Category: Batam

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong mahasiswa baru Universitas Internasional Batam (UIB) untuk mengenali potensi diri, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman.

Pesan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) UIB Tahun Akademik 2026/2027 di Sport Hall UIB, Sabtu (22/8/2026).

Di hadapan ribuan mahasiswa baru, Amsakar mengingatkan bahwa memasuki dunia perguruan tinggi merupakan awal dari perjalanan untuk membangun kapasitas diri. Karena itu, mahasiswa diminta memanfaatkan masa perkuliahan untuk belajar, mengasah keterampilan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Selamat menghadapi dunia baru. Belajar dengan baik, rajinlah belajar, dan kembangkan kemampuan kalian. Ingat, kalian adalah calon pemimpin masa depan,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menuntut generasi muda memiliki kemampuan beradaptasi. Mahasiswa tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan akademik, tetapi juga perlu memahami potensi diri serta tantangan yang akan dihadapi.

“Apa yang tadi saya sampaikan adalah mahasiswa harus memiliki pemahaman awal tentang bakat mereka, tantangan yang dihadapi di era disrupsi informasi saat ini, serta bagaimana kehidupan kampus ini harus disikapi,” katanya.

Menurut Amsakar, PKKMB memiliki peran penting dalam memberikan gambaran awal kepada mahasiswa mengenai kehidupan perguruan tinggi. Pembekalan tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa menyiapkan mental dan pola pikir sebelum mengikuti proses perkuliahan.

“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman awal kepada adik-adik mahasiswa, sehingga pada saat perkuliahan nanti mereka sudah siap dan memiliki pengetahuan awal tentang kehidupan kampus,” ujarnya.

Amsakar mengaku senang dapat bertemu langsung dengan mahasiswa baru UIB yang kelak diharapkan menjadi bagian dari generasi penerus bangsa dan turut berkontribusi bagi pembangunan Batam.

“Intinya, saya sangat senang bisa hadir di hadapan para calon pemimpin bangsa yang hebat ini. Sukses selalu, kalian keren!” kata Amsakar.

Kehadiran Amsakar disambut hangat civitas academica UIB dan ribuan mahasiswa baru. Pemerintah Kota Batam terus mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia melalui dukungan terhadap sektor pendidikan, sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi yang kompeten, adaptif, dan mampu menghadapi perubahan zaman. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Malam peringatan kemerdekaan di Dataran Engku Putri, Batamcentre, Jumat (21/8/2026), tidak hanya menghadirkan hiburan dan kemeriahan. Di tengah ribuan warga yang menikmati Resepsi Kenegaraan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, panggung Semarak Kemerdekaan dikemas menjadi ruang untuk mengetuk pintu kepedulian.

Dari tempat itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajak masyarakat ikut membantu saudara sebangsa yang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Suasana malam semakin hangat ketika Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyapa warga. Di hadapan masyarakat, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Paskibraka, hingga marching band.

Menurut Amsakar, kemerdekaan tidak cukup dirayakan melalui seremoni. Ada nilai kebersamaan dan kemanusiaan yang semestinya terus dihidupkan.

“Karena itu, kami memanfaatkan momentum ini untuk menggalang bantuan bagi masyarakat NTT yang tengah menghadapi bencana,” ujar Amsakar.

Ajakan itu mendapat respons cepat. Dalam penggalangan tahap pertama, donasi yang terkumpul mencapai Rp2,3 miliar. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah perusahaan dan lembaga di Batam dan masih akan terus dihimpun melalui penggalangan berikutnya.

Rinciannya, PT PLN Batam menyumbangkan Rp1 miliar, PT Wasco Engineering Indonesia Rp900 juta, Gabungan Pengusaha Batam Rp300 juta, dan BAZNAS Kota Batam Rp100 juta.

“Gebrakan pertama kita untuk peduli NTT sudah terkumpul Rp2,3 miliar. Ini adalah bentuk keberpihakan dan cinta kita terhadap sesama anak bangsa,” ujar Amsakar.

Ia kemudian menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada perwakilan masyarakat NTT yang berada di Kota Batam.

