejalan dengan visi pembangunan Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang menekankan terwujudnya pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Batam merupakan kota dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Karena itu, pemerintah juga harus bergerak cepat. Kita tidak boleh hanya mengikuti perubahan, tetapi harus mampu membaca perubahan, mengelola data menjadi dasar pengambilan keputusan, serta memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana dan berkualitas bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap keberhasilan Batam menembus babak final ADLG Awards 2026 menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern.

“Bukan sekadar mengejar predikat sebagai pemerintahan digital, tetapi membangun smart government yang mampu bekerja lintas sektor, menghilangkan sekat antardata, dan menghasilkan kebijakan yang semakin presisi,” ujarnya.

Firmansyah menegaskan, penghargaan bukanlah tujuan akhir dari transformasi digital yang sedang dijalankan Pemerintah Kota Batam.

“Penghargaan adalah bentuk apresiasi, bukan garis akhir. Target sesungguhnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itulah wajah pemerintahan masa depan yang ingin kita bangun dari Batam,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membagikan pengalaman Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam mempercepat pembangunan kepada Komisi I DPRD Kota Dumai saat kunjungan kerja di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (6/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua daerah berdiskusi mengenai penguatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, perlindungan tenaga kerja, pengembangan pariwisata, hingga strategi menarik investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rombongan Komisi I DPRD Kota Dumai dipimpin Ketua Komisi I, Bahari. Di kesempatan itu, Bahri menyampaikan bahwa kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk mempelajari berbagai kebijakan yang telah diterapkan Batam dalam mendorong pembangunan daerah.

“Tujuan utama kunjungan kerja kami adalah belajar dan bertukar pengalaman. Selama melakukan kunjungan ke berbagai daerah, baru kali ini kami diterima langsung oleh kepala daerah. Ini menjadi kehormatan sekaligus menunjukkan komitmen Batam dalam membangun kolaborasi antardaerah,” ujar Bahari.

Ia menilai, perhatian Pemko Batam terhadap sektor pendidikan sejalan dengan komitmen DPRD Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas SDM sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.

Menanggapi hal tersebut, Amsakar mengatakan kunjungan antardaerah merupakan sarana untuk saling berbagi pengalaman dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Batam. Karena itu, pemerintah tetap memberikan perhatian besar terhadap sektor pendidikan dan perlindungan tenaga kerja.

“Tidak masalah jika anggaran yang dialokasikan cukup besar, selama hasilnya mampu melahirkan generasi yang unggul. Bersamaan dengan itu, kami juga menjalankan program perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan agar mereka memiliki jaminan sosial,” kata Amsakar.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Batam selama satu tahun lima bulan terakhir. Ia menjelaskan, percepatan pembangunan daerah ditopang oleh tiga faktor utama, yakni dukungan pemerintah pusat, penguatan regulasi yang memberikan kemudahan pelayanan, serta sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

Ia mengungkapkan, Batam mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan tersebut diikuti dengan berbagai kebijakan yang memperkuat iklim investasi dan pelayanan publik.

“Kami beberapa kali mendapat arahan langsung dari Presiden agar Batam terus dikembangkan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dan pusat investasi nasional. Dukungan itu menjadi energi bagi kami untuk mempercepat berbagai program pembangunan,” ujarnya.

Amsakar juga menjelaskan bahwa hadirnya sejumlah regulasi khusus bagi Batam telah memperluas kewenangan daerah dalam pelayanan perizinan dan mempercepat proses investasi. Di sisi lain, hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menjadi modal penting dalam menjaga kepastian pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha.

“Kolaborasi yang baik antara Pemko Batam dan BP Batam membuat berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih efektif tanpa ego sektoral,” katanya.

