Category: Batam

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meresmikan sekaligus serah terima Lapangan Olahraga Dataran Engku Putri yang direvitalisasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Wasco Engineering Indonesia bersama sejumlah perusahaan mitra. Peresmian tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan fasilitas publik di Kota Batam.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita oleh Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, perwakilan manajemen PT Wasco Engineering Indonesia, serta pimpinan perusahaan mitra di Lapangan Basket Dataran Engku Putri, Batamcentre, Kamis (25/6/2026).

Perusahaan yang terlibat dalam revitalisasi tersebut antara lain PT Schneider Electric France, PT Jotun Indonesia, PT Eka Vita, dan PT Batam Cyclet.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada PT Wasco Engineering Indonesia dan seluruh perusahaan yang telah berkontribusi melalui program CSR. Menurutnya, percepatan pembangunan Kota Batam membutuhkan dukungan berbagai pihak karena tidak dapat sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah.

“Saat ini APBD Pemko Batam berada di kisaran Rp4,5 triliun, sedangkan PNBP BP Batam sekitar Rp2,4 triliun. Anggaran tersebut tentu memiliki keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan dan ekspektasi masyarakat. Karena itu, kami terus mendorong agar instrumen CSR dari dunia usaha dapat berjalan optimal sesuai regulasi yang berlaku,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, semakin banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui program CSR, semakin cepat pula kebutuhan infrastruktur publik dapat terpenuhi.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia serta berada di jalur perdagangan internasional, Batam dituntut memiliki infrastruktur yang memadai dan wajah kota yang representatif.

“Jangan sampai ketika wisatawan atau investor datang ke Batam, mereka melihat ketimpangan yang mencolok. Kita harus menunjukkan bahwa Batam adalah kota yang terurus, maju, dan siap bersaing. Atas nama Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan nyata yang diberikan hari ini,” katanya.

Amsakar juga menegaskan komitmen Pemko Batam dan BP Batam dalam menjaga iklim investasi yang kondusif. Menurutnya, keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Batam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan angka pengangguran.

Ia menyebutkan, berbagai indikator makro menunjukkan perkembangan positif Kota Batam. Nilai investasi tercatat tumbuh hingga 125 persen dalam setahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Batam juga mencapai 6,78 persen, melampaui rata-rata nasional. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 83,3 menjadi 83,8 dan menempatkan Batam pada peringkat kelima tertinggi di Sumatera.

“Semua capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah menjaga iklim investasi tetap kondusif, sementara dunia usaha turut berkontribusi melalui program CSR. Inilah bentuk sinergi yang saling menguatkan,” ujarnya.

Revitalisasi Lapangan Basket Dataran Engku Putri dinilai semakin strategis karena kawasan tersebut akan menjadi lokasi penyelenggaraan kompetisi bola basket internasional antar-generasi muda pada akhir Juli 2026. Ajang bertaraf internasional itu direncanakan diikuti peserta dari 37 negara.

Amsakar menilai fasilitas yang telah dibangun melalui kolaborasi PT Wasco Engineering Indonesia dan para mitranya menjadi modal penting dalam menyukseskan event tersebut.

“Infrastruktur yang disiapkan hari ini merupakan langkah awal yang sangat baik untuk menyambut event internasional pada Juli mendatang. Terima kasih atas kolaborasi dan kepedulian yang telah diberikan. Semoga semakin banyak perusahaan yang tergerak untuk ikut berkontribusi membangun Kota Batam melalui program CSR,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri pemutaran film Tanah Sengketa yang digelar serentak di bioskop seluruh Indonesia. Di Batam, kegiatan tersebut berlangsung di Mega XXI Batam, Kamis (25/6/2026).

Pemutaran film yang diinisiasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan literasi masyarakat mengenai persoalan pertanahan melalui media perfilman yang edukatif dan mudah dipahami.

Amsakar menilai Tanah Sengketa berhasil mengangkat berbagai persoalan yang kerap dihadapi masyarakat terkait kepemilikan dan pengelolaan tanah. Menurutnya, film tersebut tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum di bidang pertanahan.

