Blog

Diskominfo Batam – Perjalanan udara antara Kota Batam dan Pangkalpinang kini semakin mudah dan praktis seiring dibukanya rute penerbangan langsung oleh Wings Air.

Rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, serta mendukung kebutuhan perjalanan keluarga antarwilayah kepulauan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menyambut baik pembukaan rute tersebut. Ia menilai kehadiran penerbangan langsung ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera.

“Pembukaan rute Batam-Pangkalpinang ini tentu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi mobilitas masyarakat, tetapi juga bagi penguatan aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan,” ujar Firmansyah.

Menurutnya, rute ini tidak hanya menghubungkan Batam dan Pangkalpinang secara langsung, tetapi juga membuka akses lanjutan ke berbagai kota lain melalui jaringan penerbangan yang terintegrasi.

Dengan adanya layanan ini, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat, efisien, serta memberikan pilihan transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat di kawasan kepulauan. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).

Dalam arahannya, Amsakar menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.

“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.

Selain membahas inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif.

Ia menyebutkan sejumlah indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Batam masih cukup baik, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Untuk menelaah lebih lanjut kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.

“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi.

Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain akibat keterbatasan lahan pertanian produktif.

“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.

Ia juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut sekaligus mencerminkan tingginya daya beli masyarakat.

Selain emas perhiasan, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten dan masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi di Kota Batam.

Turut mendampingi Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Bulog, dan unsur TPID Kota Batam lainnya.

Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memaparkan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah pada agenda Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk tahun ukur 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kamis (18/6/2026).

Pemaparan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, dan diikuti oleh tim validator dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam paparannya, Firmansyah menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kebijakan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta penguatan kolaborasi antarlembaga guna menjamin kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga terus meningkatkan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Firmansyah.

Ia menjelaskan, sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa yang strategis, Batam menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertumbuhan penduduk dan investasi yang tinggi mendorong meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Batam menetapkan sejumlah prioritas strategis, di antaranya optimalisasi PAD, penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, BP Batam, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Pemko Batam terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal maupun eksternal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan adaptif, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD.

“Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Firmansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam terus diperkuat melalui sistem yang terintegrasi.

Menurutnya, layanan informasi publik telah dijalankan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tersebar di seluruh perangkat daerah serta didukung oleh aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

“Setiap perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing. Selain itu, koordinasi dan evaluasi juga dilakukan secara rutin dengan dukungan aplikasi e-Monev yang dikembangkan Dinas Kominfo untuk memantau pelaksanaan anggaran dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Batam,” ujar Rudi.

Ia menambahkan, setiap laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk akan dipantau serta dilaporkan secara berkala kepada pimpinan daerah, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekretaris Daerah, sehingga tindak lanjut terhadap setiap aduan dapat terus dipastikan.

“Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memonitor aduan yang telah ditindaklanjuti maupun yang masih dalam proses penyelesaian,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Pelatihan Desain Kemasan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif.

Firmansyah menegaskan bahwa kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen. Menurutnya, konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk tersebut.

“Kemasan yang baik dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat identitas usaha, memperluas akses pasar, bahkan membuka peluang untuk menembus pasar nasional maupun global,” ujar Firmansyah.

Ia mengajak para pelaku IKM di Kota Batam untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun branding yang kuat agar mampu bersaing di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif.

“Kreativitas harus menjadi kekuatan utama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis,” katanya.

Firmansyah juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendukung pengembangan IKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi promosi, kemudahan perizinan, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

“Pemerintah Kota Batam akan terus hadir mendampingi pelaku usaha agar IKM dapat tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang telah memberikan dukungan melalui sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ia juga menyambut baik sinergi dengan Bank Sumut melalui sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gufron, melaporkan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 200 pelaku IKM dan dilaksanakan selama satu hari.

Kegiatan ini mengusung tema “Upgrade Kemasan, Upgrade Penjualan: Bangun Branding Produk IKM Batam yang Lebih Kompetitif”.

Menurut Gufron, pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Thomas Anton Christian Tarigan dari Bank Sumut Cabang Batam, serta Bagustian Iskandar dan Meyani Kristina Ningrum yang membawakan materi terkait desain kemasan produk.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku IKM dapat meningkatkan kemampuan dalam merancang kemasan yang menarik, memiliki identitas yang kuat, serta mampu meningkatkan nilai jual produk di pasar yang semakin kompetitif. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kota Batam News Network (PBNN) Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Rabu (17/6/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam tersebut diikuti para admin PBNN dari seluruh perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Rakor ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi komunikasi publik sekaligus meningkatkan efektivitas penyebarluasan informasi pemerintah kepada masyarakat.

Dalam acara itu, Firmansyah menegaskan bahwa media sosial telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik di era digital. Melalui berbagai platform digital, pemerintah dapat menyampaikan program, kebijakan, serta capaian pembangunan secara cepat, akurat, dan mudah diakses masyarakat.

Menurutnya, PBNN memiliki peran penting sebagai jaringan komunikasi yang menghubungkan seluruh perangkat daerah dalam satu ekosistem informasi yang terintegrasi.

“PBNN merupakan wadah strategis untuk memperkuat sinergi komunikasi publik Pemerintah Kota Batam. Melalui kolaborasi yang solid, informasi pembangunan, pelayanan publik, dan berbagai kebijakan pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan luas,” ujar Firmansyah.

Ia juga mengapresiasi komitmen para admin PBNN yang selama ini aktif mendukung publikasi berbagai program dan kegiatan Pemerintah Kota Batam melalui kanal media sosial masing-masing perangkat daerah.

Meski demikian, Firmansyah menilai penyebarluasan informasi masih perlu terus dioptimalkan agar pesan-pesan pemerintah dapat diterima masyarakat secara lebih luas, seragam, dan berkelanjutan.

