Blog

Diskominfo Batam – Hingga Semester I 2026, realisasi investasi Batam terus tumbuh dan mendorong penyerapan tenaga kerja hingga 40.943 orang, atau bertambah 9.964 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi kado istimewa bagi Batam dalam momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Bagi Batam, kemerdekaan tidak hanya dimaknai melalui upacara setiap 17 Agustus. Sebagai daerah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sekaligus kawasan industri, perdagangan, dan investasi, kemerdekaan diterjemahkan melalui pembangunan yang mampu menghadirkan kesejahteraan dan membuka kesempatan bagi masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, penguatan ekonomi menjadi salah satu bagian penting dalam mengisi kemerdekaan.

Kemerdekaan, bagi Batam, tercermin dari upaya memperkuat kemandirian ekonomi, kehidupan sosial yang harmonis, serta pelayanan publik yang terbuka dan setara. Dari sisi ekonomi, Batam terus diarahkan menjadi kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ) sekaligus salah satu pusat investasi di wilayah Sumatera. Pertumbuhan investasi diharapkan membuka semakin banyak lapangan kerja, tidak hanya bagi masyarakat Kepulauan Riau, tetapi juga bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia yang memilih Batam sebagai tempat untuk bekerja dan membangun kehidupan.

Kemerdekaan juga tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat Batam yang majemuk. Berbagai suku dan latar belakang, mulai dari Melayu, Batak, Jawa, Tionghoa, Minang, Aceh hingga masyarakat Indonesia Timur, dan suku lainnya, hidup berdampingan dalam semangat Harmony in Diversity.

Keragaman tersebut menjadi kekuatan Batam dalam membangun kota yang inklusif. Pemerintah juga terus mendorong agar seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan dan perlakuan yang setara dalam berbagai bidang kehidupan.

Sementara dari sisi pelayanan, kemerdekaan dimaknai sebagai hak setiap warga untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adil. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,3 juta jiwa, Pemko Batam terus berupaya memastikan pelayanan diberikan tanpa membedakan latar belakang, suku, maupun asal-usul masyarakat.

Semangat tersebut selaras dengan tema HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema tersebut sejalan dengan visi pembangunan Batam di bawah kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, yakni mewujudkan Batam Kota Madani yang Inovatif, Berbudaya, dan Berkelanjutan sebagai Pusat Investasi dan Pariwisata.

Dengan demikian, semangat kemerdekaan di Batam tidak berhenti pada seremoni tahunan. Kemerdekaan diterjemahkan melalui kerja nyata untuk memperkuat perekonomian, menjaga kerukunan masyarakat, membuka kesempatan yang setara, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan warga.

Amsakar mengatakan, pertumbuhan investasi menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap Batam terus menguat. Namun, menurutnya, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari besarnya nilai penanaman modal.

“Kepercayaan dunia usaha terhadap Batam terus menguat. Tugas kita adalah memastikan kepercayaan tersebut dijawab dengan pelayanan yang semakin baik, kepastian berusaha, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kebutuhan investor,” ujar Amsakar, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, investasi yang masuk harus memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat. Karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan realisasi investasi, pengembangan industri, serta pembukaan lapangan kerja.

“Kita tidak boleh berhenti pada angka. Yang paling penting adalah bagaimana investasi ini terus bergerak, proyeknya terealisasi, lapangan kerja tercipta, industri berkembang, dan memberikan multiplier effect bagi ekonomi Batam,” katanya.

*Ciptakan Lapangan Kerja*

Pertumbuhan investasi tersebut sejalan dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang tercatat naik dari 30.979 orang pada Semester I 2025 menjadi 40.943 orang pada Semester I 2026.

Dengan demikian, terdapat tambahan 9.964 tenaga kerja atau tumbuh 32,16 persen dalam setahun. Angka tersebut menunjukkan aktivitas investasi di Batam semakin memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja.

Bagi Amsakar, bertambahnya lapangan kerja merupakan bagian penting dari tujuan pembangunan. Investasi, kata dia, harus memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

“Batam harus terus tumbuh sebagai kota investasi yang kompetitif, produktif, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Kita jaga kepercayaan investor, kita percepat realisasi investasi, dan kita pastikan pertumbuhan ekonomi Batam semakin kuat,” ujarnya.