Di hadapan rombongan DPRD Kota Dumai, Amsakar turut memaparkan perkembangan investasi Batam yang terus menunjukkan tren positif. “Sejumlah proyek strategis berskala internasional menjadi indikator meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam sebagai kawasan investasi yang kompetitif,” tutup Amsakar. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, terus memperkuat sektor pendidikan melalui pemetaan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan pemenuhan tenaga pendidik disusun berdasarkan data yang akurat, sehingga pemerataan guru dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh sekolah dapat terwujud.

Langkah tersebut ditegaskan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, saat menghadiri silaturahmi bersama guru dan tenaga kependidikan di Dataran Engku Putri, Batam Centre, Rabu (5/8/2026). Kegiatan itu diikuti 648 aparatur sipil negara (ASN) sektor pendidikan dari Kecamatan Sekupang yang terdiri atas 255 pegawai negeri sipil (PNS) dan 393 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Amsakar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi dan validasi data untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi tenaga pendidik di Kota Batam. “Dari pendataan ini kita mengetahui kondisi riil guru di Batam sebagai dasar menyusun kebijakan ke depan,” ujarnya.

Menurut Amsakar, saat ini terdapat 4.877 guru dan tenaga kependidikan berstatus PNS maupun PPPK. Dari jumlah tersebut, tenaga pendidik berstatus PPPK lebih banyak dibandingkan PNS. Data tersebut akan menjadi dasar Pemerintah Kota Batam dalam menyusun berbagai kebijakan terkait pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para guru yang dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Batam. Hal itu tercermin dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam dari 83,3 pada 2024 menjadi 83,8 pada 2025.

“Kalau mutu pendidikan kita baik, tentu karena guru-gurunya hebat. Karena itu, pembangunan SDM menjadi prioritas, termasuk melalui program seragam sekolah gratis dan beasiswa,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menjelaskan bahwa validasi data dilakukan setelah pemerintah menerima berbagai laporan dari kepala sekolah mengenai masih adanya kekurangan guru di sejumlah satuan pendidikan.

“Hasil penelusuran menunjukkan jumlah guru cukup besar, tetapi komposisi PPPK lebih banyak. Sementara guru ASN yang pensiun belum sepenuhnya tergantikan, sehingga sejumlah sekolah masih kekurangan tenaga pendidik,” jelasnya.

Menurut Li Claudia, data yang akurat mengenai status kepegawaian, persebaran guru, serta masa pensiun sangat diperlukan agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

“Setelah data dimutakhirkan, kami akan membawa persoalan kebutuhan guru di Batam kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia untuk mencari solusi bersama,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, melaporkan bahwa proses validasi dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan. Sebelumnya, verifikasi telah dilaksanakan di Kecamatan Batuampar dan Batam Kota, kemudian dilanjutkan ke kecamatan lainnya.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Batam memiliki 4.877 ASN di sektor pendidikan yang tersebar di 12 kecamatan. Jumlah tersebut terdiri atas 1.778 PNS, meliputi 1.755 guru dan 23 tenaga kependidikan, serta 3.099 PPPK yang terdiri atas 2.767 guru dan 332 tenaga kependidikan.

Melalui pemutakhiran data tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap dapat menyusun kebijakan yang lebih akurat dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Batam Tahun 2026 berlangsung meriah di One Batam Mall, Rabu (5/8/2026). Kegiatan yang diikuti kader TP-PKK dari 12 kecamatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Batam meningkatkan budaya gemar mengonsumsi ikan sekaligus mendorong lahirnya produk olahan bernilai ekonomi.

Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, mengapresiasi Dinas Perikanan Kota Batam yang secara konsisten mendukung pemberdayaan kader PKK melalui berbagai kegiatan yang edukatif dan produktif.

“Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang selama ini terjalin dengan baik. Semoga kegiatan ini semakin memotivasi kader TP-PKK untuk terus berkarya, berinovasi, serta menghasilkan olahan pangan berbahan dasar ikan yang bergizi, bermanfaat bagi keluarga, dan memiliki nilai ekonomi,” ujar Erlita.