Bagi Amsakar, kepedulian seperti itu bukan hal baru bagi masyarakat Batam. Sebelumnya, solidaritas warga Batam juga ditunjukkan melalui penggalangan bantuan sebesar Rp7,5 miliar untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Medan beberapa waktu lalu.

“Semangat yang sama, diharapkan kembali tumbuh untuk membantu masyarakat NTT,” katanya.

Amsakar pun mengajak masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan bantuan melalui kanal digital QRIS yang telah disiapkan panitia. Penggalangan donasi akan terus dilakukan sebagai bentuk gotong royong masyarakat Batam.

“Mari menjadi warga yang tidak hanya peduli pada pembangunan daerah, tetapi juga peka terhadap nasib saudara kita sebangsa dan setanah air,” katanya.

Malam itu, panggung kemerdekaan akhirnya tidak hanya menjadi tempat warga bernyanyi dan merayakan kebersamaan. Dari tengah keramaian, muncul pesan sederhana bahwa kemerdekaan juga berarti hadir untuk sesama.

Acara yang dihadiri ribuan warga itu makin semarak dengan hadirnya artis ibukota Charly Setia Band. Di panggung kemerdekaan ini, Charly melantunkan berbagai lagu-lagu populernya seperti Jangan Pernah Berubah, Putri Iklan, Aku Terjauh, Kehilangan, Saat Terakhir, Asamara, dan beberapa lagu lainnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan penjelasan terkait beredarnya foto Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama pengusaha Yuwanky. Klarifikasi tersebut disampaikan untuk memberikan gambaran utuh mengenai waktu, momentum, dan konteks pengambilan foto sehingga informasi yang diterima masyarakat tetap sesuai fakta.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, foto tersebut diambil pada Selasa, 17 Maret 2026, bertepatan dengan penandatanganan kerja sama pemanfaatan Pasar Induk Jodoh.

“Foto itu diambil dalam momentum penandatanganan kerja sama pemanfaatan Pasar Induk Jodoh pada Maret 2026. Saat itu, konteksnya adalah kegiatan kerja sama dan tidak berkaitan dengan perkara hukum yang saat ini sedang dijalani Yuwanky,” ujar Rudi, Jumat (21/8/2026).

Rudi menjelaskan, pada saat proses kerja sama berlangsung, Yuwanky tidak memiliki status hukum dalam perkara yang kini ditangani Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Begitu pula dengan PT Usaha Jaya Karya Makmur yang terpilih sebagai pengelola Pasar Induk Jodoh. Menurut Rudi, perusahaan tersebut mengikuti proses tender terbuka dan memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan dalam proses pemilihan.

“Kerja sama tersebut dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan. Pada saat proses berlangsung, perusahaan memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti tender secara terbuka,” katanya.

Rudi menambahkan, berdasarkan dokumen administrasi yang dimiliki dalam proses kerja sama, PT Usaha Jaya Karya Makmur tidak memiliki keterkaitan dengan jenis usaha yang saat ini menjadi bagian dari penyidikan Bareskrim Polri.

Ia menegaskan, klarifikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kerja jurnalistik maupun keputusan redaksional media. Pemko Batam, kata Rudi, tetap menghormati kebebasan pers sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.

“Wali Kota Batam sangat menghargai kerja-kerja jurnalistik dan menghormati kebebasan pers. Klarifikasi ini semata-mata untuk memberikan konteks yang utuh agar informasi mengenai foto tersebut dapat dipahami sesuai waktu dan peristiwa saat foto itu diambil,” ujarnya.

Menurut Rudi, penyampaian informasi yang lengkap penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang proporsional mengenai suatu peristiwa, terutama ketika sebuah dokumentasi lama kembali beredar di ruang publik.

Di sisi lain, Rudi menyampaikan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dijalani Yuwanky di Bareskrim Polri.

“Pemko Batam menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rudi.

Dengan klarifikasi tersebut, Pemko Batam berharap masyarakat memperoleh informasi yang lebih utuh mengenai konteks foto dan kerja sama pemanfaatan Pasar Induk Jodoh yang berlangsung pada Maret 2026. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat lokal sekaligus menekan angka pengangguran. Upaya tersebut diwujudkan melalui pertemuan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan perwakilan 15 perusahaan besar di Kota Batam, Kamis (20/8/2026).

