Category: Berita

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau bagi pelaku usaha.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemko Batam dan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) tentang subsidi margin bagi pelaku usaha mikro di Kota Batam. Penandatanganan berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (19/5/2026).

Kesepakatan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa keberpihakan terhadap UMKM merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sektor UMKM selama ini terbukti memiliki daya tahan tinggi dan berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

“Keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah selalu menjadi bagian dari arah pembangunan yang kita bangun. Karena sektor inilah yang memiliki daya tahan kuat dan berkontribusi besar dalam membuka lapangan pekerjaan,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, pertumbuhan UMKM memiliki efek langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor ekonomi kerakyatan. “Ketika usaha mikro tumbuh, maka ekonomi masyarakat juga ikut bergerak. Karena itu, UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional,” katanya.

Meski memiliki peran strategis, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM. Sedikitnya ada lima persoalan utama yang perlu mendapat perhatian, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen usaha, kemasan produk, akses permodalan, dan pemasaran.

Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha.

“Lima hal ini harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, begitu juga pelaku usaha. Yang kita harapkan adalah UMKM benar-benar tumbuh, berkembang, dan mampu naik kelas,” tegasnya.

Amsakar menambahkan, program subsidi margin menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan dengan skema yang lebih ringan.

Sementara itu, Plt Direktur Utama BRK Syariah, Helwin Yunus, menyampaikan bahwa sektor UMKM telah terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi ekonomi.

“Pelaku UMKM merupakan sektor yang paling tangguh menghadapi tekanan ekonomi dan hal itu telah terbukti dalam berbagai situasi yang pernah kita hadapi,” ujarnya.

Helwin menjelaskan, secara keseluruhan BRK Syariah telah menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM sekitar Rp13,3 triliun. Khusus di Kota Batam, realisasi pembiayaan pada 2025 mencapai Rp56 miliar, sedangkan hingga April 2026 telah terealisasi sebesar Rp16 miliar.

Ia optimistis kolaborasi melalui program subsidi margin bersama Pemerintah Kota Batam akan semakin mempercepat akses pembiayaan dan memperkuat kapasitas usaha masyarakat.

“Program ini diharapkan memberi dampak positif terhadap percepatan pembiayaan sekaligus memperkuat daya tahan dan pertumbuhan usaha masyarakat,” kata Helwin.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap pelaku UMKM semakin memiliki peluang untuk berkembang, meningkatkan daya saing, serta menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi keluarga dan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Forum Group Discussion (FGD) Pertanian Kota Batam Tahun 2026 yang diselenggarakan Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Batam bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam, di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan ini diikuti pengurus dan anggota DWP Kota Batam, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Batam, Persatuan Istri Dewan (Piswan) Kota Batam, Persatuan Istri Karyawan (Pikori) BP Batam, serta ketua unit DWP dari berbagai perangkat daerah.

Ketua DWP Kota Batam, Erdawati Firmansyah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah konkret untuk membangun kemandirian keluarga melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan rumah.

Menurutnya, penguatan ekonomi keluarga tidak selalu dimulai dari skala besar, tetapi dapat dilakukan melalui langkah sederhana dan berkelanjutan, seperti memanfaatkan pekarangan rumah untuk kebutuhan pangan sehari-hari.

“Melalui forum ini kami ingin membuka ruang berbagi informasi, memperkuat motivasi, sekaligus memberikan pemahaman mengenai praktik pertanian sederhana yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga. Harapannya, rumah tangga dapat lebih produktif, kebutuhan pokok lebih terkendali, dan pada akhirnya turut menjaga daya beli masyarakat,” ujar Erdawati.

Ia menjelaskan, kondisi geografis Batam yang memiliki keterbatasan lahan menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dengan mengoptimalkan ruang yang tersedia di lingkungan rumah.

Salah satu langkah yang didorong melalui FGD tersebut adalah pemanfaatan pekarangan dengan metode tanam dalam pot (tabulapot), budidaya tanaman obat keluarga, hingga penanaman sayuran dan tanaman bumbu yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Erdawati menilai keterlibatan keluarga ASN dan anggota Dharma Wanita memiliki peran strategis dalam membangun budaya produktif sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling dasar.

“Ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian, tetapi dimulai dari keluarga. Jika rumah tangga mampu memenuhi sebagian kebutuhannya sendiri, maka secara tidak langsung kita ikut menjaga stabilitas ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, hasil dari pelaksanaan FGD akan dievaluasi dalam enam bulan ke depan untuk melihat sejauh mana praktik yang telah dibahas dapat diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi keluarga peserta.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Batam berharap terbentuk gerakan bersama yang mendorong keluarga lebih mandiri, produktif, dan mampu menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memimpin rapat pembahasan substansi usulan Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam terkait revisi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037. Rapat berlangsung di Kantor BP Batam, Selasa (19/5/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Li Claudia yang juga sebagai Wakil Kepala BP Batam, menegaskan bahwa revisi RTRW harus disusun berdasarkan kebutuhan aktual dan kondisi riil masyarakat Batam agar kebijakan tata ruang mampu menjawab dinamika pertumbuhan wilayah ke depan.

Menurutnya, ketentuan yang sudah tidak lagi relevan perlu dievaluasi dan disesuaikan sehingga arah pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Setiap pasal akan dibahas satu per satu. Di akhir nanti akan kita lihat kembali keseluruhan substansinya agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Batam. Kita yang paling memahami kondisi daerah dan harus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas,” ujar Li Claudia.

Di lokasi sama, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam, Azril Apriansyah, menjelaskan bahwa revisi yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan Kota Batam saat ini.

“Karena ini merupakan Perda RTRW Provinsi, maka usulan revisi yang disampaikan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Aspek tata ruang yang mendukung perkembangan Batam menjadi fokus yang kita dorong masuk dalam revisi,” kata Azril.

Salah satu poin strategis yang dibahas ialah pengembangan pelabuhan di wilayah Batam dan pulau-pulau penyangga. Pemerintah mengusulkan agar seluruh pulau berpenghuni memiliki akses pelabuhan untuk memperkuat mobilitas masyarakat serta kelancaran distribusi barang.

Azril menyebutkan, usulan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Batam dan telah dikaji bersama Dinas Perhubungan Kota Batam.

“Usulan pelabuhan ini berasal dari masyarakat melalui Musrenbang Kota Batam dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.

Selain mendukung konektivitas wilayah, keberadaan pelabuhan juga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan distribusi barang yang masuk ke Batam, terutama dalam mendukung sistem perdagangan dan keberlangsungan kawasan Free Trade Zone (FTZ).

Dalam rapat tersebut turut dibahas perlunya penyesuaian terhadap data kependudukan dan aktivitas ekonomi sebagai dasar perencanaan wilayah. Pemerintah menilai kebutuhan logistik dan kuota barang di kawasan FTZ tidak dapat hanya mengacu pada jumlah penduduk ber-KTP Batam, tetapi juga perlu mempertimbangkan masyarakat non-KTP Batam yang bekerja dan beraktivitas di kota ini.

Li Claudia menilai Batam saat ini tidak hanya melayani kebutuhan penduduk administrasi, tetapi juga masyarakat dari berbagai daerah serta wisatawan mancanegara yang setiap hari beraktivitas di Batam.

Karena itu, menurutnya, penyusunan revisi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau perlu memperhatikan keseluruhan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang berkembang di Batam.

Rapat tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam Mouris Limanto, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Batam Demi Hasfinul, serta Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Batam Jefridin. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah tingkat Kota Batam. Rangkaian kegiatan yang disiapkan meliputi pawai takbir, lomba mobil hias, Salat Iduladha, hingga pelaksanaan kurban.

Persiapan itu dimatangkan dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah di Kantor Wali Kota Batam, Senin (18/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Firmansyah menegaskan seluruh perangkat daerah diwajibkan berpartisipasi dalam pawai takbir dan lomba mobil hias untuk menyemarakkan perayaan Iduladha tahun ini.

Menurutnya, kegiatan pawai takbir tidak hanya diikuti internal Pemko Batam, tetapi juga melibatkan instansi vertikal, masjid, musala, perbankan, hingga hotel di Kota Batam.

“Pawai takbir dan lomba mobil hias menjadi bagian dari syiar Islam sekaligus ajang mempererat kebersamaan masyarakat dalam menyambut Hari Raya Iduladha,” ujarnya.

Pawai takbir dijadwalkan berlangsung pada Selasa (26/5/2026) di kawasan Masjid Agung Raja Hamidah. Pemko Batam juga menyiapkan hadiah total Rp36 juta bagi para pemenang lomba mobil hias.

Adapun ketentuan lomba di antaranya menggunakan mobil pikap atau lori maksimal roda enam, tinggi kendaraan maksimal empat meter, serta wajib menampilkan tema, slogan, dan identitas peserta. Setiap peserta juga diwajibkan membawa tim berjumlah 7 hingga 10 orang.

Firmansyah mengajak masyarakat Batam turut hadir dan memeriahkan pawai takbir yang akan dipusatkan di kawasan Dataran Engku Hamidah.

“Saya atas nama Bapak Wali Kota Batam mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menyaksikan dan memeriahkan pawai takbir serta lomba mobil hias tingkat Kota Batam,” katanya.

Sementara itu, pelaksanaan Salat Iduladha tingkat Kota Batam akan digelar pada Rabu (27/5/2026) mulai pukul 06.45 WIB di tiga lokasi, yakni Dataran Engku Putri Batam Centre, Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah Batuaji, dan Masjid Baiturrahman Sekupang.

Untuk pelaksanaan Salat Id di Dataran Engku Putri, apabila hujan kegiatan akan dialihkan ke Masjid Agung Raja Hamidah. Bertindak sebagai imam H. Muslim Ahmad, khatib M. Nurudin Zaini, M.Pd., dan bilal Soni Paizal Sibandri.

Sementara di Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah, imam dipimpin H. Sufian Muttaqin, S.Q., M.A., khatib KH. Luqman Rifa’i, dan bilal Ustaz Mukholil, S.Ag.

Adapun di Masjid Baiturrahman Sei Harapan, imam dipercayakan kepada Rudi Maulana, S.Kom., khatib Faturahman, M.Pd., dan bilal Abdul Azizurrahim.

Selain itu, pelaksanaan kurban tingkat Kota Batam dijadwalkan berlangsung pada 27 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB di Masjid Agung Raja Hamidah dengan jumlah hewan kurban sebanyak 41 ekor sapi dan tiga ekor kambing.

Firmansyah berharap seluruh perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik agar seluruh rangkaian kegiatan Iduladha tingkat Kota Batam berjalan lancar dan khidmat. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam resmi mentransformasi program bantuan pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah dengan memperluas cakupan penerima menjadi tiga kategori, yakni Beasiswa Berprestasi jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Beasiswa Tidak Mampu jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), serta Beasiswa Hinterland melalui kerja sama perguruan tinggi mitra.

Program tersebut disosialisasikan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam kegiatan Sosialisasi Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam tentang Beasiswa Berprestasi, Tidak Mampu, dan Hinterland di Crown Vista Hotel Batam, Sekupang, Senin (18/5/2026).

Amsakar mengatakan, transformasi program beasiswa merupakan bagian dari perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang kini lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Kami bersama Ibu Wakil Wali Kota melakukan diskusi yang sangat serius saat menyusun visi dan misi. Dari 15 program prioritas yang dirancang, esensinya adalah menggeser paradigma pembangunan dari yang sebelumnya berorientasi pada infrastruktur fisik menjadi pembangunan kapasitas SDM,” ujar Amsakar.

Menurutnya, alokasi anggaran besar untuk pendidikan bukanlah persoalan selama mampu melahirkan generasi unggul yang siap bersaing di masa depan.

Ia menjelaskan, perubahan skema beasiswa dilakukan untuk menjawab kebutuhan daerah sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Sebelumnya, program bantuan pendidikan hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 56 Tahun 2023.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan penerima beasiswa jalur tersebut sebagian besar berasal dari keluarga yang memiliki dukungan sarana dan prasarana memadai. Karena itu, Pemko Batam memperluas sasaran program kepada masyarakat hinterland dan keluarga kurang mampu.

“Negara harus hadir memberikan keberpihakan nyata kepada masyarakat pesisir dan keluarga yang membutuhkan,” katanya.

Sebagai dasar hukum transformasi program, Pemko Batam menerbitkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu serta Peraturan Wali Kota Batam Nomor 5 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Hinterland.

Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Wali Kota Batam Nomor 202 Tahun 2026 tentang Perguruan Tinggi, Program Studi/Jurusan, dan Biaya Bantuan Pendidikan dalam Pemberian Beasiswa Berprestasi dan Tidak Mampu, serta Keputusan Wali Kota Batam Nomor 203 Tahun 2026 tentang Nama Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Program Studi/Jurusan yang Bekerja Sama serta Biaya Bantuan Pendidikan dalam Pemberian Beasiswa Hinterland.

Khusus program Beasiswa Hinterland, Pemko Batam menggandeng tiga perguruan tinggi yang dinilai relevan dengan kebutuhan industri dan potensi daerah, yakni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Politeknik Negeri Batam (Polibatam), dan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).

Amsakar menjelaskan, ITS dipilih untuk mendukung kebutuhan tenaga ahli sektor perkapalan di Batam, Polibatam diproyeksikan mencetak SDM digital guna menyambut investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park, sedangkan UMRAH diharapkan memperkuat sektor kemaritiman dan perikanan di Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memotivasi para pelajar dengan membagikan pengalaman hidupnya saat menempuh pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi.

Ia mengisahkan perjuangannya ketika duduk di bangku SMP yang harus menempuh perjalanan sejauh 32 kilometer pulang-pergi menggunakan sepeda, hingga masa kuliah di Universitas Riau dengan kondisi ekonomi serba terbatas.

“Apa yang kalian rasakan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan masa kami dulu. Sekarang fasilitas sudah jauh lebih baik. Karena itu, jangan mudah mengeluh. Pendidikan adalah jalan terbaik untuk meningkatkan status sosial dan memenangkan persaingan global,” ujarnya.

Amsakar juga menekankan pentingnya semangat dan kerja keras dalam meraih keberhasilan pendidikan. Menurutnya, kesungguhan dalam belajar akan menentukan masa depan seseorang.

Ia turut mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar terus berperan sebagai motivator bagi siswa.

“Guru yang berhasil adalah guru yang mampu memotivasi muridnya. Kepala sekolah dan guru harus menjadi inspirasi yang mampu membangun mental petarung dan kemandirian siswa,” katanya.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 477 peserta. Sebanyak 81 peserta berasal dari delapan SMA hinterland di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang. Sementara 396 peserta lainnya terdiri atas kepala sekolah, guru, serta siswa kelas 10 dan 11 dari 33 SMA/SMK/MA se-Kota Batam yang diproyeksikan mengikuti seleksi SNBP dan SNBT tahun depan.

Acara kemudian ditutup dengan pemaparan teknis terkait kriteria dan tata cara pendaftaran program beasiswa oleh tim teknis Pemko Batam bersama perwakilan perguruan tinggi mitra. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat komitmen dalam membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan strategi tata kelola persampahan berbasis kajian ilmiah bersama Center for Environmental Technology Study (CETS) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Komitmen itu disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka kegiatan Penyampaian Laporan Akhir Kajian Optimalisasi dan Strategi Tata Kelola Pengangkutan Sampah Kota Batam di Grand Ballroom AP Premiere, Jodoh, Batuampar, Senin (18/5/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, pimpinan perangkat daerah, camat, dan lurah se-Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa pengelolaan sampah membutuhkan langkah strategis yang disusun berdasarkan analisis ilmiah dan rekomendasi para ahli agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami ingin pengelolaan sampah di Batam memiliki arah penyelesaian yang jelas dan terukur sesuai rekomendasi para pakar. Setiap kebijakan harus dibangun melalui analisis yang cermat,” ujar Amsakar.

Menurutnya, hasil kajian tersebut akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah yang saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kota Batam.

Amsakar mengatakan, Pemko Batam ingin sistem pengelolaan sampah tersusun secara terintegrasi mulai dari tingkat lingkungan hingga pengelolaan akhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Ia menjelaskan, sejumlah skema tengah dikaji, mulai dari penguatan peran RT, RW, lurah, dan camat dalam pengelolaan sampah di tingkat tempat penampungan sementara (TPS), optimalisasi pengangkutan oleh pemerintah daerah, hingga kemungkinan pola kemitraan dengan pihak swasta.

“Kami ingin ada gambaran yang utuh dari hulu hingga hilir. Langkah-langkah strategis ini penting agar persoalan sampah di lapangan dapat ditangani secara lebih baik dan berkelanjutan,” katanya.

Selain pengelolaan pengangkutan sampah, Amsakar juga menyoroti pentingnya pembenahan sistem retribusi persampahan agar lebih transparan dan tepat sasaran. Salah satu opsi yang dikaji ialah penerapan model kategorisasi pelanggan seperti yang diterapkan PT Moya dalam pengelolaan air bersih di Batam.

Menurutnya, sistem tersebut dapat membantu pemetaan pelanggan berdasarkan kategori usaha maupun rumah tangga sehingga pengelolaan iuran sampah menjadi lebih tertib dan akuntabel.

“Jika pola kategorisasi ini dapat dimasukkan ke dalam regulasi daerah, tata kelola retribusi sampah akan menjadi lebih jelas dan transparan,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Amsakar meminta seluruh camat dan lurah aktif memberikan masukan dalam proses diskusi karena dinilai paling memahami kondisi dan persoalan persampahan di wilayah masing-masing.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada tim tenaga ahli dari CETS UII Yogyakarta yang telah menyusun kajian strategis tersebut.

“Mudah-mudahan hasil kajian ini benar-benar implementatif dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola persampahan Batam yang lebih baik ke depan,” tutupnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Tenaga Ahli CETS UII Yogyakarta, Hijrah Purnama Putra, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan. Diskusi dipandu Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Batam, Aidil Sahalo, selaku moderator. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri peresmian operasional 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dilakukan Presiden RI, Prabowo Subianto, secara daring dari Gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih Batu Besar, Kampung Melayu, Nongsa, Sabtu (16/5/2026).

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari implementasi Asta Cita keenam Presiden Prabowo yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut peresmian lebih dari seribu koperasi secara serentak sebagai momentum bersejarah bagi Indonesia.

“Peristiwa hari ini adalah tonggak bersejarah. Saya kira belum pernah ada peresmian operasional lebih dari seribu koperasi secara bersamaan, baik di Indonesia maupun negara lain,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan koperasi dilakukan dalam waktu relatif singkat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

“Kita memulai dari konsep sampai terwujud dalam waktu kurang dari satu tahun,” katanya.

Selain 1.061 koperasi yang diresmikan, Presiden mengungkapkan lebih dari 9.000 koperasi lain telah siap secara fisik dan tinggal menunggu operasionalisasi.

“Secara fisik, lebih dari 9.000 koperasi sudah siap. Ini merupakan prestasi besar bagi bangsa Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Amsakar menyatakan Pemerintah Kota Batam siap mendukung percepatan pembangunan dan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Kota Batam.

Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah melalui pemberdayaan UMKM dan penciptaan peluang usaha baru.

“Ketika ekonomi masyarakat bergerak dari bawah, UMKM tumbuh dan lapangan usaha terbuka, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud. Itu semangat utama dari program Koperasi Merah Putih,” ujar Amsakar.

Di Kota Batam, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terus menunjukkan progres positif. Komandan Kodim 0316/Batam, Kolonel Arh Yan Eka Putra, menyampaikan pembangunan koperasi dilakukan di 64 titik sesuai jumlah kelurahan di Batam.

Dari jumlah tersebut, lima titik telah selesai dibangun, 37 titik masih dalam tahap pembangunan fisik, dan 22 titik lainnya berada pada proses administrasi serta penyelesaian kebutuhan lahan.

“Pembangunan terus berjalan dengan baik. Kami optimistis target penyelesaian dapat tercapai meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pengadaan lahan,” kata Yan Eka Putra.

Pemerintah berharap keberadaan Koperasi Merah Putih nantinya dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat kelurahan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara merata di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi terkait pemberitaan pembangunan lapangan olahraga di kawasan Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV Batam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak mengurangi komitmen Pemko Batam terhadap sektor pendidikan dalam merespons pemberitaan beberapa media online di Kota Batam.

“Anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kota Batam. Bahkan, alokasi anggaran pendidikan telah memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 20 persen, bahkan lebih,” ujar Rudi, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, pembangunan sarana olahraga di Kodaeral IV Batam telah melalui mekanisme proses penganggaran sejak tahun 2025 dan sebelumnya sudah dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Kota Batam. Menurut Rudi, pembangunan sarana tersebut memiliki sejumlah tujuan strategis. Selain sebagai bentuk apresiasi Pemko Batam atas keberhasilan Kodaeral IV Batam dalam menggagalkan penyelundupan sekitar 4 ton narkotika jenis sabu beberapa waktu lalu, fasilitas itu juga diharapkan dapat mendukung pembinaan generasi muda Kota Batam.

“Fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk pembinaan fisik dan persiapan generasi muda yang ingin mengikuti seleksi Taruna, TNI AL, baik tingkat tamtama, bintara maupun perwira,” katanya.

Rudi menambahkan, Pemko Batam terus berupaya menjalankan pembangunan secara seimbang di berbagai sektor, termasuk pendidikan, olahraga, dan dukungan terhadap institusi yang berkontribusi menjaga keamanan dan perbatasan daerah yang bebatasan langsung dengan beberapa negara tetangga.

“Pembangunan ini diharapkan memberi manfaat jangka panjang, baik bagi pembinaan generasi muda maupun peningkatan fasilitas pendukung kegiatan kemasyarakatan dan kebangsaan di Batam,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam)

Momentum ini menjadi pengingat untuk terus menebarkan kasih, pengharapan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Selamat Memperingati Kenaikan Yesus Kristus 2026. Teruslah mempererat persaudaraan dan toleransi di Kota Batam.

#KenaikanYesusKristus

#PemkoBatam

#AmsakarLiClaudia

#MediaCenterBatam