*Pelayanan Investasi Harus Terus Diperkuat*

Sementara itu, Li Claudia Chandra mengatakan pertumbuhan investasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada dunia usaha. Menurutnya, investor membutuhkan kepastian sejak proses awal penanaman modal hingga proyek beroperasi.

“Pelayanan publik harus cepat, kolaborasi lintas instansi juga semakin kuat, serta berbagai hambatan investasi diselesaikan secara cepat dan terukur. Ini menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian dan kenyamanan bagi investor,” kata Li Claudia.

Ia mengatakan, Pemko Batam bersama BP Batam dan seluruh pemangku kepentingan akan terus memperkuat koordinasi agar kebutuhan investor dapat direspons secara cepat dan tepat.

“Kita ingin investor tidak hanya datang ke Batam, tetapi juga merasa nyaman untuk berkembang dan melakukan ekspansi di Batam,” ujarnya.

Menurut Li Claudia, keberhasilan investasi pada akhirnya harus dirasakan masyarakat. Selain menciptakan lapangan kerja, investasi diharapkan mampu memperkuat industri lokal, meningkatkan aktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing Batam.

*Pertumbuhan Investasi*

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), realisasi investasi Batam pada Semester I 2026 mencapai Rp29,89 triliun. Nilai tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp17,80 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp12,09 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 27,31 persen secara tahunan dibandingkan Semester I 2025.

Sementara berdasarkan metode bottom-up BP Batam, realisasi investasi mencapai Rp38,97 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Rp36,58 triliun modal tetap dan Rp2,39 triliun modal lancar.

Dengan target investasi Batam sebesar Rp70 triliun pada 2026, capaian Rp38,97 triliun tersebut telah mencapai 55,67 persen dari target tahunan.

Capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi bagian dari upaya Batam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan terus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Amsakar dan Li Claudia, investasi bukan sekadar angka. Lebih dari itu, investasi harus menjadi pintu masuk bagi terciptanya lapangan kerja, tumbuhnya dunia usaha, dan semakin kuatnya daya saing Batam.

Semangat kemerdekaan pun diterjemahkan melalui kerja bersama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menjadikan Batam semakin maju, produktif, kompetitif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mematangkan persiapan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Batam. Kesiapan tersebut dipastikan melalui gladi bersih upacara pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih di Dataran Engku Putri, Batam Center, Minggu (16/8/2026) pagi.

Gladi bersih dihadiri langsung Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Keduanya turun langsung memastikan setiap tahapan upacara berjalan sesuai susunan dan tata upacara yang telah ditetapkan.

Pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Amsakar akan bertindak sebagai inspektur upacara pada prosesi pengibaran bendera Merah Putih. Sementara itu, Li Claudia akan menjadi inspektur upacara pada prosesi penurunan bendera.

Kehadiran Amsakar dan Li Claudia dalam gladi bersih sekaligus menjadi bagian dari pengecekan kesiapan seluruh unsur yang terlibat. Pengecekan mencakup ketepatan setiap tahapan prosesi, kekompakan pasukan, koordinasi antarpersonel, hingga kesiapan petugas menjalankan tugas pada upacara puncak peringatan kemerdekaan.

Pasukan upacara melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga pelajar. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi gambaran semangat kebersamaan dalam memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

Dalam gladi bersih, seluruh rangkaian upacara disimulasikan secara lengkap. Prosesi dimulai dari kedatangan Bendera Merah Putih, pengaturan dan penempatan formasi pasukan, hingga rangkaian inti upacara.

Sejumlah agenda turut diperagakan, di antaranya pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan, mengheningkan cipta, pembacaan doa, pengibaran bendera, persembahan lagu-lagu perjuangan, hingga penutupan upacara.

Simulasi secara menyeluruh dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana sekaligus meminimalkan potensi kendala saat upacara berlangsung.

Amsakar menegaskan, peringatan kemerdekaan harus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Menurutnya, upacara tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi juga menjadi momentum untuk menghormati perjuangan para pahlawan dan memperkuat semangat kebangsaan.

“Saya minta semua pihak menjaga fokus, kekompakan, dan semangat kebangsaan. Upacara ini adalah wajah Batam di momen penting bangsa, sehingga harus kita tampilkan dengan maksimal,” tegas Amsakar.