Karena itu, ia mengarahkan seluruh admin PBNN untuk lebih aktif membagikan kembali berita maupun konten yang dipublikasikan melalui Media Center Pemerintah Kota Batam sebagai sumber informasi resmi yang telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, setiap aktivitas publikasi dan diseminasi informasi diharapkan dilaporkan secara tertib melalui sistem pelaporan yang telah disiapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam. Laporan tersebut akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kinerja jaringan PBNN.

Firmansyah menegaskan bahwa pengelolaan media sosial pemerintah tidak sekadar menjadi sarana publikasi kegiatan, tetapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang harus dijalankan secara profesional, responsif, dan berkelanjutan.

“Keberhasilan komunikasi publik pemerintah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, seluruh perangkat daerah perlu terus memperkuat kolaborasi dan menghadirkan inovasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan Rakor PBNN 2026 menjadi momentum penting untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis.

Menurutnya, kecepatan penyampaian informasi harus selalu diimbangi dengan akurasi dan kredibilitas agar kepercayaan masyarakat terhadap informasi pemerintah terus terjaga.

“PBNN bukan sekadar jaringan publikasi, tetapi menjadi kekuatan kolaboratif yang menyatukan seluruh perangkat daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan secara utuh, terukur, dan berdampak. Ketika seluruh kanal komunikasi pemerintah bergerak dalam satu arah yang sama, kepercayaan publik akan tumbuh dan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” ujar Rudi.

Ia menambahkan, penguatan PBNN merupakan bagian dari transformasi komunikasi digital Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan layanan informasi yang semakin modern, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui Rakor PBNN Tahun 2026, Pemerintah Kota Batam berharap terbangun komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas publikasi dan diseminasi informasi pemerintah. Dengan demikian, berbagai program pembangunan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dapat semakin dikenal, dipahami, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Rakor PBNN 2026 sekaligus menjadi momentum memperkuat ekosistem komunikasi publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya guna mendukung terwujudnya Batam sebagai kota modern, informatif, dan berdaya saing. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Grand Launching Layanan Gadai Emas Rahn yang digelar oleh Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) di Kantor BRK Syariah Cabang Sei Panas, Batam, Rabu (17/6/2026).

Peluncuran layanan Rahn tersebut merupakan langkah strategis BRK Syariah dalam memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Produk ini diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang aman, cepat, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam sambutannya, Firmansyah mengapresiasi inovasi yang dihadirkan BRK Syariah sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kota Batam. Menurutnya, kehadiran layanan gadai emas Rahn tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

“Pemerintah Kota Batam menyambut baik hadirnya layanan Rahn sebagai inovasi di sektor jasa keuangan syariah yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Di tengah dinamika perekonomian saat ini, akses pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai prinsip syariah menjadi kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Firmansyah.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan dunia usaha dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah. Semakin banyak pilihan layanan keuangan yang inklusif, semakin besar pula peluang masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.

“Batam terus berkembang sebagai kota investasi, perdagangan, dan jasa. Pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan ketersediaan layanan keuangan yang merata, mudah dijangkau, dan inovatif. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, manajemen BRK Syariah menjelaskan bahwa layanan gadai emas Rahn dirancang untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan emas sesuai prinsip syariah. Layanan ini menawarkan proses yang cepat, aman, dan transparan.

Melalui peluncuran layanan tersebut, BRK Syariah berharap semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan produk keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun kebutuhan mendesak. Selain itu, kehadiran layanan Rahn juga diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Kota Batam.

Grand Launching Layanan Gadai Emas Rahn BRK Syariah turut dihadiri perwakilan perbankan, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat peran sektor keuangan syariah sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)

Diskominfo Batam – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam, I Wayan Wiradarma, bertindak sebagai inspektur pada Upacara Bendera 17 Hari Bulan Tingkat Kota Batam Tahun 2026 di Dataran Engku Putri, Batamcentre, Rabu (17/6/2026).

Dalam amanatnya, I Wayan Wiradarma menegaskan bahwa peringatan Upacara 17 Hari Bulan bukan sekadar agenda rutin pemerintahan, melainkan momentum untuk memperkuat jati diri dan tanggung jawab sebagai abdi negara serta pelayan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar kepada seluruh aparatur pemerintah agar senantiasa bekerja dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, efektivitas, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik.

“Kepercayaan publik harus terus dijaga melalui sikap, perilaku, dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam atas soliditas dan sinergi yang selama ini terjalin dengan baik dalam menjaga stabilitas daerah.

Ia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk persoalan ekonomi dan dinamika sosial yang kerap diwarnai perbedaan pandangan di ruang publik. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat menyikapi berbagai perbedaan secara bijaksana, tenang, dan dewasa.

“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, jangan sampai perbedaan tersebut menjadi sumber perpecahan,” katanya.

Sebagai wilayah strategis yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional, Batam dinilai membutuhkan iklim yang aman, kondusif, dan mendukung investasi. Untuk itu, Kajari Batam menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan tugas secara profesional serta memperkuat sinergi antarinstansi.

Menurutnya, kolaborasi yang kuat antarlembaga menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum, menjaga stabilitas daerah, serta memberikan jaminan bagi dunia usaha dan investasi.

Selain itu, I Wayan Wiradarma juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Ia menyoroti persoalan banjir yang memerlukan keterlibatan seluruh pihak melalui upaya menjaga kebersihan lingkungan, merawat drainase, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong di kawasan masing-masing.

“Menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Kebersihan drainase dan saluran air harus menjadi perhatian agar risiko banjir dapat diminimalkan,” ujarnya.

Upacara Bendera 17 Hari Bulan Tingkat Kota Batam tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, TNI, Polri, aparatur sipil negara, serta perwakilan berbagai instansi vertikal dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam)