Blog

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melantik Panglima Sambang Kota Batam yang diselenggarakan Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam di Hotel Vanilla, Batam, Jumat (31/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melantik Panglima Sambang Kota Batam yang diselenggarakan Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam (Gerakan Gabungan Anak Kepulauan–Hidup Indah Tegaknya Adat dan Marwah) di Hotel Vanilla, Batam, Jumat (31/7/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak organisasi adat dan kemasyarakatan terus memperkuat persatuan, menjaga keharmonisan, serta bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan Kota Batam.

Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan pataka kepada Panglima Sambang Kota Batam yang baru, Rikayasa bergelar Datuk Panglima Hitam, sebagai simbol estafet kepemimpinan dan amanah organisasi. Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi tepung tawar sebagai doa dan harapan agar kepemimpinan yang baru senantiasa diberi keberkahan, kekuatan, serta kebijaksanaan dalam menjalankan tugas.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu membawa organisasi semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan selamat atas amanah yang telah diberikan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru ini, Gagak Hitam semakin maju, semakin solid, dan semakin mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurut Amsakar, organisasi adat memiliki peran strategis sebagai perekat keberagaman di tengah pesatnya perkembangan Batam sebagai kota industri, perdagangan, dan investasi. Karena itu, organisasi kemasyarakatan diharapkan menjadi kekuatan yang mampu menciptakan suasana sejuk, menjaga persatuan, serta mempererat kebersamaan.

“Idealnya organisasi seperti ini menjadi penyejuk yang mampu membangun sinergi. Mari bergerak bersama menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan mengambil bagian dalam mendukung pembangunan agar Batam semakin maju, nyaman, dan harmonis,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjadikan nilai-nilai adat, budaya, dan semangat gotong royong sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat merupakan modal penting untuk mewujudkan Batam sebagai kota yang maju tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Sementara itu, Panglima Sambang Kota Batam, Rikayasa bergelar Datuk Panglima Hitam, menyatakan siap mengemban amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab.

“Ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus amanah besar bagi kami untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Kepercayaan ini akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya demi menjaga marwah organisasi dan memberikan manfaat bagi daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan kondusivitas daerah.

“Kami ingin menjadi bagian dari solusi, menjadi peneduh bagi masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah dan seluruh komponen bangsa dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan semangat kebersamaan di Kota Batam,” tuturnya.

Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam dan organisasi adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, mempererat persaudaraan, serta mendukung pembangunan Kota Batam yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Ketua TP-PKK Batam, Erlita Amsakar. HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial secara bijak dan produktif saat menghadiri kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sagulung yang diikuti sekitar 600 peserta dari enam kelurahan, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah materi pemberdayaan, antara lain gizi ibu dan balita, pencegahan stunting, serta penguatan peran Posyandu. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam mendukung kesejahteraan keluarga.

Camat Sagulung, Muhammad Arfie Eranov, mengatakan masing-masing kelurahan mengirimkan 100 peserta untuk mengikuti rangkaian pelatihan dan pembekalan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Erlita mengapresiasi antusiasme peserta yang mengikuti kegiatan sejak awal hingga selesai. Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat menjadi bekal dalam menjalankan peran di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

“Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir. Semoga ilmu yang diperoleh dari kegiatan ini dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitar,” kata Erlita.

Selain itu, Erlita mengingatkan pentingnya memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang produktif. Menurutnya, platform digital tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas peluang usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.

“Bagi ibu-ibu yang memiliki usaha, manfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk dan mengembangkan bisnis. Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat,” pesannya.

Erlita juga mengajak masyarakat meningkatkan literasi digital dengan lebih cermat dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Ia mengingatkan agar masyarakat membaca informasi secara utuh sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain.

“Ketika menerima informasi di media sosial, bacalah isinya secara lengkap. Jangan hanya membaca judulnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun ikut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Jadilah pengguna media sosial yang bijak,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Erlita menegaskan bahwa setiap perempuan memiliki potensi untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat. Karena itu, ia mendorong seluruh peserta untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan memanfaatkan setiap peluang yang dapat mendukung kemajuan keluarga. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Semarakkan Bulan Kemerdekaan dengan mengibarkan Bendera Merah Putih mulai 1–31 Agustus 2026, gunakan logo resmi HUT Ke-81 RI, dan hiasi lingkungan dengan nuansa merah putih.

Mari jadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum memperkuat persatuan, semangat gotong royong, dan cinta Tanah Air. Bersama kita wujudkan tema HUT Ke-81 RI: “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.”

Unduh logo dan pedoman resmi di: logohutri.istanapresiden.go.id

HUMAS DISKOMINFO BATAM / M RASYID J

#HUT81RI #IndonesiaBerdaulatAdilDanMakmur #MerahPutih #AmsakarLiClaudia #MediaCenterBatam

Ketua TP-PKK Batam, Erlita Amsakar, berbincang dengan salah seorang siswi peserta kegiatan Pembinaan Budi Pekerti bagi pelajar di Kecamatan Belakangpadang, Kamis (30/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, mengingatkan para pelajar untuk menjauhi segala bentuk perundungan serta bijak dalam memanfaatkan media sosial. Hal itu ditegaskan Erlita saat memberikan materi dalam kegiatan Pembinaan Budi Pekerti bagi pelajar di Kecamatan Belakangpadang, Kamis (30/7/2026).

Menurut Erlita, pembinaan budi pekerti menjadi bagian penting dalam membentuk karakter generasi muda. Selain mengejar prestasi akademik, pelajar juga harus memiliki akhlak mulia, disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta mampu menghormati dan menghargai sesama.

“Ilmu yang tinggi harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Keduanya harus berjalan seiring. Percuma memiliki ilmu tinggi jika tidak memiliki akhlak yang baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan. Karena itu, setiap pelajar diharapkan dapat menjadi teladan dengan membangun sikap saling menghargai dan peduli terhadap sesama.

“Jangan ada lagi perundungan. Jadilah anak yang baik, anak yang hebat, serta mampu menjadi teladan bagi teman-teman di sekitar,” pesannya.

Menghadapi perkembangan teknologi digital, Erlita juga mengajak para pelajar memanfaatkan media sosial secara bijak. Menurutnya, media sosial dapat menjadi sarana menyebarkan informasi yang positif, memberikan inspirasi, serta mendukung berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Gunakan media sosial dengan baik. Jangan menyebarkan hoaks, tetapi sebarkan hal-hal positif, termasuk informasi mengenai berbagai program Pemerintah Kota Batam, seperti program beasiswa yang dapat dimanfaatkan masyarakat,” tuturnya.

Erlita berharap kegiatan Pembinaan Budi Pekerti mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada para pelajar sehingga tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap berkontribusi bagi kemajuan Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menjadi narasumber dalam Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa program transmigrasi memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. Hal itu disampaikan Amsakar saat menjadi narasumber dalam Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Tahun 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Transformasi Transmigrasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Transmigrasi Tahun 2025-2029. Melalui program ini, sebanyak 1.476 sumber daya manusia unggul yang tergabung dalam Tim Ekspedisi Patriot akan ditempatkan di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia untuk mendorong inovasi, pemberdayaan masyarakat, dan percepatan pembangunan kawasan.

Dalam paparannya, Amsakar mengatakan kesenjangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar kawasan transmigrasi dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga membagikan pengalaman Pemerintah Kota Batam dalam menangani relokasi masyarakat terdampak pengembangan investasi di Rempang dan Galang.

Menurutnya, kehadiran Kementerian Transmigrasi melalui pembangunan kawasan permukiman baru di Tanjung Banun menjadi solusi yang memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan kawasan secara terpadu.

“Alhamdulillah, kehadiran Kementerian Transmigrasi membangun kawasan permukiman di Tanjung Banun menjadi solusi yang paling baik. Masyarakat memperoleh kepastian lahan sekaligus akan dibangun ekosistem permukiman yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas pendukung,” ujar Amsakar.

Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Kementerian Transmigrasi, serta kementerian dan lembaga terkait.

“Ini merupakan hasil kerja bersama. Ketika pemerintah pusat, Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi, maka solusi terbaik bagi masyarakat dapat diwujudkan,” katanya.

Dalam sesi dialog, Amsakar juga menjawab pertanyaan mengenai strategi menyelaraskan perannya sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dalam mengintegrasikan perencanaan tata ruang dan pelayanan investasi agar tidak terjadi sekat birokrasi.

Menurutnya, kunci utama terletak pada penyusunan perencanaan pembangunan secara terpadu melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Dengan mekanisme tersebut, program dan penganggaran antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dapat saling melengkapi sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

“Perencanaan pembangunan kami lakukan secara bersama. Melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan, kami menyelaraskan program dan anggaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih. BP Batam lebih banyak menangani pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas kawasan, sedangkan Pemerintah Kota Batam fokus pada pelayanan dasar dan aspek sosial kemasyarakatan,” jelasnya.

Selain itu, pelayanan investasi di Batam juga terus diperkuat melalui sistem pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat proses perizinan, mempermudah layanan, serta memberikan kepastian hukum bagi para investor.

Di hadapan ratusan anggota Tim Ekspedisi Patriot, Amsakar berharap para peserta mampu menjadi agen perubahan yang berkontribusi terhadap kemajuan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia.

“Saya percaya dengan pembekalan yang telah diberikan kepada rekan-rekan Tim Ekspedisi Patriot. Insya Allah kehadiran saudara-saudara di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia dapat membangun kondusivitas, memobilisasi masyarakat agar semakin produktif, sekaligus menghadirkan energi baru untuk mendorong kemajuan daerah,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meluruskan pemahaman masyarakat terkait wacana pelibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam penguatan basis data kemasyarakatan dan perpajakan di Kota Batam. Ia menegaskan, RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak, melainkan membantu pemerintah dalam pemutakhiran data.

Menurut Amsakar, pelibatan RT dan RW merupakan bagian dari koordinasi wilayah untuk meningkatkan akurasi data sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

“RT dan RW adalah mitra pemerintah yang berada di tengah masyarakat. Perannya dalam pemutakhiran data bukan untuk melakukan penagihan pajak di lapangan,” ujar Amsakar, Kamis (30/7/2026).

Amsakar menjelaskan, untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), kewenangan pemungutan berada pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Samsat. Sementara itu, Pemerintah Kota Batam hanya berperan membantu koordinasi data wilayah agar pemanfaatan dana bagi hasil pajak dapat lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Ia juga mengatakan, Pemko Batam terus melakukan penataan dan pemutakhiran data pada sektor pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Langkah tersebut dilakukan agar data perpajakan semakin akurat dan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pengurus RT dan RW yang selama ini membantu pelayanan masyarakat, Pemko Batam secara rutin mengalokasikan insentif operasional setiap tahun. Pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah menganggarkan lebih dari Rp51 miliar untuk insentif RT dan RW di 64 kelurahan dan 12 kecamatan.

Amsakar menegaskan, seluruh pengelolaan anggaran, termasuk insentif yang berkaitan dengan pengelolaan pajak daerah, dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ke depan, Pemko Batam melalui Bapenda akan terus mengembangkan layanan perpajakan berbasis digital atau e-tax. Langkah ini diharapkan semakin memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menambah beban tugas RT dan RW.

Selain itu, Pemko Batam juga akan terus membuka ruang dialog dengan para Ketua RT dan RW agar setiap kebijakan yang dijalankan dapat dipahami bersama dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, harmonis, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Sekda Batam, Firmansyah. HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat sinergi bersama Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) guna mengendalikan laju inflasi yang mencapai 4,75 persen. Upaya tersebut mengemuka dalam diskusi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, di VIP Room Ai Viola Cafe, Batam Centre, Rabu (29/7/2026), sebagai langkah menyusun strategi pengendalian inflasi yang lebih efektif dan berbasis data.

Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan bahwa Pemko Batam terus berupaya mengendalikan inflasi melalui sejumlah strategi, antara lain pelaksanaan operasi pasar murah, pemantauan harga secara berkala, serta penguatan kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok.

“Pemko Batam secara konsisten menggelar operasi pasar murah di berbagai kecamatan dengan dukungan Bulog. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” ujarnya.

Menurutnya, upaya pengendalian inflasi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi antara Pemko Batam, Bank Indonesia, Bulog, BPS, distributor, dan para penyalur perlu terus diperkuat agar setiap kebijakan yang diambil memberikan dampak nyata terhadap penurunan inflasi.

“Kita perlu menyinkronkan langkah antara Pemko Batam, Bank Indonesia, Bulog, BPS, serta para penyalur. Sinergi ini diharapkan menjadi stimulus yang efektif untuk menekan laju inflasi di Kota Batam,” kata Firmansyah.

Ia juga berharap BPS dapat mendukung penyediaan data yang lebih spesifik sebagai dasar pelaksanaan operasi pasar murah. Selama ini, lokasi kegiatan lebih banyak ditentukan berdasarkan usulan dari kecamatan.

“Ke depan, kami berharap pelaksanaan operasi pasar dapat mengacu pada data BPS sehingga lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengendalikan harga komoditas yang mengalami kenaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Batam, Devi Indriastuti, menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat kolaborasi dengan Pemko Batam dalam upaya pengendalian inflasi.

Menurut Devi, salah satu faktor utama yang mendorong tingginya inflasi di Batam adalah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan sebelumnya yang turut memengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas.

“Kenaikan harga BBM pada bulan lalu menjadi salah satu faktor yang memicu inflasi di berbagai daerah, termasuk Kota Batam,” katanya.

Selain itu, ia menilai kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga kelancaran pasokan sehingga harga kebutuhan pokok tetap stabil.

“Salah satu upaya mengendalikan kenaikan harga bahan pokok adalah memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil. Dengan pasokan yang terjaga, stabilitas harga juga akan lebih mudah dipertahankan,” jelasnya.

Devi menambahkan, BPS siap memberikan informasi mengenai komoditas yang mengalami kenaikan harga sebagai bahan pertimbangan bagi Pemko Batam dalam menentukan langkah intervensi yang lebih tepat.

“Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih efektif sehingga kenaikan harga komoditas dapat dikendalikan dan tidak membebani masyarakat,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Sekda Batam, Firmansyah, membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di lingkungan Pemko Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam itu diikuti perwakilan pengelola teknologi informasi (IT) dan penanggung jawab sistem dari seluruh perangkat daerah. Rakor menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yakni Ridwan Imam Syarif, S.Tr.TP., dan Yurliansyah Hirma Fajar, S.T.

Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada narasumber BSSN dan seluruh peserta yang hadir. Menurutnya, kehadiran seluruh perangkat daerah mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat pertahanan digital Pemerintah Kota Batam.

Ia mengatakan, percepatan transformasi digital dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintahan digital harus diimbangi dengan penguatan keamanan informasi. Pasalnya, meningkatnya pemanfaatan teknologi juga berbanding lurus dengan meningkatnya ancaman siber.

“Keamanan informasi bukan lagi sekadar urusan teknis, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang andal dan terpercaya,” ujar Firmansyah.

Ia menegaskan, setiap perangkat daerah wajib menjaga tiga pilar utama keamanan informasi atau CIA Triad, yakni kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability). Ketiga prinsip tersebut dinilai menjadi dasar dalam melindungi data pemerintah dari akses yang tidak sah, menjaga keutuhan data, serta memastikan layanan digital tetap dapat diakses kapan pun dibutuhkan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Firmansyah berharap terbangun koordinasi yang semakin kuat antarperangkat daerah dalam pengelolaan keamanan informasi. Menurutnya, keamanan siber bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah.

Selain itu, rakor juga menjadi forum untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) dan penerapan standar keamanan informasi di masing-masing perangkat daerah.

Firmansyah juga menekankan pentingnya membangun budaya sadar keamanan siber (security awareness) di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Langkah tersebut dinilai penting untuk meminimalkan risiko serangan siber, termasuk upaya penipuan digital (phishing) maupun kelalaian dalam pengelolaan akun.

“Melalui rapat ini, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut secara konkret sehingga penguatan keamanan informasi dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, transformasi digital yang terus berkembang membawa konsekuensi meningkatnya ancaman siber dan risiko kebocoran data.

“Keamanan informasi bukan lagi sekadar pilihan teknis, melainkan fondasi utama untuk menjaga keberlangsungan layanan publik yang andal dan terpercaya,” ujarnya.

Karena itu, melalui Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Informatika, dan Persandian, Diskominfo Kota Batam menggelar rapat koordinasi sebagai langkah untuk mengevaluasi kondisi ketahanan siber, memperkuat koordinasi, serta menyelaraskan kebijakan tata kelola keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Melalui forum tersebut, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menerapkan standar keamanan informasi sehingga transformasi menuju pemerintahan digital di Kota Batam dapat berlangsung secara aman, efektif, dan berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Sekda Batam, Firmansyah, memimpin apel kesiapan pelaksanaan razia gabungan kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB dan Opsen BBNKB Tahun 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Rabu (29/7/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memimpin apel kesiapan pelaksanaan razia gabungan kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026. Apel digelar di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam, Rabu (29/7/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Direktorat Lalu Lintas Polda Kepri, Samsat Kepri, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri, Bapenda Kota Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam, serta PT Jasa Raharja.

Dalam arahannya, Firmansyah menegaskan bahwa razia gabungan bukan semata-mata penindakan, melainkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan bermotor.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pelayanan publik,” ujarnya.

Firmansyah meminta seluruh petugas yang terlibat mengedepankan sikap humanis dan profesional selama pelaksanaan razia. Ia mengingatkan agar petugas menjaga etika dalam bertugas, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kesan arogan, serta memastikan kelancaran arus lalu lintas.

“Laksanakan tugas dengan baik, santun, dan tetap menjaga ketertiban lalu lintas. Jangan sampai pelaksanaan razia justru menimbulkan kemacetan atau mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, tingkat kepatuhan masyarakat Kota Batam dalam membayar pajak kendaraan bermotor masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kepatuhan wajib pajak saat ini baru berkisar 30 hingga 40 persen.

Karena itu, Firmansyah berharap razia gabungan dapat mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Menurutnya, peningkatan kepatuhan tersebut akan berdampak positif terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak kendaraan, penerimaan daerah juga akan meningkat sehingga berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)