“Film ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana edukasi yang memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami persoalan pertanahan, mulai dari hak atas tanah, kepastian hukum, hingga penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan penyampaian pesan melalui pendekatan kreatif seperti film merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Apalagi, persoalan pertanahan merupakan isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari.

“Melalui media yang dekat dengan masyarakat, pesan-pesan penting dapat lebih mudah diterima dan dipahami,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurus Sholichin, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap film Tanah Sengketa dapat menjadi sarana hiburan sekaligus media pembelajaran bagi masyarakat.

“Semoga kegiatan ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menambah pemahaman masyarakat mengenai berbagai persoalan pertanahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar,” katanya.

Nurus menegaskan bahwa penyelesaian maupun pencegahan sengketa pertanahan memerlukan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat.

“Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan,” ujarnya.

Pemutaran film Tanah Sengketa secara serentak di seluruh Indonesia diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi pertanahan serta mendorong penyelesaian persoalan pertanahan secara tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajak masyarakat untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang berkembang terkait kegiatan pawai yang dikaitkan dengan dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, Pemerintah Kota Batam terus mencermati informasi yang beredar di tengah masyarakat, termasuk di media sosial, agar seluruh persoalan dapat dipahami secara utuh dan proporsional.

Menurut Rudi, dalam setiap dinamika kebijakan publik, perbedaan pandangan merupakan hal yang lumrah dan diperbolehkan dalam demokrasi kita saat ini. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menyikapi berbagai informasi secara arif dan tidak terburu-buru dalam membangun persepsi yang berpotensi merugikan kita sendiri.

“Perbedaan pendapat terhadap suatu kebijakan adalah sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Ada yang mendukung, ada pula yang memiliki pandangan berbeda. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak dapat menyampaikan pendapat secara santun dan berdasarkan informasi yang benar,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Batam senantiasa terbuka terhadap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan daerah.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, serta mengedepankan klarifikasi dan verifikasi terhadap setiap informasi yang beredar, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tambahnya.

Rudi juga berharap berbagai dinamika yang berkembang dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi resmi terkait kondisi sejumlah rumah dinas di Jalan Kartini I dan II, Sei Harapan, Sekupang, yang belakangan menjadi perhatian masyarakat.

Pemko Batam menegaskan bahwa tata kelola aset daerah selalu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada skala prioritas kesejahteraan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan bahwa tidak adanya alokasi anggaran pemeliharaan untuk rumah dinas tersebut dalam beberapa tahun terakhir murni merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendahului kebutuhan masyarakat yang jauh lebih mendesak.

“Kami pastikan tidak ada unsur kelalaian, apalagi penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan aset ini. Kebijakan yang diambil Pemko Batam saat ini adalah menerapkan skala prioritas. APBD difokuskan penuh pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik,” ujar Rudi Panjaitan di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (24/6/2026).

Rudi menjelaskan, keterbatasan anggaran menuntut pemerintah untuk bijak dalam menyusun pos belanja. Saat ini, Pemko Batam memberikan porsi anggaran perawatan yang lebih besar untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur umum demi kenyamanan seluruh warga Batam.

Prioritas Utamanya adalah optimalisasi fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan RSUD. Sedangkan dalam infrastruktur publik berfokus pada perbaikan jalan, drainase penanggulangan banjir, dan fasilitas penunjang ekonomi masyarakat. Sehingga untuk fasilitas aparatur dilakukan efesiensi dan penundaan biaya perawatan rumah dinas yang dinilai belum mendesak.

Senada dengan hal tersebut, sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam telah mengonfirmasi bahwa penundaan penganggaran rumah dinas tersebut merupakan realitas penyesuaian efisiensi anggaran daerah yang dialihkan ke program kerja yang bersentuhan langsung dengan kerakyatan.

Untuk itu, Rudi sangat mengapresiasi fungsi kontrol sosial yang dilakukan oleh elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa. Masukan tersebut dipandang sebagai pemacu bagi pemerintah untuk terus menyempurnakan manajemen aset daerah ke depan.