Menurutnya, kreativitas yang ditampilkan para peserta tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan mengolah makanan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat budaya gemar makan ikan di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Atmajianto, mengatakan Lomba Masak Serba Ikan tahun ini merupakan penyelenggaraan kedua yang digelar di One Batam Mall. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga media edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein ikan.

“Tema yang kami usung adalah Protein Ikan untuk Generasi Emas 2045. Tahun ini peserta mengolah ikan tongkol dan lele menjadi berbagai menu yang inovatif, bergizi, dan menarik,” katanya.

Sebanyak 12 tim yang masing-masing beranggotakan enam orang mengikuti perlombaan. Para peserta berkompetisi dalam tiga kategori, yakni menu keluarga, menu balita, dan menu kudapan. Penilaian dilakukan berdasarkan cita rasa, kandungan gizi, kreativitas, kebersihan, serta teknik penyajian.

Yudi mengaku bangga melihat kemampuan kader TP-PKK dari seluruh kecamatan dalam menghadirkan beragam olahan ikan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki tampilan menarik dan berpotensi menjadi produk unggulan.

“Menu yang disajikan semakin kreatif dan kualitas penyajiannya terus meningkat. Harapan kami, inovasi ini tidak berhenti di arena lomba, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang dipasarkan melalui bazar maupun pameran. Dengan begitu, kegiatan ini dapat menjadi langkah awal lahirnya wirausaha baru dari kader PKK,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional, serta kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (5/8/2026).

Total, ada 311 pejabat yang dilantik di antaranya; Demi Hasfinul Nasution sebagai Inspektur Daerah Kota Batam, Novi Harmadyastuti sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Amuri sebagai Camat Nongsa, Rahmat Kurniawan sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, Desman Wardi sebagai Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah, Eva Marhaini sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Moh Zani sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Wikra Wardana sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja, Ghufron sebagai Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Muhammad Iqbal Feliansyah Putra sebagai Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Selanjutnya, Kukuk Slamet Prianto dilantik sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, Muldiarman sebagai Kepala Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Aulia Akbar sebagai Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Wan Taufik sebagai Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Adi Marwanto sebagai Kepala Bidang Drainase Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Muda Andrian Oktama sebagai Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum dan Utilitas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Yuniarti sebagai Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Said Zein sebagai Kepala Bidang Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sularno sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Joni Satria Putra sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, serta Johari sebagai Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan.

Sementara itu, Eva Corrina dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Iwan Kurniawan sebagai Kepala Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah Dinas Pertanahan, Cicik Kurniawati sebagai Kepala Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan Dinas Perikanan, Henny Thesnawati sebagai Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan, Ute Rambe sebagai Kepala Bidang Pengolahan Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tri Supraptini Handayani sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tatang Wahyudi sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Yosa Trisna Dwipayana sebagai Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD, Duddy Syafaruddin sebagai Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Paizal sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satpol PP.

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemko Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika birokrasi sekaligus kebutuhan organisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat yang dilantik membuktikan kepercayaan yang diberikan melalui kinerja, bukan dengan keluhan ataupun respons yang berlebihan.

“Rotasi dan promosi merupakan dinamika yang lazim dalam birokrasi. Cara terbaik menyikapinya adalah dengan menunjukkan kinerja yang optimal. Pengisian jabatan ini dilakukan sesuai regulasi tata kelola kepegawaian yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan organisasi,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, berkomitmen membangun birokrasi yang cepat, responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Karena itu, tidak ada ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja setengah hati, tidak disiplin, ataupun memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

Untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, Pemerintah Kota Batam menerapkan evaluasi kinerja secara berkala. Kinerja ASN dipantau setiap tiga bulan dan dievaluasi setiap enam bulan sebagai dasar pembinaan maupun pengambilan kebijakan kepegawaian.