Kepala Disnaker Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan, pertemuan tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah dan dunia usaha, terutama dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Batam.

Menurut Yudi, langkah tersebut sejalan dengan arahan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam menekan angka pengangguran sekaligus menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

“Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha terkait kebutuhan tenaga kerja, ketersediaan tenaga kerja lokal, serta kompetensi yang dibutuhkan industri,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan, koordinasi dengan APINDO dan perusahaan juga diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja di Batam. Dengan komunikasi yang lebih intensif, kebutuhan tenaga kerja di perusahaan diharapkan dapat diketahui lebih awal dan dipetakan secara terukur.

“Kami ingin kebutuhan tenaga kerja perusahaan bisa diinformasikan lebih dini. Dengan begitu, pencari kerja lokal dapat mempersiapkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan industri,” katanya.

Di sisi lain, perusahaan diharapkan mendapatkan akses terhadap calon tenaga kerja lokal yang lebih siap kerja dan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Yudi menyampaikan, Pemko Batam mendorong keterlibatan putra-putri daerah dalam kesempatan kerja di Batam. Salah satu target yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kemitraan tersebut adalah sedikitnya 20 persen tenaga kerja perusahaan berasal dari masyarakat tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan pendidikan di Batam.

“Harapannya, minimal 20 persen dari jumlah karyawan berasal dari putra-putri tempatan, baik yang lahir maupun yang menamatkan sekolah di Batam. Tentu ini membutuhkan sinergi dan komitmen bersama,” ujarnya.

Selain memperkuat penempatan tenaga kerja, Pemko Batam juga mendorong komunikasi berkelanjutan antara pemerintah daerah, APINDO, dan perusahaan. Langkah tersebut penting agar pemetaan kebutuhan tenaga kerja dapat dilakukan secara lebih akurat.

Dengan pemetaan tersebut, program pelatihan dan peningkatan kompetensi yang dilaksanakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran serta benar-benar menyesuaikan kebutuhan dunia industri.

“Pelatihan jangan berjalan sendiri. Harus ada keterkaitan dengan kebutuhan nyata perusahaan. Karena itu, komunikasi dengan dunia usaha menjadi sangat penting,” kata Yudi.

Ia berharap pertemuan tersebut menjadi awal dari komitmen bersama dalam membangun pola kemitraan yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah, kata dia, akan menjalankan peran sebagai fasilitator dan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha.

Sementara itu, perusahaan tetap memiliki kewenangan dalam menetapkan standar, tahapan, serta keputusan rekrutmen sesuai kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan masing-masing perusahaan.

“Pemerintah hadir sebagai fasilitator dan penghubung. Pada akhirnya, perusahaan tetap memiliki kewenangan menentukan standar dan proses rekrutmen sesuai kebutuhan. Yang penting, kita membangun komunikasi agar peluang kerja bagi tenaga kerja lokal semakin terbuka,” tutur Yudi. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menerima audiensi jajaran PT McDermott di Ruang Kerja Wali Kota Batam, Kamis (20/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari ketentuan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga penguatan kontribusi industri terhadap pembangunan daerah.

Amsakar mengapresiasi keberadaan McDermott yang dinilai turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam. Menurutnya, kehadiran perusahaan industri berskala internasional tidak hanya berkaitan dengan investasi, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.

“Kami mengapresiasi dan menyambut baik kehadiran serta kontribusi McDermott di Batam. Perusahaan ini cukup berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi Batam, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat tempatan,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Batam berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif sekaligus memastikan pertumbuhan industri memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

“Kita ingin investasi yang tumbuh di Batam juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, ruang kolaborasi dengan dunia usaha harus terus kita perkuat, termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat tempatan,” katanya.

Amsakar menambahkan, berbagai kebutuhan perusahaan yang berkaitan dengan pemerintah daerah akan terus dikoordinasikan untuk mencari solusi yang memberikan kepastian dan kemudahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Di kesempatan sama, Li Claudia mendorong McDermott memperluas kontribusinya di bidang pendidikan. Ia berharap kemitraan antara perusahaan dan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sektor industri dan ketenagakerjaan, tetapi juga turut mendukung pengembangan generasi muda Batam.