“Pemerintah tidak menutup mata dengan kondisi rumah dinas di Sekupang tersebut menjadi catatan penting bagi tim aset Pemko Batam. Ke depan, Pemko Batam akan melakukan evaluasi dan pengkajian lebih lanjut mengenai status pemanfaatan aset-aset tersebut agar dapat memberikan nilai manfaat yang optimal, baik bagi daerah maupun masyarakat,” tutup Rudi. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajak masyarakat memeriahkan gelaran Piala Dunia FIFA 2026 melalui kegiatan nonton bareng (nobar) yang tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Persiapan Nonton Bareng Piala Dunia FIFA 2026 yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Batam, Yusfa Hendri, di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (24/6/2026).

Rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang mengarahkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia FIFA 2026 sebagai sarana meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan nobar di berbagai daerah.

Yusfa Hendri mengatakan bahwa kebijakan tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap potensi ekonomi yang dapat tercipta dari antusiasme masyarakat menyaksikan ajang sepak bola terbesar di dunia.

“Ketika kebijakan dari pemerintah pusat sampai ke daerah, tentu ada tujuan strategis yang ingin dicapai. Momentum Piala Dunia ini diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemko Batam telah menerbitkan surat edaran Wali Kota Batam sebagai pedoman pelaksanaan nobar di seluruh wilayah Kota Batam.

Selain digelar di tingkat kecamatan, Pemko Batam juga merencanakan penyelenggaraan nobar tingkat kota di kawasan Dataran Engku Putri, Batam Centre, terutama untuk pertandingan-pertandingan besar hingga partai final.

“Untuk laga final, kita rencanakan dilaksanakan di Dataran Engku Putri. Kita juga akan mempertimbangkan pelaksanaan nobar pada pertandingan tertentu yang dipadukan dengan bazar UMKM sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” kata Yusfa.

Dalam rapat tersebut, seluruh camat diminta melakukan pendataan lokasi nobar yang telah ada di wilayah masing-masing sekaligus menunjuk penanggung jawab di setiap titik kegiatan.

Pendataan akan terintegrasi melalui sistem pelaporan berbasis daring yang memuat informasi lokasi, jumlah pengunjung, serta dokumentasi kegiatan hingga pelaksanaan laga final yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli 2026 dini hari.

Yusfa juga menegaskan bahwa setiap penyelenggara wajib mematuhi ketentuan penggunaan atribut dan materi publikasi sesuai aturan pemegang hak siar.

“Kami akan menyiapkan banner dan spanduk untuk dipasang di titik-titik nobar. Seluruh penyelenggara juga wajib mengisi data melalui tautan yang telah disediakan,” katanya.

Sementara itu, Pengamat Sepak Bola Kepulauan Riau, Chris Triwinasis, menjelaskan bahwa pelaksanaan nobar harus tetap memperhatikan ketentuan hak siar yang berlaku. Saat ini, TVRI merupakan pemegang hak siar resmi Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia.

Menurut Chris, hingga kini telah terdapat sekitar 110 titik nobar berlisensi di Kota Batam. Karena itu, penyelenggaraan nobar di ruang publik dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati pertandingan secara bersama-sama.

“Saat ini sudah terdapat sekitar 110 titik nobar berlisensi di Batam. Pelaksanaan nobar di ruang publik perlu terus didorong agar masyarakat dapat menikmati pertandingan bersama,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa materi publikasi hanya diperbolehkan menggunakan tulisan “Nonton Bareng” tanpa mencantumkan logo resmi FIFA World Cup, maskot, maupun gambar trofi Piala Dunia.

Melalui penyelenggaraan nobar Piala Dunia FIFA 2026, Pemko Batam berharap tercipta ruang publik yang aman, produktif, dan penuh semangat kebersamaan, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku UMKM serta mendorong perputaran ekonomi di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Langkah Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, terhenti sejenak ketika memasuki ruang perawatan anak di RSUD Embung Fatimah, Batuaji, Senin (22/6/2026). Di hadapannya, seorang bocah berusia sembilan tahun duduk di atas tempat tidur rumah sakit dengan pita merah muda menghiasi kepalanya. Senyum kecil yang berusaha ia tunjukkan tidak mampu menyembunyikan luka yang masih membekas di wajah dan tubuhnya.