“Saya minta seluruh ASN bekerja loyal dan tegak lurus. Tidak boleh ada lagi pelayanan yang asal-asalan, apalagi berada di kedai kopi saat jam kerja. Jika ada yang melanggar, sanksi disiplin akan diterapkan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Amsakar juga mengingatkan seluruh ASN agar menjaga nama baik Pemerintah Kota Batam di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Menurutnya, setiap aparatur harus mampu menjadi teladan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat melalui sikap dan pelayanan yang profesional.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyelesaikan serah terima jabatan dan langsung beradaptasi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing agar program kerja tidak mengalami hambatan.

Kepada para kepala sekolah yang baru dilantik, Amsakar memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sekolah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari segala bentuk pungutan liar.

“Pegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Jika programnya gratis, jangan ada pungutan dalam bentuk apa pun. Indeks Pembangunan Manusia Batam yang kini mencapai 83,8 didukung kuat oleh sektor pendidikan. Karena itu, kepala sekolah harus memiliki semangat dan komitmen yang sama untuk terus meningkatkan mutu pendidikan,” katanya.

Menurut Amsakar, Pemerintah Kota Batam akan terus memperkuat akses pendidikan melalui berbagai program prioritas, antara lain penyediaan seragam sekolah gratis bagi peserta didik baru tingkat SD dan SMP, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, anak-anak dari wilayah hinterland, dan keluarga kurang mampu.

Mengakhiri arahannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Ia mengucapkan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, dan kontribusi yang telah diberikan dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyambut kedatangan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Senin (4/8/2026). Dari Batam, Panglima TNI beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Lingga untuk menjalani rangkaian kunjungan kerja.

Penyambutan berlangsung di ruang VIP Bandara Internasional Hang Nadim sebagai bentuk penghormatan sekaligus wujud sinergi yang terus terjalin antara pemerintah daerah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.

Amsakar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Panglima TNI ke Kepulauan Riau. Menurutnya, kehadiran pimpinan tertinggi TNI di daerah perbatasan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap wilayah yang memiliki posisi strategis dalam sistem pertahanan nasional.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Panglima TNI di Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap seluruh rangkaian kunjungan kerja dapat berjalan lancar dan semakin memperkuat sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta menjaga keamanan wilayah,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, Batam sebagai kawasan perbatasan sekaligus pintu gerbang investasi nasional memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI, untuk menjaga situasi yang aman, kondusif, dan mampu mendorong iklim investasi yang semakin kompetitif.

Menurut Amsakar, sinergi antara pemerintah daerah dan TNI menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan, terutama di kawasan strategis dan wilayah perbatasan.

Usai penyambutan, Panglima TNI beserta rombongan langsung bertolak menuju Kabupaten Lingga untuk melaksanakan agenda kerja yang telah dijadwalkan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, melantik Badan Pengurus Ikatan Pendeta Menetap Batam (IPMB) periode 2026-2030 di Golden Prawn, Bengkong, Selasa (4/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia mengajak para pendeta untuk terus menjaga kerukunan umat beragama, memperkuat persatuan, serta membangun sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam demi menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.

Dalam sambutannya, Li Claudia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan awal dari amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan awal dari sebuah tanggung jawab yang besar,” ujarnya.

Ia berharap, kepengurusan IPMB yang baru mampu menjadi teladan, baik dalam sikap maupun tindakan. Menurutnya, pemimpin organisasi keagamaan memiliki tanggung jawab untuk menjaga integritas, memperkuat persatuan, serta mengedepankan semangat melayani masyarakat.

“Kepengurusan yang baru diharapkan menjadi teladan dalam integritas, menjaga persatuan, serta bekerja dengan semangat pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan,” katanya.

Li Claudia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota IPMB untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Batam serta berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas dan keberagaman yang menjadi kekuatan utama Batam.

“Mari kita memperkuat sinergi, membangun komunikasi yang sehat, dan bersama-sama menjadi berkat bagi Kota Batam,” ajaknya.

Pelantikan pengurus IPMB periode 2026-2030 berlangsung khidmat dan dihadiri para pendeta, tokoh agama, serta sejumlah undangan.