Ia juga mengingatkan seluruh petugas untuk menjalankan tugas masing-masing dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Ketepatan gerakan, waktu, serta koordinasi antarpersonel menjadi hal penting agar upacara berlangsung tertib dan khidmat.

Melalui gladi bersih tersebut, Pemko Batam memastikan seluruh unsur yang terlibat memiliki kesiapan yang sama untuk menjalankan tugas pada Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Upacara diharapkan berlangsung lancar dan khidmat serta mampu menghadirkan semangat kebangsaan yang kuat bagi masyarakat Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengukuhkan 50 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Batam Tahun 2026 di Golden Prawn 933, Bengkong, Sabtu (15/8/2026) malam. Pengukuhan ini menjadi tahapan penting sebelum para Paskibraka menjalankan tugas pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Sebanyak 50 anggota Paskibraka yang dikukuhkan terdiri atas 30 putra dan 20 putri.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyematan secara simbolis Lencana Latihan Kepemimpinan Perintis Pemuda kepada pemimpin upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Dalam amanatnya, Amsakar menegaskan bahwa pengukuhan Paskibraka bukan sekadar seremoni. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari pembentukan generasi muda yang memiliki karakter, kedisiplinan, jiwa nasionalisme, dan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

“Hari ini kita telah sampai pada tahap pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kota Batam Tahun 2026. Pembentukan Paskibraka merupakan salah satu program pengaderan calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan, sebelum dikukuhkan, para calon Paskibraka telah mengikuti pendidikan dan pelatihan secara intensif selama 20 hari. Kegiatan tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis pengibaran dan penurunan bendera, tetapi juga diarahkan untuk membentuk mental, fisik, kedisiplinan, dan karakter peserta.

“Selama 20 hari calon Paskibraka telah menjalani rangkaian pendidikan dan pelatihan, belajar hidup mandiri, terpisah dari orang tua, menempa mental dan fisik sehingga terbentuk calon pemimpin bangsa yang memiliki jiwa nasionalis dan berjiwa Pancasila,” katanya.

Menurut Amsakar, pengalaman selama mengikuti pendidikan dan pelatihan harus menjadi bekal bagi para Paskibraka dalam menjalani kehidupan setelah tugas pengibaran bendera selesai. Nilai kedisiplinan, kebersamaan, tanggung jawab, dan semangat kebangsaan diharapkan tidak berhenti selama masa pelatihan, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Adik-adik pengibar bendera pusaka yang saya banggakan, ingatlah selalu ikrar yang kalian ucapkan. Tanamkan dalam jiwa kalian dan terapkan dalam kehidupan kalian. Jadikan apa yang telah kalian jalani selama pendidikan sebagai bekal untuk menjadi generasi yang tangguh dan bertanggung jawab,” pesannya.

Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas keseriusan dan dedikasi seluruh anggota Paskibraka selama mengikuti rangkaian latihan hingga tahap pengukuhan.

Ia berharap seluruh anggota Paskibraka mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan memberikan penampilan terbaik saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

“Semoga adik-adik dapat melaksanakan tugas dengan baik dan tampil dengan sempurna pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Selamat atas keseriusan dan dedikasi yang telah ditunjukkan. Jaga kekompakan, disiplin, dan nama baik Kota Batam,” ujarnya.

Rangkaian pengukuhan ditutup dengan menyanyikan lagu “Syukur” dan pemberian ucapan selamat kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah resmi dikukuhkan.

Pengukuhan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Paskibraka tidak hanya dipersiapkan untuk menjalankan tugas mengibarkan Sang Merah Putih. Mereka juga ditempa menjadi generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme, menjunjung persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bekal menuju masa depan dan kepemimpinan bangsa. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyampaikan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Sabtu (15/8/2026). Tiga Ranperda yang disampaikan Pemko Batam yakni Ranperda tentang Penataan Kampung Tua, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, ketiga Ranperda tersebut memiliki arti strategis karena berkaitan dengan kepastian hukum, pengelolaan aset daerah, pelayanan publik, hingga penguatan kemandirian keuangan daerah.

“Ketiga Ranperda ini kita dorong untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan Batam yang berdaya saing dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.