“Kalau bisa, bantu kami juga terkait pendidikan. Kami ingin anak-anak Batam memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri,” kata Li Claudia.

Sementara itu, Chief Operations Specialist McDermott, Thomas A. Labrie, menyampaikan sejumlah agenda pengembangan perusahaan di Batam. Salah satunya terkait pengurusan integrasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

McDermott juga berencana mengembangkan fasilitas melalui pendalaman dan pelebaran pelabuhan. Menurut Thomas, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar berbagai proses yang berkaitan dengan rencana tersebut dapat berjalan lebih cepat.

“Dengan dukungan Ibu Li dan Pak Amsakar, kami berharap akan ada percepatan,” ujar Thomas.

Selain pengembangan fasilitas, McDermott terus menjalankan program pengembangan sumber daya manusia lokal. Perusahaan berupaya meningkatkan kapasitas pemuda tempatan agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Thomas mengatakan, McDermott telah menjalin kerja sama dengan delapan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Batam dan Kepulauan Riau serta lima perguruan tinggi. Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

Melalui kerja sama tersebut, McDermott turut mendorong penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan industri, berbagi pengetahuan, serta memberikan pelatihan kepada guru dan dosen. Pelatihan juga diberikan kepada siswa SMK dan mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

“Kami ingin bagaimana talenta lokal bisa terus berkembang, sehingga pemuda tempatan memiliki skill yang dibutuhkan untuk bekerja di industri,” kata Thomas.

Menurutnya, pengembangan tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dari kontribusi McDermott terhadap daerah. Dengan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional diharapkan semakin banyak dipenuhi dari Batam dan wilayah sekitarnya.

Komitmen tersebut juga mencakup perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Thomas menyebutkan, McDermott terus meningkatkan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas yang direkrut perusahaan.

“Tahun lalu kami merekrut lima tenaga kerja disabilitas. Tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 32,” ujarnya.

Amsakar menyambut positif komitmen tersebut. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri yang inklusif.

Pemko Batam, lanjut Amsakar, akan terus membuka ruang komunikasi dengan pelaku industri, termasuk McDermott. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penyelesaian berbagai persoalan terkait investasi, kemudahan berusaha, pengembangan infrastruktur, pendidikan, hingga peningkatan kualitas tenaga kerja.

Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Batam. Pertumbuhan tersebut diharapkan tidak hanya bertumpu pada investasi, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat lokal. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Batam Aero Engine resmi diresmikan di Hangar F Batam Aero Technic. Kehadirannya memperkuat industri MRO (maintenance, repair and overhaul) sekaligus membuka peluang bagi tenaga ahli penerbangan di Indonesia.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad: investasi bukan hanya soal modal, tetapi juga tentang lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja.

Batam makin siap menjadi bagian penting ekosistem penerbangan nasional.

Video: HUMAS DISKOMINFO BATAM / MUHAMZANI / YUDHA

#Batam #BatamAeroEngine #Penerbangan #MRO #Investasi #BatamMaju

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota Batam terus merealisasikan 15 program prioritas kepemimpinan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Salah satunya melalui peningkatan kualitas pelatihan tenaga kerja dan industri kreatif melalui Dinas Tenaga Kerja.

Realisasi pelatihan ini menjadi komitmen Amsakar-Li Claudia khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten serta mampu bersaing di tengah kebutuhan industri yang terus berkembang di Batam.

Seluruh penyelenggaraan 82 jenis pelatihan berbasis kompetensi bagi sebanyak 1.984 orang tenaga kerja dan calon tenaga kerja yang memiliki KTP Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pelatihan tidak dipungut biaya karena dibiayai melalui APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026.

Pelatihan mencakup berbagai bidang yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Beberapa di antaranya Accounting Level 1, Ahli K3 Umum, AutoCAD, Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, Desain Grafis, Digital Marketing UMKM, Editor Produk Multimedia, Electrical Technician, Fitter Pipe, Fitter Structure, Food and Beverage, Forklift, Human Capital, Jasa Boga, Web Development, Las 3G hingga 6G, Mekanik Motor Roda Dua, Menjahit, Mobile Programming, Operator Excavator, Operator K3, Operator Komputer, Public Speaking, Rigger, Scaffolding, Security, Tata Boga, Tata Rias, Teknisi Jaringan Komputer, Web Programming, serta berbagai pelatihan Welder.

Sejumlah pelatihan memiliki persyaratan khusus. Pelatihan HRD Pariwisata, Ahli K3 Umum, Operator K3, Operator K3 Migas, Pengawas K3 Migas, dan Petugas K3 mensyaratkan pendidikan minimal Diploma 3. 

Sementara pelatihan Teknisi K3 Listrik ditujukan dengan mengutamakan peserta yang memiliki latar belakang pendidikan atau kompetensi kelistrikan. Untuk pelatihan las 4G, 5G hingga 6G, peserta yang memiliki pengalaman pada kompetensi Welder Dasar, Las 1G, 2G dan 3G menjadi prioritas.

Pelaksanaan program diawali dengan pendaftaran online pada 9-10 Februari 2026, dilanjutkan daftar ulang dan verifikasi data pada 11-13 Februari 2026 sesuai kelompok nomor pelatihan. Peserta kemudian mengikuti tahapan seleksi berupa tes tertulis dan wawancara pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ditunjuk Disnaker Kota Batam.

Program pelatihan berbasis kompetensi diharapkan menjadi instrumen pemerintah dalam memperluas akses peningkatan keterampilan dan memperbesar peluang masyarakat Batam untuk masuk serta berkembang di dunia kerja. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendorong penguatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih mudah diakses masyarakat yang berhak, khususnya nelayan di wilayah hinterland. Kondisi geografis Batam sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penerapan kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Distribusi BBM Bersubsidi melalui Subpenyalur dan Penerbitan Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu (JBT) di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (20/8/2026).

Kegiatan yang digelar Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Batam tersebut, dibuka Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, yang diwakili Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto. Ia mengatakan, Batam memiliki karakter wilayah yang berbeda dengan daerah lain karena terdiri atas kawasan mainland dan hinterland. Dari 12 kecamatan di Batam, sembilan berada di mainland, sedangkan tiga lainnya, yakni Belakang Padang, Bulang, dan Galang, berada di wilayah hinterland.

“Batam merupakan wilayah kepulauan dengan kurang lebih 371 pulau. Kondisi geografis ini memberikan tantangan tersendiri dalam penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk distribusi BBM bersubsidi,” ujarnya.

Menurut Yudi, sebagian besar masyarakat di wilayah hinterland menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, kebijakan distribusi BBM bersubsidi perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan pola aktivitas nelayan yang tersebar di berbagai pulau.

Ia menilai pendekatan yang diterapkan di daerah dengan kawasan nelayan yang terkonsentrasi tidak serta-merta dapat diterapkan di Batam. Di sejumlah daerah, kampung nelayan, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas penyaluran BBM berada dalam satu kawasan. Sementara itu, nelayan Batam tersebar di berbagai pulau dengan akses transportasi yang tidak selalu mudah.

“Karena itu, kebijakan distribusi BBM bersubsidi di Batam harus mempertimbangkan karakter wilayah kepulauan dan pola aktivitas nelayan yang tersebar,” katanya.

Yudi mengungkapkan, dari sekitar 7.000 kapal nelayan kecil berukuran 0–5 gross ton (GT) yang selama ini difasilitasi dalam penerbitan rekomendasi, baru sekitar 753 nelayan yang tercatat memiliki surat rekomendasi melalui sistem X-Star. Artinya, jumlah nelayan yang telah memiliki surat rekomendasi tersebut baru sekitar 10 persen dari keseluruhan data yang dimiliki Pemko Batam dalam hal ini Dinas Perikanan Kota Batam.

Menurutnya, masih rendahnya jumlah penerima surat rekomendasi antara lain disebabkan proses administrasi yang harus dilalui nelayan cukup panjang. Sebelum rekomendasi diterbitkan Dinas Perikanan, nelayan harus memenuhi sejumlah persyaratan dari instansi terkait, termasuk dokumen dari Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP), serta dokumen administrasi kapal dan aktivitas penangkapan ikan.

