Author: mgub6

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengukuhkan ketua dan pengurus IWAKUSI Batam di Golden Prawn, Bengkong, Kamis (30/4/2026) malam. HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengukuhkan pengurus Ikatan Warga Kuantan Singingi (IWAKUSI) Kota Batam periode 2026-2031 di Golden Prawn, Bengkong, Kamis (30/4/2026) malam. Dalam kepengurusan tersebut, Erlita Amsakar kembali dipercaya sebagai ketua.

Wali Kota Amsakar menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada pengurus yang baru dilantik. Ia menilai IWAKUSI telah berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan di Kota Batam.

“Warga Batam asal Kuantan Singingi luar biasa. Jumlahnya sekitar enam ribu orang dan selama ini terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Batam,” ujarnya.

Ia optimistis kepengurusan periode ini mampu membawa organisasi semakin solid dan berperan lebih luas ke depan. IWAKUSI juga diharapkan menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat Kuantan Singingi dan Pemerintah Kota Batam.

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan halalbihalal yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang mempererat hubungan antarperantau.

Sementara itu, Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, menyebut kegiatan ini menjadi wadah silaturahmi bagi warga Kuansing yang berdomisili di Batam.

“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. IWAKUSI diharapkan menjadi tempat bernaung, bertukar pikiran, dan saling membantu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kepengurusan IWAKUSI merupakan amanah untuk memperkuat hubungan antara masyarakat Kuansing di perantauan dengan daerah asal.

“Selamat dan sukses kepada Ibu Erlita Amsakar atas amanah memimpin IWAKUSI Kota Batam,” katanya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Pemerintah Kota Batam mengucapkan, Selamat Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2026. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pekerja yang menjadi penggerak ekonomi dan pembangunan daerah.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan produktivitas, serta menjaga hubungan industrial yang harmonis demi Batam yang maju dan sejahtera.

Terima kasih atas dedikasi dan kerja kerasmu. Bersama, kita wujudkan Batam yang inklusif dan berdaya saing.

Desain: HUMAS DISKOMINFO BATAM / M RASYID J

#HariBuruh2026 #MayDay2026 #BatamMaju #PekerjaHebat #MediaCenterBatam

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola persampahan. Hal itu disampaikan Amsakar saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (29/4/2026).

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian laporan reses DPRD masa persidangan II tahun sidang 2026, serta penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III tahun 2026.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan bahwa pesatnya pertumbuhan Batam sebagai gerbang perdagangan dan pusat pertumbuhan ekonomi membawa konsekuensi terhadap meningkatnya volume sampah.

Berdasarkan data rencana induk persampahan, timbulan sampah di Batam pada 2025 mencapai sekitar 1.300 ton per hari, seiring jumlah penduduk yang telah menyentuh 1,3 juta jiwa.

“Permasalahan persampahan menjadi tantangan mendasar yang harus ditangani secara serius, terencana, dan komprehensif agar tidak menghambat keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Amsakar, keterbatasan kapasitas layanan dan lahan pengelolaan sampah menuntut pembaruan kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan. Ranperda ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan tersebut sekaligus menyelaraskan regulasi daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta kemajuan teknologi.

Ia menjelaskan, sejumlah poin strategis dalam Ranperda meliputi penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan serta daur ulang sampah, hingga pemanfaatan teknologi dan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi.

Selain itu, Ranperda juga mengatur penguatan pembinaan, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif guna meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan.

Amsakar turut menyoroti bahwa pengajuan Ranperda dilakukan melalui mekanisme kumulatif terbuka karena belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Hal tersebut didasarkan pada kondisi kedaruratan sampah yang ditetapkan pemerintah pusat, serta hasil evaluasi yang menempatkan Batam dalam kategori pembinaan.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa pembenahan tata kelola persampahan tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Melalui Ranperda ini, Pemerintah Kota Batam ingin membangun paradigma baru bahwa sampah bukan sekadar beban, melainkan sumber daya yang memiliki nilai guna dan ekonomi jika dikelola secara produktif.

