Category: Batam

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah tingkat Kota Batam. Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi pawai takbir, lomba mobil hias, Salat Iduladha, hingga pelaksanaan kurban.

Persiapan itu dimatangkan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah di Kantor Wali Kota Batam, Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Firmansyah menegaskan seluruh perangkat daerah diwajibkan berpartisipasi dalam pawai takbir dan lomba mobil hias untuk menyemarakkan perayaan Iduladha tahun ini.

Menurutnya, kegiatan pawai takbir tidak hanya diikuti internal Pemko Batam, tetapi juga melibatkan instansi vertikal, masjid, musala, perbankan, hingga hotel di Kota Batam.

“Pawai takbir dan lomba mobil hias menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Iduladha,” ujarnya.

Pawai takbir dijadwalkan berlangsung pada Selasa (26/5/2026) di kawasan Masjid Agung Raja Hamidah. Pemko Batam juga menyiapkan hadiah total Rp36 juta bagi para pemenang lomba mobil hias.

Adapun ketentuan lomba di antaranya menggunakan mobil pikap atau lori maksimal roda enam, tinggi kendaraan maksimal empat meter, serta wajib menampilkan tema, slogan, dan identitas peserta. Setiap peserta juga diwajibkan membawa tim berjumlah 7 hingga 10 orang.

Firmansyah mengajak masyarakat Batam turut hadir dan memeriahkan pawai takbir yang akan dipusatkan di kawasan Dataran Engku Hamidah.

“Saya atas nama Bapak Wali Kota Batam mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan dan memeriahkan pawai takbir serta lomba mobil hias tingkat Kota Batam,” katanya.

Sementara itu, pelaksanaan Salat Iduladha tingkat Kota Batam akan digelar pada Rabu (27/5/2026) mulai pukul 06.45 WIB di tiga lokasi, yakni Dataran Engku Putri Batam Centre, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batuaji, dan Masjid Baiturrahman Sekupang.

Untuk pelaksanaan Salat Id di Dataran Engku Putri, apabila hujan kegiatan akan dialihkan ke Masjid Agung Raja Hamidah. Bertindak sebagai imam H. Muslim Ahmad, khatib M. Nurudin Zaini, M.Pd., dan bilal Soni Paizal Sibandri.

Sementara di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, imam dipimpin H. Sufian Muttaqin, S.Q., M.A., khatib KH. Luqman Rifa’i, dan bilal Ustaz Mukholil, S.Ag.

Adapun di Masjid Baiturrahman Sei Harapan, imam dipercayakan kepada Rudi Maulana, S.Kom., khatib Faturahman, M.Pd., dan bilal Abdul Azizurrahim.

Selain itu, pelaksanaan kurban tingkat Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan tiga ekor kambing.

Firmansyah berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar seluruh rangkaian kegiatan Iduladha tingkat Kota Batam berjalan lancar dan khidmat. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi mentransformasi program bantuan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah dengan memperluas cakupan penerima menjadi tiga kategori, yakni Beasiswa Berprestasi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Beasiswa Tidak Mampu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta Beasiswa Hinterland melalui kerja sama perguruan tinggi mitra.

Program tersebut disosialisasikan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam kegiatan Sosialisasi Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tentang Beasiswa Berprestasi, Tidak Mampu, dan Hinterland di Crown Vista Hotel Batam, Sekupang, Senin (18/5/2026).

Amsakar mengatakan, transformasi program beasiswa merupakan bagian dari perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang kini lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Kami bersama Ibu Wakil Wali Kota melakukan diskusi yang sangat serius saat menyusun visi dan misi. Dari 15 program prioritas yang dirancang, esensinya adalah menggeser paradigma pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur fisik menjadi pembangunan kapasitas SDM,” ujar Amsakar.

Menurutnya, alokasi anggaran besar untuk pendidikan bukanlah persoalan selama mampu melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan.

Ia menjelaskan, perubahan skema beasiswa dilakukan untuk menjawab kebutuhan daerah sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sebelumnya, program bantuan pendidikan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2023.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan penerima beasiswa jalur tersebut sebagian besar berasal dari keluarga yang memiliki dukungan sarana dan prasarana memadai. Karena itu, Pemko Batam memperluas sasaran program kepada masyarakat hinterland dan keluarga kurang mampu.

“Negara harus hadir memberikan keberpihakan nyata kepada masyarakat pesisir dan keluarga yang membutuhkan,” katanya.

Sebagai dasar hukum transformasi program, Pemko Batam menerbitkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Hinterland.

Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Wali Kota Batam Nomor 202 Tahun 2026 tentang Perguruan Tinggi, Program Studi/Jurusan, dan Biaya Bantuan Pendidikan dalam Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu, serta Keputusan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2026 tentang Nama Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Program Studi/Jurusan yang Bekerja Sama serta Biaya Bantuan Pendidikan dalam Pemberian Beasiswa Hinterland.

Khusus program Beasiswa Hinterland, Pemko Batam menggandeng tiga perguruan tinggi yang dinilai relevan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah, yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Politeknik Negeri Batam (Polibatam), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Amsakar menjelaskan, ITS dipilih untuk mendukung kebutuhan tenaga ahli sektor perkapalan di Batam, Polibatam diproyeksikan mencetak SDM digital guna menyambut investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, sedangkan UMRAH diharapkan memperkuat sektor kemaritiman dan perikanan di Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memotivasi para pelajar dengan membagikan pengalaman hidupnya saat menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi.

Ia mengisahkan perjuangannya ketika duduk di bangku SMP yang harus menempuh perjalanan sejauh 32 kilometer pulang-pergi menggunakan sepeda, hingga masa kuliah di Universitas Riau dengan kondisi ekonomi serba terbatas.

“Apa yang kalian rasakan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan masa kami dulu. Sekarang fasilitas sudah jauh lebih baik. Karena itu, jangan mudah mengeluh. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan status sosial dan memenangkan persaingan global,” ujarnya.

Amsakar juga menekankan pentingnya semangat dan kerja keras dalam meraih keberhasilan pendidikan. Menurutnya, kesungguhan dalam belajar akan menentukan masa depan seseorang.

Ia turut mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar terus berperan sebagai motivator bagi siswa.

“Guru yang berhasil adalah guru yang mampu memotivasi muridnya. Kepala sekolah dan guru harus menjadi inspirasi yang mampu membangun mental petarung dan kemandirian siswa,” katanya.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 477 peserta. Sebanyak 81 peserta berasal dari delapan SMA hinterland di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang. Sementara 396 peserta lainnya terdiri atas kepala sekolah, guru, serta siswa kelas 10 dan 11 dari 33 SMA/SMK/MA se-Kota Batam yang diproyeksikan mengikuti seleksi SNBP dan SNBT tahun depan.

Acara kemudian ditutup dengan pemaparan teknis terkait kriteria dan tata cara pendaftaran program beasiswa oleh tim teknis Pemko Batam bersama perwakilan perguruan tinggi mitra. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmen dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi tata kelola persampahan berbasis kajian ilmiah bersama Center for Environmental Technology Study (CETS) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Komitmen itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka kegiatan Penyampaian Laporan Akhir Kajian Optimalisasi dan Strategi Tata Kelola Pengangkutan Sampah Kota Batam di Grand Ballroom AP Premiere, Jodoh, Batuampar, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan langkah strategis yang disusun berdasarkan analisis ilmiah dan rekomendasi para ahli agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami ingin pengelolaan sampah di Batam memiliki arah penyelesaian yang jelas dan terukur sesuai rekomendasi para pakar. Setiap kebijakan harus dibangun melalui analisis yang cermat,” ujar Amsakar.

Menurutnya, hasil kajian tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kota Batam.

Amsakar mengatakan, Pemko Batam ingin sistem pengelolaan sampah tersusun secara terintegrasi mulai dari tingkat lingkungan hingga pengelolaan akhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Ia menjelaskan, sejumlah skema tengah dikaji, mulai dari penguatan peran RT, RW, lurah, dan camat dalam pengelolaan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS), optimalisasi pengangkutan oleh pemerintah daerah, hingga kemungkinan pola kemitraan dengan pihak swasta.

