Category: Batam

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengusulkan perlunya kebijakan khusus atau lex specialis di bidang administrasi kependudukan bagi Kota Batam. Usulan tersebut disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7/2026).

Amsakar hadir bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dalam pertemuan yang membahas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, termasuk implementasi program prioritas nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta sektor pertanahan dan tata ruang.

Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar memaparkan tantangan yang dihadapi Batam sebagai kawasan strategis nasional dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akibat tingginya arus migrasi.

“Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Batam kini menempati peringkat kedua nasional dengan laju migrasi tertinggi setelah Bekasi. Kondisi ini sangat kontras dengan luas daratan Batam yang terbatas,” ujar Amsakar.

Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat mulai memberikan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan infrastruktur dasar, terutama ketersediaan air bersih, listrik, serta layanan publik lainnya. Apabila tidak dikelola secara tepat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang dapat memengaruhi iklim investasi.

Karena itu, Amsakar menilai Batam membutuhkan regulasi khusus di bidang administrasi kependudukan. Menurutnya, kebijakan pengendalian penduduk tidak dapat diterapkan melalui pendekatan konvensional karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dianggap diskriminatif.

“Batam tidak bisa hanya mengandalkan kekhususan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ). Kami berharap pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI dapat merumuskan lex specialis di bidang administrasi kependudukan bagi daerah seperti Batam, sehingga pengendalian migrasi dapat dilakukan secara tepat tanpa mengabaikan hak konstitusional warga,” katanya.

Selain membahas persoalan kependudukan, Amsakar juga menyampaikan perkembangan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang menjadi salah satu proyek strategis nasional. Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Batam telah menyiapkan lahan seluas sekitar 18 hingga 19 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut.

Menurut Amsakar, proyek senilai sekitar Rp160 miliar itu akan dibiayai sepenuhnya oleh konsorsium swasta. Setelah selesai dibangun, seluruh aset akan diserahkan kepada negara.

Pada kesempatan itu, Amsakar juga mendukung penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui pelimpahan kewenangan yang lebih jelas, termasuk dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan waduk, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam selama ini berjalan sesuai dengan ketentuan yang mengatur kewenangan pertanahan serta pelayanan perizinan di kawasan FTZ.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, seluruh aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif sekaligus memperjuangkan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih berkeadilan bagi daerah kepulauan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya sinkronisasi administrasi kependudukan dan penataan sistem desentralisasi yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Ia juga mengusulkan agar pengendalian urbanisasi di Batam didukung melalui perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi dengan mengadopsi konsep Finger Plan seperti yang diterapkan di Kopenhagen.

Di sisi lain, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator penyelesaian konflik pertanahan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Ia juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Penataan Ruang agar proses investasi di daerah dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan adaptif. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam terus memperkuat daya saing pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui Pelatihan Digitalisasi Pemasaran Tahun Anggaran 2026. Program yang dibuka Ketua Dekranasda Kota Batam, Erlita Amsakar, pada Selasa (7/7/2026) ini, membekali peserta dengan strategi pemasaran digital serta penguatan desain kemasan produk agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Erlita menegaskan bahwa kemasan produk bagi pelaku IKM memiliki peran strategis dalam menarik perhatian konsumen. Menurutnya, kemasan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai pembungkus, tetapi telah menjadi identitas sekaligus kesan pertama yang memengaruhi keputusan pembelian.

“Kemasan bukan lagi sekadar bungkus makanan, tetapi wajah pertama yang dilihat oleh konsumen. Kemasan yang menarik akan membangun kepercayaan dan menjadi nilai tambah bagi sebuah produk,” ujarnya.

Ia menambahkan, kualitas produk harus diimbangi dengan kemasan yang baik agar memiliki nilai jual lebih tinggi dan mampu bersaing di berbagai segmen pasar.

Selain memperkuat aspek kemasan, Erlita juga mengajak para pelaku IKM memanfaatkan perkembangan teknologi dan digitalisasi sebagai sarana memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan promosi, serta memperkuat daya saing produk lokal.

Menurutnya, kemampuan memanfaatkan platform digital menjadi salah satu faktor penting bagi pelaku usaha untuk berkembang di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan media digital dalam berbelanja.

Erlita berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan materi yang diperoleh selama pelatihan untuk mengembangkan usaha masing-masing. Ia menilai inovasi yang berkelanjutan menjadi kunci agar IKM Batam mampu naik kelas dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Terapkan ilmu yang didapat dalam usaha masing-masing dan teruslah berinovasi. Saya yakin IKM Batam mampu naik kelas dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian Kota Batam,” katanya.

Ia pun berharap pelatihan tersebut menjadi langkah nyata dalam menciptakan pelaku IKM yang semakin maju, mandiri, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan memiliki daya saing yang kuat.

“Mari manfaatkan digitalisasi dan teknologi untuk mengembangkan usaha. Semoga pelatihan ini berjalan lancar dan menjadi langkah nyata menuju IKM Batam yang semakin maju, mandiri, dan berdaya saing,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Diskominfo Batam – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, memberikan dukungan moral sekaligus menyalurkan bantuan kepada anak-anak berkebutuhan khusus saat mengunjungi Rumah Singgah Ar Rahman Rusli dan Firza Paloh, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan yang merupakan rangkaian Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 ini, menjadi wujud kepedulian TP-PKK Kota Batam dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus serta memberi semangat kepada para orang tua yang terus berjuang merawat dan mendampingi putra-putri mereka.