 

Faktor geografis juga menjadi kendala. Nelayan di wilayah hinterland harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengakses layanan administrasi. Bahkan, sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan puluhan hingga sekitar 100 kilometer. Khusus wilayah Belakang Padang, terdapat pula perairan yang masuk dalam cakupan KSOP Karimun.

“Bagi nelayan yang tinggal di pulau-pulau, perjalanan tersebut tentu membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit,” ujarnya.

Selain administrasi dan jarak, keterbatasan transportasi antarpulau turut memengaruhi akses nelayan terhadap BBM. Nelayan dari Pulau Kasu, Pulau Karas, dan sejumlah pulau lainnya, misalnya, masih harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk memperoleh BBM setelah kembali melaut. Jarak menuju titik penyalur dapat mencapai sekitar 40–50 kilometer.

Karena itu, persoalan BBM bersubsidi bagi nelayan, menurut Yudi, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok. Akses menuju penyalur, kondisi geografis, sarana transportasi, serta kemudahan administrasi juga perlu menjadi perhatian.

“Kita ingin kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya nelayan di wilayah hinterland,” katanya.

Sementara itu, Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fathul Nugroho, mengatakan, karakter Batam sebagai wilayah kepulauan perlu menjadi perhatian dalam penyaluran BBM bersubsidi.

Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Fathul mengaku telah meninjau salah satu SPBU nelayan di Batam. Dari kunjungan itu, BPH Migas menerima sejumlah aspirasi, termasuk kebutuhan pembangunan subpenyalur di wilayah yang lokasinya jauh dari SPBU reguler maupun SPBU Kompak.

“Kehadiran subpenyalur diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya nelayan, dalam memperoleh BBM bersubsidi,” katanya.

Fathul menjelaskan, BPH Migas telah menerapkan kebijakan penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT melalui Peraturan BPH Migas Nomor 4 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan atas Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023.

Dalam ketentuan terbaru tersebut terdapat sejumlah penyesuaian, antara lain mengenai masa berlaku surat rekomendasi, pembatasan alat yang digunakan, serta ketentuan terkait alat tangkap, mesin kapal, dan peralatan pertanian bagi kelompok masyarakat yang berhak.

Penetapan lembaga penyalur dalam surat rekomendasi juga diarahkan agar lokasinya lebih dekat dengan masyarakat penerima. Khusus nelayan, ketentuan tersebut memungkinkan pembelian BBM pada dua lembaga penyalur.

“Hal ini penting karena aktivitas nelayan tidak selalu berada di satu wilayah. Nelayan dari Batam dapat melakukan aktivitas penangkapan hingga ke Natuna atau Kepulauan Anambas,” ujarnya.

Menurut Fathul, kebijakan tersebut diharapkan memberikan kemudahan bagi nelayan dalam memperoleh BBM bersubsidi di wilayah tempat mereka menjalankan aktivitas, sekaligus memastikan distribusi tetap tepat sasaran.

Ia juga mengingatkan bahwa kuota BBM bersubsidi bukan berarti harus dihabiskan setiap bulan. Penggunaan BBM harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aktivitas melaut.

“Ketika nelayan sedang tidak melaut atau aktivitas penangkapannya berkurang, BBM bersubsidi tidak boleh tetap diambil tanpa kebutuhan yang jelas,” katanya.

Fathul menegaskan, subsidi BBM merupakan bentuk dukungan negara kepada masyarakat yang berhak. Karena itu, penggunaannya harus dijaga agar tidak disalahgunakan.

Fathul juga mendorong penerapan sistem digital dalam penerbitan surat rekomendasi. Menurutnya, digitalisasi diharapkan membuat proses penerbitan rekomendasi lebih tertib, transparan, mudah dipantau, serta mampu memperkuat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Di sisi lain, Pemko Batam juga terus mendorong pembangunan fasilitas pendukung masyarakat pesisir. Pada tahun sebelumnya, Batam mendapatkan dukungan pembangunan tiga kampung nelayan, yakni di Semulang, Kasu, dan Sekupang.