Melalui kepengurusan yang baru, IPMB diharapkan semakin berperan aktif dalam memperkuat toleransi, mempererat persaudaraan antarumat beragama, serta menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, religius, dan sejahtera. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin cepat, sederhana, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat. Standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pun diminta tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Hal tersebut ditegaskan Firmansyah saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP melalui Best Practice Pemerintah Kota Surabaya, di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, sebagai kota yang terus berkembang sebagai pusat investasi, industri, perdagangan, dan jasa, Batam membutuhkan birokrasi yang mampu bergerak secepat dinamika pembangunan.

“Batam bergerak cepat, maka birokrasi juga harus bergerak dengan kecepatan yang sama. SOP harus mampu menyederhanakan proses, memangkas tahapan yang tidak diperlukan, serta memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, jelas, dan pasti,” tegas Firmansyah.

Ia mengatakan, pelaksanaan bimbingan teknis yang menghadirkan praktik terbaik dari Pemerintah Kota Surabaya menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk memperkaya wawasan sekaligus mengevaluasi sistem pelayanan yang selama ini diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa setiap praktik baik tidak dapat diterapkan secara utuh tanpa penyesuaian. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik, tantangan, dan kebutuhan yang berbeda sehingga inovasi harus disesuaikan dengan kondisi Batam.

“Kita belajar dari praktik terbaik, kemudian mengadaptasikannya sesuai kebutuhan Batam. Targetnya bukan hanya menghasilkan SOP yang baik di atas kertas, tetapi membangun sistem pelayanan yang benar-benar berjalan efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Firmansyah menambahkan, transformasi birokrasi di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, terus diarahkan pada terwujudnya pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia juga menekankan bahwa digitalisasi harus berjalan beriringan dengan penyederhanaan proses kerja. Pemanfaatan teknologi, kata dia, harus mampu memangkas waktu pelayanan dan menghilangkan tahapan yang tidak efisien, bukan sekadar memindahkan proses manual ke platform digital.

“Ukuran keberhasilan kita sederhana. Masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan, alurnya jelas, waktunya pasti, dan penyelesaiannya semakin cepat. Itulah wajah birokrasi modern yang terus kita bangun di Kota Batam,” pungkasnya. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah menyesuaikan arah pembangunan dengan perkembangan kondisi ekonomi daerah. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp4,25 triliun, seiring target pertumbuhan ekonomi Batam yang diperkirakan berada pada kisaran 6,4 hingga 7,4 persen.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5,4 persen. Hal itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat memaparkan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (3/8/2026).

Amsakar menjelaskan, perubahan dokumen anggaran diperlukan sebagai respons terhadap dinamika perekonomian, penyesuaian target pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

“Perubahan APBD ini merupakan bentuk adaptasi pemerintah terhadap dinamika ekonomi yang terus berkembang. Tujuannya agar setiap kebijakan dan program pembangunan tetap relevan, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Amsakar, optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam didukung oleh meningkatnya investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, serta ekspansi sektor industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan.

Selain itu, sektor pariwisata diperkirakan terus memberikan kontribusi positif melalui meningkatnya kunjungan wisatawan yang berdampak pada industri perhotelan, restoran, dan transportasi. Pengembangan kawasan strategis, seperti Free Trade Zone (FTZ), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, dan Batam Aero Technic juga diyakini semakin memperkuat posisi Batam sebagai salah satu pusat investasi nasional.

“Dengan berbagai potensi yang kita miliki, mulai dari investasi, kawasan ekonomi, hingga sektor pariwisata, kami optimistis pertumbuhan ekonomi Batam mampu mencapai kisaran 6,4 sampai 7,4 persen,” katanya.

Di tengah proyeksi pertumbuhan tersebut, inflasi Kota Batam diperkirakan tetap terkendali pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen. Kondisi itu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Pemerintah juga memproyeksikan konsumsi riil per kapita meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebagai indikator membaiknya aktivitas ekonomi.