Amsakar mendekat, mengusap lembut kepala anak yang berinisial RAL itu sambil menyampaikan kata-kata penyemangat. Suasana ruangan mendadak hening. Sejumlah tenaga kesehatan, keluarga, dan pejabat yang mendampingi hanya bisa menyaksikan momen penuh haru tersebut. Mata Amsakar tampak berkaca-kaca melihat kondisi korban yang diduga mengalami penganiayaan berat oleh ibu tirinya.

“Kami sangat menyayangkan dan mengutuk keras perbuatan yang dilakukan terhadap anak ini. Tindakan tersebut sudah di luar batas kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun,” ujar Amsakar dengan suara bergetar.

Di sela kunjungan itu, ia memberikan motivasi, bingkisan, serta santunan sebagai bentuk perhatian dan dukungan moral kepada RAL. Namun, perhatian yang diberikan tidak berhenti pada bantuan sesaat.

Amsakar menegaskan Pemerintah Kota Batam akan mengambil peran untuk memastikan masa depan korban tetap terjaga, termasuk keberlanjutan pendidikannya.

“Pemko Batam memastikan masa depan anak ini tidak boleh terputus. Kami akan menjamin kelanjutan pendidikannya hingga tuntas sehingga ia tetap memiliki kesempatan meraih cita-citanya,” tegasnya.

Usai menjenguk RAL, Amsakar melanjutkan kunjungan ke bangsal perawatan lain untuk menemui para jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tembesi Indah yang menjadi korban kecelakaan di kawasan Pantai Melur beberapa waktu lalu.

Di setiap tempat tidur yang disinggahinya, Amsakar menyapa satu per satu korban dan keluarga yang mendampingi. Ia mendengarkan cerita mereka, memberikan semangat, serta memastikan penanganan medis berjalan dengan baik.

“Musibah memang tidak pernah kita ketahui kapan datangnya. Yang terpenting sekarang adalah tetap semangat menjalani proses penyembuhan, ikhlas menerima cobaan ini, dan percaya selalu ada hikmah di balik setiap peristiwa. Pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan penanganan seluruh korban,” katanya.

Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata kehadiran Pemerintah Kota Batam di tengah masyarakat yang sedang menghadapi cobaan. Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, pendampingan, serta memastikan setiap warga yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan secara maksimal.

Di ruang perawatan itu, perhatian sederhana berupa sapaan hangat, sentuhan di kepala seorang anak, dan kalimat penuh harapan menjadi penguat bahwa di balik luka dan musibah, masih ada tangan yang siap merangkul dan memastikan mereka tidak menghadapi semuanya sendirian. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Perjalanan udara antara Kota Batam dan Pangkalpinang kini semakin mudah dan praktis seiring dibukanya rute penerbangan langsung oleh Wings Air.

Rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, pelaku usaha, wisatawan, serta mendukung kebutuhan perjalanan keluarga antarwilayah kepulauan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, menyambut baik pembukaan rute tersebut. Ia menilai kehadiran penerbangan langsung ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarwilayah di Sumatera.

“Pembukaan rute Batam-Pangkalpinang ini tentu memberikan dampak positif, tidak hanya bagi mobilitas masyarakat, tetapi juga bagi penguatan aktivitas ekonomi dan investasi di kawasan,” ujar Firmansyah.

Menurutnya, rute ini tidak hanya menghubungkan Batam dan Pangkalpinang secara langsung, tetapi juga membuka akses lanjutan ke berbagai kota lain melalui jaringan penerbangan yang terintegrasi.

Dengan adanya layanan ini, waktu tempuh perjalanan menjadi lebih singkat, efisien, serta memberikan pilihan transportasi yang lebih nyaman bagi masyarakat di kawasan kepulauan. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).

Dalam arahannya, Amsakar menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.

“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.

Selain membahas inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif.

Ia menyebutkan sejumlah indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Batam masih cukup baik, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Untuk menelaah lebih lanjut kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.

“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi.

Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain akibat keterbatasan lahan pertanian produktif.

“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.

Ia juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut sekaligus mencerminkan tingginya daya beli masyarakat.