Salah satunya Kampung Nelayan Semulang yang dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025. Di kawasan tersebut juga telah tersedia fasilitas pelabuhan penumpang dengan panjang sekitar 165 meter.

Di lokasi sama, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kota Batam Nurhasanah mengatakan, sosialisasi tersebut diikuti perwakilan perangkat daerah, para camat dan lurah, pengurus subpenyalur, penyuluh pertanian, serta tokoh masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam tiga sesi, yakni pembukaan, pemaparan materi oleh narasumber, dan tanya jawab. Melalui kegiatan ini, Pemko Batam berharap seluruh pihak memahami mekanisme distribusi BBM bersubsidi melalui subpenyalur dan penerbitan surat rekomendasi bagi konsumen pengguna JBT.

“Diharapkan seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif, khususnya pada sesi tanya jawab, sehingga berbagai hal berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi dan penerbitan surat rekomendasi dapat dipahami secara menyeluruh,” kata Nurhasanah.

Pemko Batam menegaskan, penguatan distribusi BBM bersubsidi perlu dilakukan secara bersama-sama agar subsidi energi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi Batam sebagai daerah kepulauan, upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari peningkatan pelayanan publik dan dukungan terhadap keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyiapkan pembangunan jalan lingkar sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung pertumbuhan kota. Program tersebut menjadi bagian dari arah pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra.

Amsakar mengatakan, pembangunan jalan lingkar diperlukan untuk memperkuat jaringan jalan dan membuka konektivitas baru di sejumlah kawasan. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan kawasan.

“Kita ingin pembangunan jalan tidak hanya berorientasi pada membuka akses, tetapi juga membangun konektivitas antarkawasan. Jalan lingkar ini menjadi bagian dari upaya kita menyiapkan infrastruktur Batam untuk kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota ke depan,” kata Amsakar.

 

Rencana pembangunan jalan lingkar Batam terbagi menjadi tiga bagian, yakni Lingkar Selatan, Lingkar Utara, dan Lingkar Tengah. Pemko Batam melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Batam mencantumkan ketiga koridor tersebut sebagai bagian dari rencana pembangunan jalan lingkar.

Untuk Lingkar Selatan, rencana trase memiliki total panjang 10,075 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp183,32 miliar. Jalurnya antara lain mencakup Simpang Sei Pancur–Simpang Kampung Bagan–Waduk Duriangkang, Jalan Waduk Duriangkang sisi laut, jembatan Waduk Duriangkang sisi laut, hingga Waduk Duriangkang–Simpang Bumi Perkemahan.

Sementara itu, Lingkar Utara direncanakan sepanjang 14,508 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp260,42 miliar. Rute tersebut mencakup sejumlah titik mulai dari Simpang Golden Prawn, kawasan Bundaran Ocarina, Gedung Sumatera, Central Boulevard, Botania Garden, hingga kawasan Simpang Kaveling Sambau.

Adapun Lingkar Tengah memiliki rencana panjang 18,558 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp355,76 miliar. Trasenya antara lain menghubungkan kawasan Simpang Kantor Lurah Kibing, Jalan Diponegoro, Tiban Housing, Tiban Indah, hingga kawasan Tanjung Uma dan Pondok Pelangi.

Jika seluruh rencana tersebut digabungkan, panjang trase Lingkar Selatan, Utara, dan Tengah mencapai sekitar 43,14 kilometer.

Amsakar menegaskan, pembangunan jalan lingkar akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan perencanaan, anggaran, serta pembagian kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.

“Pembangunan ini membutuhkan perencanaan dan kolaborasi. Karena itu, kita akan melaksanakannya secara bertahap sesuai kemampuan dan prioritas. Yang terpenting, arah pembangunannya jelas dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam rencana pelaksanaan yang disusun DBMSDA Batam, pembangunan jalan lingkar ditargetkan mencapai 3,5 kilometer pada 2026 dan 4,767 kilometer pada 2027.

Menurut Amsakar, pembangunan konektivitas merupakan bagian penting dari pembangunan Batam ke depan. Infrastruktur jalan yang semakin terhubung akan memperpendek waktu tempuh, membuka akses kawasan, serta mendukung pergerakan orang dan barang.