Untuk mendukung target tersebut, Pemko Batam terus memperkuat strategi peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta berbagai inovasi dalam pengelolaan perpajakan daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah diusulkan meningkat dari Rp4,18 triliun menjadi Rp4,25 triliun atau naik sekitar 1,7 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PAD yang diproyeksikan mencapai Rp2,706 triliun atau meningkat sekitar 4,82 persen.

Peningkatan PAD didorong oleh bertambahnya objek pajak, optimalisasi penerimaan pajak reklame melalui penambahan titik videotron, potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta penyesuaian target opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan menurun sekitar 3,4 persen akibat penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) dan transfer antardaerah. Namun, pemerintah memperkirakan tambahan penerimaan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui hibah pemerintah pusat serta pengembalian hibah.

Pada sisi belanja, Pemko Batam mengusulkan kenaikan anggaran dari Rp4,29 triliun menjadi Rp4,51 triliun atau meningkat sekitar 4,84 persen. Tambahan anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Belanja daerah difokuskan pada pembangunan sarana pendidikan, pengadaan bus sekolah, peningkatan layanan kesehatan, penanganan banjir, pembangunan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penyediaan utilitas kawasan permukiman, hingga pembangunan marka jalan.

Amsakar menegaskan, seluruh alokasi anggaran dalam perubahan APBD diarahkan untuk mempercepat realisasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing Batam sebagai kota investasi.

“Setiap rupiah yang kita anggarkan harus mampu menghasilkan manfaat nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan tersebut selaras dengan tema pembangunan Kota Batam Tahun 2026, yaitu “Transformasi Ekonomi Berbasis Inovasi dan Investasi”, yang diwujudkan melalui lima prioritas pembangunan, yakni penguatan sektor unggulan berbasis investasi dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, reformasi birokrasi, serta penguatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.

Mengakhiri pemaparannya, Amsakar berharap pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berlangsung secara konstruktif sehingga seluruh program prioritas pemerintah dapat segera direalisasikan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa upaya mencegah kekerasan terhadap anak harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, sekolah, keluarga, tokoh agama, dan masyarakat. Menurutnya, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing.

Penegasan tersebut disampaikan Amsakar menyikapi pelaksanaan Pelatihan Penyuluhan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batam, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (3/8/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, serta diikuti siswa dan guru SMP se-Kota Batam.

“Pemerintah, sekolah, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat harus bergerak bersama mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Korban kekerasan akan mengalami trauma yang dapat berdampak pada kondisi psikologisnya hingga dewasa. Karena itu, pencegahan harus menjadi prioritas,” tegas Amsakar.

Ia menilai sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menimba ilmu, tetapi juga harus menjadi ruang yang aman bagi setiap anak untuk belajar, berkembang, dan membangun karakter tanpa rasa takut.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, mengajak seluruh peserta untuk berani menjadi pelapor sekaligus pelopor apabila mengetahui atau menyaksikan tindak kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat.

Menurut Erlita, anak merupakan amanah yang harus dijaga bersama. Perlindungan terhadap anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak, melainkan membutuhkan kepedulian dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.

“Anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga bersama. Mereka merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.

Erlita juga menyampaikan bahwa TP-PKK Kota Batam terus memperkuat pembentukan karakter generasi muda melalui Program Pembinaan Budi Pekerti yang telah dilaksanakan di seluruh 12 kecamatan di Kota Batam.

Melalui program tersebut, TP-PKK mengedukasi pelajar mengenai pentingnya saling menghormati, menjauhi perundungan, serta membangun budaya sekolah yang ramah dan inklusif.

“Kami ingin tidak ada lagi perundungan di sekolah. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang berprestasi sekaligus berakhlak mulia,” kata Erlita.

Pemko Batam berharap pelatihan ini mampu meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah untuk mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan terhadap anak sejak dini, sehingga tercipta ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)