Amsakar berharap DPRD Kota Batam dapat memberikan dukungan penuh agar pembahasan Ranperda berjalan konstruktif dan menghasilkan regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Sebagai penutup, dilakukan penyerahan dokumen Ranperda secara simbolis dari Wali Kota Batam kepada Ketua DPRD Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Pembina Posyandu Kota Batam, Erlita Amsakar, melayani balita saat peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Lubukbaja, Rabu (28/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / NOVRI MULYADI

Diskominfo Batam – Pembina Posyandu yang juga Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, mengajak seluruh kader Posyandu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan saat peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 yang digelar di Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Lubukbaja, Rabu (28/4/2026).

Dalam sambutannya, Erlita menjelaskan bahwa peran Posyandu kini mengalami perkembangan signifikan. Jika sebelumnya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu hamil dan anak, saat ini Posyandu mengemban peran lebih luas melalui penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Enam SPM tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024.

“Posyandu kini menjadi pusat layanan yang lebih komprehensif. Tidak hanya kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang dasar pelayanan masyarakat,” ujar Erlita.

Ia mengajak para kader untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas diri seiring bertambahnya tanggung jawab.

“Kepada para kader, teruslah bekerja dengan baik dan melayani masyarakat dengan ikhlas. Tugas kita memang bertambah, tetapi dampaknya sangat besar bagi masyarakat,” katanya.

Erlita juga menekankan pentingnya menjadikan Posyandu sebagai pusat layanan dasar yang aktif, solutif, dan dekat dengan masyarakat.

“Jadikan Posyandu sebagai wadah untuk belajar dan meningkatkan kualitas pelayanan. Layani masyarakat dengan baik agar semakin sehat dan sejahtera,” tambahnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan Deputi Kepala Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (29/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memperkuat sinergi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengembangan Kebun Raya Batam. Hal ini ditandai dengan audiensi antara Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Deputi Kepala Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (29/4/2026).

Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN, Asep, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Batam. Audiensi ini menjadi langkah strategis untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sebelumnya telah disepakati, sebagai turunan dari nota kesepahaman (MoU) antara kedua pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar menegaskan komitmen Pemko Batam untuk mempercepat implementasi kerja sama, khususnya dalam pengembangan Kebun Raya Batam. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal, terutama jika didukung kepastian status lahan dan pengelolaan yang terintegrasi.

“Keberadaan Kebun Raya Batam sangat strategis. Selain sebagai pusat konservasi dan pengayaan tumbuhan, juga berpotensi menjadi pengungkit sektor pariwisata,” ujar Amsakar.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan BRIN dalam mempercepat realisasi sejumlah poin kerja sama, terutama terkait pengelolaan kebun raya, penguatan riset, serta pengayaan koleksi tanaman.

Sementara itu, pihak BRIN menyambut baik komitmen tersebut. Mereka menilai Kebun Raya Batam memiliki posisi yang potensial, terutama karena berada di kawasan Nongsa yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Batam.

Dengan pengembangan yang tepat, kawasan ini diyakini dapat menjadi bagian dari ekosistem pariwisata terintegrasi di Kota Batam.

Amsakar menambahkan, pengembangan yang diiringi dengan publikasi secara masif akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan wisatawan.

“Jika Kebun Raya Batam dapat kita dorong menjadi destinasi unggulan dan dipublikasikan secara luas, tentu akan berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisatawan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, Kebun Raya Batam diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pusat konservasi, tetapi juga berkembang menjadi ikon baru pariwisata berbasis ekologi di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan Kepala Imigrasi Kepri di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (29/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau di ruang kerjanya, Rabu (29/4/2026). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dalam mendukung sektor investasi dan pariwisata di Batam.

Dalam audiensi tersebut, Amsakar menegaskan bahwa Batam memiliki keunggulan komparatif, terutama dari sisi geografis dan konektivitas internasional. Letaknya yang berada di jalur perdagangan global menjadikan Batam sebagai simpul penting pergerakan manusia, barang, dan modal.

“Kepri, khususnya Batam, memiliki daya tarik tersendiri. Banyak pihak yang berminat untuk datang, berusaha, dan berinvestasi,” ujarnya.

Menurutnya, tingginya arus migrasi di Batam tidak hanya menjadi isu administratif, tetapi juga peluang ekonomi yang harus dikelola secara optimal. Ia menilai, sistem keimigrasian yang adaptif dan pelayanan yang efisien mampu mengonversi mobilitas tersebut menjadi kekuatan pertumbuhan daerah.