“Batam terus berkembang. Infrastruktur harus mengikuti perkembangan itu. Kita ingin konektivitas semakin baik sehingga masyarakat lebih mudah bergerak dan kegiatan ekonomi dapat tumbuh di berbagai kawasan,” katanya.

Program jalan lingkar tersebut sekaligus memperkuat komitmen Amsakar-Li Claudia dalam membangun infrastruktur yang terintegrasi. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan jalan di kawasan pusat kota, tetapi juga menyiapkan jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah Batam secara lebih luas.

Dengan pembangunan secara bertahap, jalan lingkar diharapkan menjadi salah satu fondasi penting bagi pengembangan Batam sebagai kota industri, perdagangan, jasa, dan investasi. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Batam kembali memperkuat perannya sebagai salah satu pusat industri penerbangan nasional. Hal itu ditandai dengan diresmikannya Batam Aero Engine (BAE), fasilitas pemeliharaan mesin pesawat milik anggota Lion Group, di Hangar F Batam Aero Technic, Rabu (19/8/2026).

Peresmian tersebut mendapat apresiasi dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Menurutnya, kehadiran BAE tidak hanya menambah investasi di Batam, tetapi juga berpotensi memberikan dampak berganda bagi perekonomian daerah dan Provinsi Kepulauan Riau.

Amsakar mengatakan, dari empat kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ada di Batam, Batam Aero Technic merupakan salah satu kawasan yang menunjukkan aktivitas kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ketika Batam Aero Technic kemudian akan melahirkan lagi Batam Aero Engine, ini sesuatu yang patut kita dukung dan apresiasi,” ujar Amsakar.

Ia menilai, keberadaan BAE menunjukkan perkembangan industri Batam mulai mengarah pada sektor yang membutuhkan keahlian dan kompetensi khusus. Menurutnya, investasi tidak semata-mata dilihat dari besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Amsakar juga mengapresiasi rencana penyediaan hunian bagi pekerja. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem industri yang berkelanjutan.

“Ini yang patut diapresiasi ketika Lion Group menghadirkan tenaga kerja yang ahli dan diberikan fasilitas perumahan serta gaji yang layak kepada karyawannya,” katanya.

Ia berharap pola pengembangan industri yang diterapkan Lion Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain yang berinvestasi di Batam. Dengan demikian, pertumbuhan industri tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pekerja.

Sementara itu, Presiden Direktur Lion Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan, peresmian BAE menjadi momentum penting dalam meningkatkan kemampuan Indonesia menangani perawatan mesin pesawat.

BAE berfokus pada pemeliharaan mesin pesawat dan melengkapi layanan Batam Aero Technic dalam ekosistem pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan pesawat atau maintenance, repair and overhaul (MRO).

Daniel menyebutkan, Batam Aero Technic saat ini memiliki sekitar 5.761 pegawai secara kumulatif. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 pekerja berada di Batam.

Menurutnya, kemampuan Indonesia dalam menangani mesin pesawat masih perlu terus diperluas. Kehadiran fasilitas khusus seperti BAE diharapkan dapat memperkuat kapasitas industri nasional sekaligus membuka lebih banyak peluang bagi tenaga ahli di bidang penerbangan.

“Semakin banyak kemampuan, semakin kuat industri penerbangan nasional,” ujar Daniel.

Ia menambahkan, industri MRO membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Tenaga profesional yang terlibat dalam ekosistem tersebut pun tidak hanya berasal dari Batam, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ini menjadi nilai positif bagi Batam, karena industri ini bukan hanya menghadirkan tenaga ahli dari Batam, tetapi dari seluruh Indonesia,” katanya.

Daniel menegaskan, industri MRO perlu terus dikembangkan agar Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan perawatan pesawat secara mandiri. Bertambahnya kapasitas MRO di dalam negeri diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas perawatan pesawat di luar negeri sekaligus membuka peluang bagi Indonesia menggarap pasar jasa perawatan pesawat di kawasan Asia.

Peresmian BAE ditutup dengan penandatanganan prasasti Batam Aero Engine dan penyerahan kunci secara simbolis kepada karyawan Batam Aero Engine. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)