“Kami ingin ada gambaran yang utuh dari hulu hingga hilir. Langkah-langkah strategis ini penting agar persoalan sampah di lapangan dapat ditangani secara lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pengelolaan pengangkutan sampah, Amsakar juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem retribusi persampahan agar lebih transparan dan tepat sasaran. Salah satu opsi yang dikaji ialah penerapan model kategorisasi pelanggan seperti yang diterapkan PT Moya dalam pengelolaan air bersih di Batam.

Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu pemetaan pelanggan berdasarkan kategori usaha maupun rumah tangga sehingga pengelolaan iuran sampah menjadi lebih tertib dan akuntabel.

“Jika pola kategorisasi ini dapat dimasukkan ke dalam regulasi daerah, tata kelola retribusi sampah akan menjadi lebih jelas dan transparan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Amsakar meminta seluruh camat dan lurah aktif memberikan masukan dalam proses diskusi karena dinilai paling memahami kondisi dan persoalan persampahan di wilayah masing-masing.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim tenaga ahli dari CETS UII Yogyakarta yang telah menyusun kajian strategis tersebut.

“Mudah-mudahan hasil kajian ini benar-benar implementatif dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola persampahan Batam yang lebih baik ke depan,” tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tenaga Ahli CETS UII Yogyakarta, Hijrah Purnama Putra, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan. Diskusi dipandu Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Aidil Sahalo, selaku moderator. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, secara daring dari Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih Batu Besar, Kampung Melayu, Nongsa, Sabtu (16/5/2026).

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari implementasi Asta Cita keenam Presiden Prabowo yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut peresmian lebih dari seribu koperasi secara serentak sebagai momentum bersejarah bagi Indonesia.

“Peristiwa hari ini adalah tonggak bersejarah. Saya kira belum pernah ada peresmian operasional lebih dari seribu koperasi secara bersamaan, baik di Indonesia maupun negara lain,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu relatif singkat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kita memulai dari konsep sampai terwujud dalam waktu kurang dari satu tahun,” katanya.

Selain 1.061 koperasi yang diresmikan, Presiden mengungkapkan lebih dari 9.000 koperasi lain telah siap secara fisik dan tinggal menunggu operasionalisasi.

“Secara fisik, lebih dari 9.000 koperasi sudah siap. Ini merupakan prestasi besar bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Amsakar menyatakan Pemerintah Kota Batam siap mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kota Batam.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan peluang usaha baru.

“Ketika ekonomi masyarakat bergerak dari bawah, UMKM tumbuh dan lapangan usaha terbuka, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud. Itu semangat utama dari program Koperasi Merah Putih,” ujar Amsakar.

Di Kota Batam, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan progres positif. Komandan Kodim 0316/Batam, Kolonel Arh Yan Eka Putra, menyampaikan pembangunan koperasi dilakukan di 64 titik sesuai jumlah kelurahan di Batam.

Dari jumlah tersebut, lima titik telah selesai dibangun, 37 titik masih dalam tahap pembangunan fisik, dan 22 titik lainnya berada pada proses administrasi serta penyelesaian kebutuhan lahan.

“Pembangunan terus berjalan dengan baik. Kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pengadaan lahan,” kata Yan Eka Putra.

Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Merah Putih nantinya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kelurahan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara merata di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi terkait pemberitaan pembangunan lapangan olahraga di kawasan Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak mengurangi komitmen Pemko Batam terhadap sektor pendidikan dalam merespons pemberitaan beberapa media online di Kota Batam.

“Anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Batam. Bahkan, alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen, bahkan lebih,” ujar Rudi, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan sarana olahraga di Kodaeral IV Batam telah melalui mekanisme proses penganggaran sejak tahun 2025 dan sebelumnya sudah dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kota Batam. Menurut Rudi, pembangunan sarana tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis. Selain sebagai bentuk apresiasi Pemko Batam atas keberhasilan Kodaeral IV Batam dalam menggagalkan penyelundupan sekitar 4 ton narkotika jenis sabu beberapa waktu lalu, fasilitas itu juga diharapkan dapat mendukung pembinaan generasi muda Kota Batam.

“Fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembinaan fisik dan persiapan generasi muda yang ingin mengikuti seleksi Taruna, TNI AL, baik tingkat tamtama, bintara maupun perwira,” katanya.

Rudi menambahkan, Pemko Batam terus berupaya menjalankan pembangunan secara seimbang di berbagai sektor, termasuk pendidikan, olahraga, dan dukungan terhadap institusi yang berkontribusi menjaga keamanan dan perbatasan daerah yang bebatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.

“Pembangunan ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang, baik bagi pembinaan generasi muda maupun peningkatan fasilitas pendukung kegiatan kemasyarakatan dan kebangsaan di Batam,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam)

Momentum ini menjadi pengingat untuk terus menebarkan kasih, pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus 2026. Teruslah mempererat persaudaraan dan toleransi di Kota Batam.

#KenaikanYesusKristus

#PemkoBatam

#AmsakarLiClaudia

#MediaCenterBatam

Diskominfo Batam – Semangat memberdayakan pelaku usaha hingga ke wilayah pesisir terus dilakukan Pemerintah Kota Batam melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kota Batam. Kali ini, program PLUT Goes to Pesisir hadir di Pulau Pemping dengan membawa berbagai layanan dan edukasi bagi masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut menjadi langkah nyata PLUT Batam dalam mendekatkan pelayanan kepada pelaku UMKM pesisir, khususnya terkait legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, masyarakat juga diperkenalkan dengan berbagai layanan pendampingan usaha yang dimiliki PLUT, termasuk layanan desain dan kemasan produk untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan pemerintah terus berupaya memastikan pelaku UMKM di wilayah pesisir mendapatkan perhatian dan akses layanan yang sama dalam pengembangan usaha.

Ia menegaskan, legalitas usaha menjadi langkah penting agar UMKM dapat berkembang lebih baik, memperoleh akses pembiayaan, hingga memperluas pasar.

“Melalui program seperti ini, kita ingin UMKM di pulau-pulau penyangga bisa naik kelas, lebih mandiri, dan memiliki daya saing yang kuat,” ucapnya. 

Dalam kegiatan itu, konsultan PLUT Batam turut memberikan pendampingan secara langsung kepada masyarakat Pulau Pemping. Pelaku usaha tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, tetapi juga langsung dilayani dalam proses penerbitan NIB.

Program ini disambut antusias masyarakat karena dinilai mempermudah akses layanan usaha tanpa harus datang ke pusat kota. Kehadiran PLUT di wilayah pesisir juga menjadi bagian dari upaya pemerataan pembinaan UMKM di seluruh wilayah Kota Batam, termasuk pulau-pulau penyangga.

Melalui PLUT Goes to Pesisir, Pemerintah Kota Batam berharap UMKM di kawasan pesisir semakin berkembang, memiliki legalitas yang jelas dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memperkuat transformasi digital di sektor keuangan daerah. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan BPKAD Kota Batam dalam kegiatan “Kick Off Sosialisasi Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemerintah dan Fitur Online Payment pada E-Katalog” yang digelar di DoubleTree by Hilton Surabaya, belum lama ini.

Dalam kegiatan tersebut, BPKAD Kota Batam diwakili Sekretaris BPKAD Rizky Surya Lestari dan Bendahara BPKAD Hendri Agus Wandi. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa. Implementasi KKI serta fitur pembayaran daring pada E-Katalog diharapkan mampu menciptakan sistem belanja pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Sekretaris BPKAD Kota Batam, Rizky Surya Lestari, mengatakan penerapan KKI bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

Menurutnya, fitur Online Payment pada E-Katalog akan mempermudah proses transaksi antara perangkat daerah dan penyedia jasa karena seluruh pembayaran dapat dipantau secara real time.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi. Dengan KKI dan Online Payment, risiko administratif dapat diminimalkan dan proses pembayaran kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya integrasi sistem informasi keuangan daerah dengan E-Katalog Nasional, peningkatan keamanan transaksi melalui jejak digital yang jelas, serta percepatan proses pembayaran guna mendukung optimalisasi penyerapan anggaran.

Implementasi sistem pembayaran digital ini juga sejalan dengan visi Amsakar Achmad dalam mewujudkan Batam sebagai kota berbasis teknologi atau smart city.

Melalui sistem pembayaran yang terintegrasi secara digital, pelaku UMKM yang telah tergabung dalam E-Katalog Lokal diharapkan dapat menerima pembayaran lebih cepat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

BPKAD Kota Batam juga menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti hasil sosialisasi tersebut melalui pendampingan dan sosialisasi internal kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam agar implementasi fitur baru dapat berjalan optimal. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota Batam menargetkan penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik sebesar Rp437,4 miliar pada 2026. Target tersebut disampaikan dalam rapat stakeholder terkait proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTLU/IUPTLS), sosialisasi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU), serta dampaknya terhadap realisasi penerimaan pajak daerah di Kota Batam.

Rapat yang digelar di Sky Ballroom Hotel Nagoya Hill Batam, Rabu (13/5/2026), dibuka Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Dalam sambutannya, Firmansyah mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah, instansi teknis, dan pelaku usaha dalam mendukung tata kelola sektor ketenagalistrikan di Batam.

Menurutnya, pertumbuhan industri, perdagangan, dan investasi di Batam yang terus meningkat turut mendorong kebutuhan energi listrik sebagai penunjang utama aktivitas usaha dan masyarakat.

“Kondisi tersebut tentunya berdampak terhadap peningkatan kebutuhan energi listrik sebagai salah satu penunjang utama aktivitas usaha dan masyarakat,” ujar Firmansyah.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, pengawasan usaha, serta optimalisasi penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor PBJT tenaga listrik yang menjadi salah satu sumber strategis Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Firmansyah berharap forum tersebut mampu membangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi teknis, dan pelaku usaha sehingga tercipta basis data yang akurat, pengawasan yang efektif, serta optimalisasi penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, mengatakan target penerimaan PBJT tenaga listrik pada 2026 mencapai Rp437.423.000.000 dan menjadi penyumbang terbesar kedua PAD Kota Batam.

Menurut Raja Azmansyah, sektor ketenagalistrikan memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui sinergi antarstakeholder diharapkan tercipta integrasi data yang lebih baik sehingga potensi penerimaan daerah dapat dipetakan secara optimal serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan pajak daerah,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari pelaku usaha kelistrikan. Adapun narasumber yang hadir yakni Juwita Irnayani dari BP Batam, Robinson Ketaren dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Dedik Herry Susetyo dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Kepulauan Riau, serta Mohamad Saleh dari Bapenda Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa investasi yang masuk ke proyek Rempang Eco-City harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal. Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat menerima kunjungan kerja dan audiensi Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (13/5/2026).

Kunjungan tersebut dalam rangka penelitian dan wawancara terkait studi kasus proyek Rempang Eco-City, khususnya mengenai investasi Green Belt and Road Initiative (BRI) asal Tiongkok.

Pada sesi wawancara yang membahas Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Amsakar menjelaskan bahwa Batam memiliki karakteristik dan daya tarik investasi yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Keunggulan tersebut didukung posisi geografis yang strategis serta adanya regulasi khusus yang menopang pengembangan kawasan Batam.

Ia juga memaparkan sejarah perkembangan Batam sebagai kawasan strategis nasional yang dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, perhatian Pemerintah Pusat terhadap Batam terus meningkat, terutama melalui berbagai kebijakan strategis untuk mempercepat pembangunan daerah.

“Batam memiliki independensi dalam menentukan arah investasi, namun tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kami sangat konsen terhadap transisi energi hijau,” ujar Amsakar.

Terkait masuknya investasi asing, khususnya pada proyek Rempang Eco-City, Amsakar menegaskan komitmen pemerintah dalam melindungi kepentingan masyarakat. Ia meminta seluruh investor yang menanamkan modal di Batam untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Kami menekankan kepada para investor untuk merangkul dan merekrut tenaga kerja lokal. Kehadiran investasi harus memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Batam,” tegasnya.

Amsakar juga menyambut baik inisiatif BRIN dalam mendalami dinamika investasi di Rempang. Ia berharap hasil penelitian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi dan masukan strategis yang berguna bagi Pemerintah Kota Batam dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.

“Kami sangat terbuka menerima masukan. Jika penelitian ini menghasilkan usulan atau rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, tentu akan sangat membantu dalam menyempurnakan kebijakan demi kemajuan Batam,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)