Selain emas perhiasan, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten dan masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi di Kota Batam.

Turut mendampingi Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Bulog, dan unsur TPID Kota Batam lainnya.

Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, memaparkan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah pada agenda Validasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 untuk tahun ukur 2025 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Kamis (18/6/2026).

Pemaparan tersebut berlangsung dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Lantai II Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, dan diikuti oleh tim validator dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam paparannya, Firmansyah menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan pembangunan Kota Batam Tahun 2025–2029 adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kebijakan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, serta penguatan kolaborasi antarlembaga guna menjamin kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami juga terus meningkatkan kompetensi dan integritas seluruh penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Firmansyah.

Ia menjelaskan, sebagai kota industri, perdagangan, dan jasa yang strategis, Batam menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertumbuhan penduduk dan investasi yang tinggi mendorong meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dituntut untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran di tengah keterbatasan fiskal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Batam menetapkan sejumlah prioritas strategis, di antaranya optimalisasi PAD, penguatan sinergi antara Pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, BP Batam, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas belanja daerah yang berorientasi pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, Pemko Batam terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian internal maupun eksternal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang profesional dan adaptif, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD.

“Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Firmansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam terus diperkuat melalui sistem yang terintegrasi.

Menurutnya, layanan informasi publik telah dijalankan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tersebar di seluruh perangkat daerah serta didukung oleh aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!).

“Setiap perangkat daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala yang dipublikasikan melalui website resmi masing-masing. Selain itu, koordinasi dan evaluasi juga dilakukan secara rutin dengan dukungan aplikasi e-Monev yang dikembangkan Dinas Kominfo untuk memantau pelaksanaan anggaran dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Batam,” ujar Rudi.

Ia menambahkan, setiap laporan dan pengaduan masyarakat yang masuk akan dipantau serta dilaporkan secara berkala kepada pimpinan daerah, baik Wali Kota, Wakil Wali Kota, maupun Sekretaris Daerah, sehingga tindak lanjut terhadap setiap aduan dapat terus dipastikan.

“Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat memonitor aduan yang telah ditindaklanjuti maupun yang masih dalam proses penyelesaian,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Pelatihan Desain Kemasan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Kamis (18/6/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam meningkatkan daya saing produk lokal melalui penguatan kualitas kemasan dan strategi branding yang lebih efektif.

Firmansyah menegaskan bahwa kemasan memiliki peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah produk di mata konsumen. Menurutnya, konsumen saat ini tidak hanya membeli produk, tetapi juga membeli kualitas, kepercayaan, pengalaman, dan cerita yang melekat pada produk tersebut.

“Kemasan yang baik dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat identitas usaha, memperluas akses pasar, bahkan membuka peluang untuk menembus pasar nasional maupun global,” ujar Firmansyah.

Ia mengajak para pelaku IKM di Kota Batam untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi digital, serta membangun branding yang kuat agar mampu bersaing di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif.

“Kreativitas harus menjadi kekuatan utama dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin dinamis,” katanya.

Firmansyah juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendukung pengembangan IKM melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, fasilitasi promosi, kemudahan perizinan, hingga perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

“Pemerintah Kota Batam akan terus hadir mendampingi pelaku usaha agar IKM dapat tumbuh, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang telah memberikan dukungan melalui sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ia juga menyambut baik sinergi dengan Bank Sumut melalui sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gufron, melaporkan bahwa pelatihan tersebut diikuti oleh 200 pelaku IKM dan dilaksanakan selama satu hari.

Kegiatan ini mengusung tema “Upgrade Kemasan, Upgrade Penjualan: Bangun Branding Produk IKM Batam yang Lebih Kompetitif”.

Menurut Gufron, pelatihan menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Thomas Anton Christian Tarigan dari Bank Sumut Cabang Batam, serta Bagustian Iskandar dan Meyani Kristina Ningrum yang membawakan materi terkait desain kemasan produk.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku IKM dapat meningkatkan kemampuan dalam merancang kemasan yang menarik, memiliki identitas yang kuat, serta mampu meningkatkan nilai jual produk di pasar yang semakin kompetitif. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)