Amsakar juga menekankan bahwa sektor pariwisata masih menjadi tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, penguatan sektor ini memerlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran strategis imigrasi dalam memberikan kemudahan akses bagi wisatawan dan investor.

“Koordinasi yang kuat adalah kunci. Kita ingin Batam tampil sebagai kota yang terbuka, progresif, tetapi tetap tertib dan terkendali,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan, menyampaikan bahwa Batam menjadi prioritas dalam penguatan layanan keimigrasian. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki banyak pintu masuk internasional.

“Batam sangat strategis karena memiliki banyak pelabuhan. Kondisi ini memudahkan pengawasan lalu lintas orang secara cepat dan efektif,” jelasnya.

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat dalam menjaga iklim investasi dan pariwisata tetap kondusif. Pihaknya berkomitmen mendukung kebutuhan daerah melalui kemudahan layanan keimigrasian bagi investor dan wisatawan.

“Kami siap mendukung Kepri, khususnya Batam, dari sisi keimigrasian untuk memfasilitasi investor dan mendorong sektor pariwisata,” tegasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan instansi vertikal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan. Dok HUMAS DISKOMINFO BATAM

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memberikan klarifikasi terkait isu yang dinilai menyinggung aspek sensitif di tengah masyarakat.

Kepala Diskominfo Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan bahwa dinamika tersebut perlu disikapi secara bijak dan tidak diperbesar sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan sosial.

“Setiap informasi yang beredar hendaknya disaring dengan cermat. Jangan sampai perbedaan pandangan justru memicu kesalahpahaman yang lebih luas,” ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan, Pemko Batam berkomitmen menjaga stabilitas daerah dengan mengedepankan komunikasi yang inklusif, santun, dan bertanggung jawab. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dikelola secara dewasa.

Isu ini mencuat setelah muncul kritik dari sejumlah pihak terhadap pernyataan yang dinilai mengandung muatan sensitif dan berpotensi menimbulkan tafsir beragam di ruang publik. Kondisi tersebut kemudian memicu perhatian berbagai kalangan, termasuk lembaga pengawas pelayanan publik.

Menyikapi hal itu, Rudi menekankan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif serta menghindari narasi yang dapat memperkeruh keadaan.

“Pemerintah hadir sebagai penyejuk. Kami membuka ruang dialog agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara konstruktif dan tidak berkembang menjadi konflik,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga persatuan di Kota Batam yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman yang harmonis.

“Batam adalah rumah bersama. Sudah sepatutnya kita rawat dengan sikap saling menghargai dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu utuh,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berjabat tangan dan berbincang dengan Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, usai pertemuan di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima kunjungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/4/2026).

Kunjungan yang dipimpin Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar, bertujuan melakukan studi komparasi terkait strategi menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat heterogen serta pengembangan digitalisasi pelayanan publik di Batam.

Dalam sambutannya, Wayan Diar mengapresiasi kemajuan Batam dalam mengintegrasikan layanan publik berbasis digital. Ia menyebut Kabupaten Bangli, dengan jumlah penduduk sekitar 260 ribu jiwa dan sektor pertanian sebagai penopang utama, ingin mengadopsi praktik baik dari Batam.

“Kami ingin mempelajari implementasi digitalisasi di Batam, khususnya pada layanan administrasi kependudukan yang telah memanfaatkan sistem barcode. Meski karakteristik daerah berbeda, semangat inovasi ini akan kami coba terapkan di Bangli,” ujarnya.

Ia juga mempromosikan potensi wisata Bangli, seperti Danau Batur dan Desa Penglipuran, sekaligus mengundang Pemerintah Kota Batam untuk berkunjung.

Sementara itu, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa kondusivitas daerah menjadi kunci utama dalam menjaga keberlangsungan investasi dan pariwisata di Batam.

“Batam merupakan daerah multikultural dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Pemerintah bersama Forkopimda berkomitmen hadir dalam berbagai kegiatan keagamaan untuk menjaga kebersamaan dan persatuan,” ujarnya.

Ia menegaskan, harmoni sosial menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan berkelanjutan.

Selain itu, Amsakar juga memaparkan perkembangan Batam, mulai dari era Otorita hingga penerapan kebijakan ex-officio yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BP Batam, terutama setelah terbitnya regulasi terbaru.

Sejumlah capaian makro turut disampaikan, di antaranya pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 yang mencapai 6,88 persen, realisasi investasi sebesar Rp69,3 triliun atau melampaui target, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 83,8.

Selain itu, tingkat kemiskinan menurun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Dari sisi fiskal, Batam juga masuk lima besar nasional dalam kemandirian daerah, dengan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 58 persen dari total APBD.

Terkait pelayanan publik, Amsakar mendorong rombongan Bangli untuk meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Batam yang telah mengintegrasikan lebih dari 1.400 jenis layanan, termasuk layanan kependudukan berbasis barcode dan dashboard digital investasi.

“Tidak ada daerah yang paling unggul. Yang ada adalah saling berbagi praktik baik untuk kemajuan bersama,” kata Amsakar.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Batam, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forkopimda Kota Batam, serta jajaran perangkat daerah Kabupaten Bangli. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meresmikan Kantor Cabang Bank Sumut di Ruko Rafflesia, Batamcentre, Senin (27/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meresmikan Kantor Cabang Bank Sumut Batam dan Halte Rafflesia Bank Sumut di Ruko Rafflesia, Batam Centre, Senin (27/4/2026). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara sektor perbankan dan pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kegiatan diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota Batam dan Bank Sumut, dilanjutkan dengan prosesi pemotongan pita. Pada kesempatan itu, Wali Kota bersama jajaran direksi Bank Sumut juga menyerahkan buku tabungan secara simbolis kepada pelajar SD dan SMP Advance sebagai bentuk dukungan terhadap literasi keuangan sejak dini.

Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi Bank Sumut yang memilih Batam sebagai lokasi pengembangan usaha. Ia menilai keputusan tersebut sejalan dengan kinerja ekonomi Batam yang terus menunjukkan tren positif pada 2026.

“Batam merupakan salah satu daerah tujuan investasi. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi mencapai Rp17,5 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,6 triliun, atau tumbuh 102,85 persen,” ujarnya.

Amsakar menekankan pentingnya peran perbankan dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemerintah Kota Batam, kata dia, menyiapkan program bantuan modal hingga Rp20 juta dengan bunga ditanggung pemerintah.

“Kami berharap Bank Sumut dapat membantu menyalurkan pembiayaan tersebut kepada pelaku usaha. Masyarakat cukup membayar angsuran pokok, sementara bunga menjadi tanggung jawab pemerintah,” katanya.

Ia juga meminta dukungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mencari solusi atas kendala administratif, seperti BI Checking, agar masyarakat berpenghasilan rendah lebih mudah mengakses pembiayaan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menyatakan komitmennya untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Batam. Bank Sumut, lanjutnya, siap mendukung digitalisasi layanan daerah, termasuk sistem penerimaan pajak daerah yang terintegrasi.

“Kami berkomitmen mendukung peningkatan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi 11 objek pajak serta pengembangan sistem pembayaran digital yang mampu memisahkan komponen pajak secara otomatis,” ujarnya.

Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Bank Indonesia dan OJK Kepulauan Riau, unsur TNI, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, serta pelaku usaha dari berbagai sektor. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Sekda Batam, Firmansyah. HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengangkat tema creative financing serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/4/2026).

Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Salah satunya melalui penerapan work from home (WFH) yang mulai diberlakukan sejak 24 April 2026.

Kebijakan WFH tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja melalui penyesuaian pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

“Efisiensi belanja tidak dilakukan secara sembarangan. Pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap terjaga, dan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan,” tegas Firmansyah.

Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kebijakan tersebut ditargetkan mampu menghemat belanja daerah sekitar Rp18,2 miliar. Efisiensi itu mencakup pengurangan belanja operasional perkantoran, penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta pengurangan perjalanan dinas luar daerah.

Firmansyah juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan forum FGD ini secara optimal. Ia berharap berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.

“Manfaatkan forum ini sebaik mungkin. Pahami dan dalami berbagai kendala yang ada agar pengelolaan APBD 2026 dapat semakin baik,” ujarnya.

FGD Pengelolaan APBD 2026 tingkat Kota Batam ini menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, serta Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri, Fernando H. Siagian. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)