Salah satu Ranperda yang mendapat perhatian adalah penataan Kampung Tua. Pemko Batam menilai kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai historis, sosial, dan budaya, tetapi juga menjadi bagian dari identitas masyarakat Melayu di Kota Batam.

Di sisi lain, perkembangan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, industri, investasi, dan pariwisata menghadirkan dinamika dalam pemanfaatan ruang, kepastian hukum, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan masyarakat yang telah lama bermukim di kawasan Kampung Tua.

Karena itu, Ranperda Penataan Kampung Tua diarahkan menjadi landasan hukum untuk menata kawasan tersebut secara terpadu. Regulasi ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum atas legalitas hak atas tanah, melindungi keberadaan masyarakat asli beserta nilai sejarah dan kearifan lokal, serta membuka ruang bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Amsakar menegaskan, penataan Kampung Tua harus berjalan selaras dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan Kota Batam secara berkelanjutan.

Ranperda kedua, berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini disusun untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengubah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pengaturan tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Melalui regulasi tersebut, aset daerah diharapkan dapat dikelola secara tertib administrasi dan hukum, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Pengelolaan yang baik juga diharapkan meningkatkan nilai manfaat barang milik daerah untuk mendukung pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan Batam.

Selain itu, Ranperda ketiga, mengatur perubahan atas Perda Kota Batam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Amsakar mengatakan, perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Namun, peningkatan pendapatan tetap dilakukan secara rasional dan akuntabel dengan mempertimbangkan kemudahan berusaha serta iklim investasi di Batam.

Pemko Batam juga telah memperhatikan masukan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan dalam penyusunan perubahan regulasi tersebut.

“Pemko Batam tetap berkomitmen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara rasional dan akuntabel, sekaligus menciptakan kemudahan berusaha, menjaga iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang responsif, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat,” kata Amsakar.

Sejumlah penyempurnaan turut diusulkan pada sektor retribusi. Di sektor ketahanan pangan dan pertanian, khususnya pelayanan pemotongan dan pemeriksaan kesehatan hewan, komponen biaya pemeriksaan kesehatan hewan akan disatukan dalam tarif pemotongan sehingga tidak lagi dipungut secara terpisah.

Pemko Batam juga mengusulkan sejumlah objek layanan baru, antara lain pengkarkasan, pemotongan unggas modern, penggunaan freezer atau cold storage, serta sewa kandang penampungan.

Di sektor perhubungan, Pemko Batam memberikan relaksasi terhadap tarif stiker parkir berlangganan. Kebijakan ini merupakan respons atas aspirasi dan keluhan masyarakat sekaligus tindak lanjut rekomendasi Badan Anggaran DPRD Kota Batam.

Relaksasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan tarif sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat.

Sementara itu, pada BLUD UPTD Jasa Transportasi atau Trans Batam, Pemko mengusulkan penambahan objek retribusi berupa sewa iklan pada cover-seat bus dan sewa pool bus. Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sekaligus membuka sumber pendapatan baru bagi daerah.

Amsakar menilai ketiga Ranperda tersebut memiliki posisi penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, memberikan kepastian hukum, memperkuat pelayanan publik, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap ketiga Ranperda tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara tim Pemko Batam dan Panitia Khusus DPRD Kota Batam sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi utama dalam menghasilkan kebijakan daerah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah,” ujar Amsakar. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional. Komitmen tersebut disampaikan Amsakar saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan MBG secara virtual, Kamis (13/8/2026).

Rakor nasional ini membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan amanat Perpres Nomor 115 Tahun 2025.

Amsakar menegaskan komitmen Pemko Batam untuk mendukung pelaksanaan MBG sebagai salah satu program prioritas nasional. “Pemerintah Kota Batam siap menyelaraskan kebijakan daerah untuk mendukung tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Melalui rakor ini, kita menyatukan persepsi agar pelaksanaannya, mulai dari pendistribusian, pengawasan kualitas gizi, hingga akuntabilitas, dapat berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak kita,” ujar Amsakar.

Ia juga meminta OPD teknis terkait segera menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Persiapan tersebut meliputi pemetaan data penerima manfaat, pengawasan rantai pasok pangan lokal, serta kesiapan fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Menurut Amsakar, sinergi antara pemerintah pusat, Pemko Batam, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program MBG dapat terlaksana secara baik dan berkelanjutan.

Selain mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, pelaksanaan MBG diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah melalui keterlibatan UMKM dan penyedia bahan pangan lokal.

“Dengan koordinasi yang kuat dan persiapan yang matang, Pemko Batam berkomitmen memastikan pelaksanaan Program MBG di daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti psikotropika jenis ketamine seberat 1,3 ton hasil penggagalan penyelundupan di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau.

Kegiatan tersebut berlangsung di Mako Kodaeral IV Batam, Rabu (12/8/2026). Pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkotika dan psikotropika, terutama melalui jalur laut yang dinilai rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan.

Pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil sinergi lintas institusi yang melibatkan TNI Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Barang bukti diamankan dari kapal MV King Sun yang dihentikan di perairan Kepulauan Riau. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan 65 karung di bagian anjungan kapal.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan uji laboratorium, barang tersebut dipastikan merupakan psikotropika jenis ketamine dengan total berat sekitar 1,3 ton.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, mengapresiasi kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam pengungkapan tersebut.

Menurutnya, keberhasilan menggagalkan penyelundupan dalam jumlah besar menunjukkan kemampuan aparat dalam mendeteksi dan memutus pergerakan jaringan narkoba sebelum barang tersebut beredar di tengah masyarakat.

“Pengungkapan ini bukan sekadar tentang berapa banyak barang bukti yang kita amankan, tetapi tentang berapa banyak masyarakat yang berhasil kita selamatkan dari ancaman narkoba,” ujar Djamari.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut sekaligus menjadi pesan kepada jaringan narkoba internasional bahwa Indonesia tidak boleh dijadikan jalur masuk maupun pasar peredaran narkoba.

“Ini menjadi bukti bahwa negara hadir dan seluruh aparat penegak hukum memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba,” tegasnya.

Amsakar mengatakan, pengungkapan 1,3 ton ketamine menunjukkan pentingnya kolaborasi dan pertukaran informasi antarlembaga dalam menjaga wilayah perbatasan.

“Ini harus menjadi momentum untuk terus memperkuat kewaspadaan. Kita ingin Batam menjadi daerah yang aman, masyarakatnya terlindungi, dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi jaringan narkoba,” tegas Amsakar.

Ia menambahkan, keberhasilan tersebut tidak boleh berhenti sebagai capaian penindakan. Menurutnya, pengawasan dan kewaspadaan harus terus diperkuat, khususnya di wilayah perairan Batam dan Kepulauan Riau.

Sementara itu, Komandan Kodaeral IV, Laksamana Muda TNI Berkat Widjanarko, menjelaskan, pengungkapan tersebut berawal dari temuan tim gabungan terhadap 65 karung yang berada di anjungan MV King Sun.

Setelah diperiksa dan menjalani uji laboratorium, seluruh barang tersebut dinyatakan sebagai ketamine dengan total berat sekitar 1,3 ton.

“Keberhasilan ini adalah wujud sinergitas seluruh unsur yang terlibat. Ini menunjukkan bahwa dengan koordinasi dan kerja sama yang kuat, upaya penyelundupan narkoba dapat kita gagalkan,” katanya.

Besarnya jumlah barang bukti yang diamankan menunjukkan skala ancaman yang berhasil diputus sebelum masuk ke pasar. Berdasarkan asumsi satu gram ketamine berpotensi disalahgunakan oleh lima orang, 1,3 ton barang bukti tersebut diperkirakan dapat mencegah penyalahgunaan terhadap sekitar 6,49 juta orang.

Sementara itu, nilai ekonomi barang bukti tersebut diperkirakan mencapai Rp2,076 triliun dengan asumsi harga sekitar Rp1,6 juta per gram.

Setelah proses pengungkapan dan pemeriksaan selesai, seluruh barang bukti dimusnahkan menggunakan tiga unit insinerator. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketamine hasil sitaan tidak kembali beredar dan disalahgunakan.

Pengungkapan 1,3 ton ketamine ini sekaligus mempertegas pentingnya pengawasan jalur laut, pertukaran informasi, serta koordinasi lintas institusi dalam menghadapi ancaman jaringan narkoba.

Bagi Batam sebagai wilayah perbatasan dan jalur perdagangan internasional, penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkotika dan psikotropika. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)