Menurut Erlita, perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus dan keluarganya merupakan bagian dari komitmen TP-PKK Kota Batam dalam memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan anak-anak yang menjalani terapi sekaligus menjadi penyemangat bagi keluarga dalam mendampingi tumbuh kembang mereka.

“Semoga bantuan ini dapat bermanfaat. Kepada para orang tua, tetap sabar, ikhlas, dan terus memberikan kasih sayang serta pendampingan terbaik bagi anak-anak kita,” katanya.

Erlita juga mengungkapkan bahwa sebelumnya TP-PKK Kota Batam telah menyalurkan 30 kursi roda kepada penyandang disabilitas. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi TP-PKK Kota Batam bersama Baznas Kota Batam dan Dinas Sosial Kota Batam sebagai wujud sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, kerja sama lintas lembaga akan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat program-program sosial, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama.

Sementara itu, Pendiri Rumah Singgah Ar Rahman Rusli dan Firza Paloh, Pietra Paloh, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TP-PKK Kota Batam beserta jajaran kepada anak-anak berkebutuhan khusus.

“Terima kasih Ibu Erlita dan TP-PKK Kota Batam yang telah berkunjung serta memberikan bantuan. Setiap minggu kami mendampingi anak-anak menjalani terapi di rumah singgah ini. Kepedulian seperti ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mendampingi mereka,” ujar Pietra.

Ia juga mengajak masyarakat untuk terus menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap anak-anak berkebutuhan khusus serta keluarga mereka.

“Siapa pun yang memiliki kemampuan, mari bersama-sama membantu. Jangan sampai rasa empati kepada sesama hilang,” pesannya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menanam pohon di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Baloi Indah, Selasa (7/7/2026). Penanaman tersebut menjadi simbol dimulainya penataan kawasan yang akan dikembangkan menjadi taman kota sekaligus ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat.

Usai penanaman pohon, Li Claudia meninjau langsung proses penataan kawasan DAS Baloi Indah. Pemerintah Kota Batam berencana mempercantik area tersebut dengan menghadirkan taman yang hijau dan tertata, dilengkapi lampu taman di sepanjang kawasan agar masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai ruang publik, terutama pada sore hingga malam hari.

Menurut Li Claudia, penataan DAS Baloi Indah tidak hanya bertujuan meningkatkan fungsi kawasan dalam mengurangi potensi banjir, tetapi juga menghadirkan ruang terbuka yang mendukung aktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

“Ke depan, kawasan ini bukan hanya berfungsi untuk mengurangi potensi banjir, tetapi juga menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat. Warga Baloi nantinya bisa menikmati suasana sore bersama keluarga di taman yang hijau, bersih, dan tertata,” ujarnya.

Melalui penataan yang terintegrasi dengan konsep ruang terbuka hijau, dilengkapi pepohonan yang rindang serta pencahayaan yang memadai, kawasan DAS Baloi Indah diharapkan menjadi wajah baru Kota Batam sekaligus destinasi ruang publik yang aman, nyaman, dan menjadi pilihan masyarakat untuk beraktivitas maupun bersantai. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Kota Batam kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat sebagai lokasi perdana peluncuran simbolis Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir). Program kolaboratif lintas kementerian tersebut diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Peluncuran berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sembulang, Galang, Selasa (7/7/2026). Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Iwan Sumule.

Bagi Pemerintah Kota Batam, penunjukan Batam sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir merupakan bentuk kepercayaan pemerintah pusat atas berbagai upaya yang selama ini dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan sekitar 68 ribu jiwa masih berada dalam kategori masyarakat miskin. Meski demikian, berbagai program yang dijalankan pemerintah menunjukkan hasil positif. Tingkat kemiskinan di Batam berhasil ditekan dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.

Menurut Amsakar, capaian tersebut tidak hanya didorong melalui penyaluran bantuan sosial, tetapi juga melalui berbagai program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara mandiri.

Khusus bagi masyarakat pesisir, Pemerintah Kota Batam terus memperkuat berbagai program pemberdayaan, mulai dari bantuan alat tangkap, kapal, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan.

“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Karena itu, seluruh nelayan telah kami fasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan mereka,” katanya.

Amsakar berharap Program SiTaskin Pesisir menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan pesisir yang lebih produktif, mandiri, dan sejahtera.

Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari keberhasilan memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan taraf hidupnya.

“Program SiTaskin menjadi bagian penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Jika ini berjalan dengan baik, masyarakat akan benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat Galang memanfaatkan seluruh program pemerintah sebagai peluang untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.

Menurut Didit, program tersebut tidak hanya membangun kawasan permukiman nelayan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru melalui peningkatan nilai tambah hasil perikanan.

Ia mencontohkan, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya dijual dalam bentuk mentah kini mulai diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut juga mendukung peningkatan konsumsi protein masyarakat serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hingga kini, sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan. Selanjutnya, setiap kawasan akan dikembangkan sesuai karakteristik daerah masing-masing setelah melalui asesmen, termasuk memastikan status lahan bebas dari persoalan hukum.

“Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Didit.

Senada dengan itu, Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.

Melalui Program SiTaskin Pesisir, setiap kementerian menghadirkan intervensi sesuai kewenangannya sehingga masyarakat memperoleh pendampingan secara terpadu dan berkelanjutan.

Iwan menyebut Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran SiTaskin Pesisir karena dinilai memiliki potensi besar menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.

“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi sehingga target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan bersama,” pungkasnya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memperkuat peran Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi yang efektif di tingkat lingkungan, ia berharap berbagai program dan kebijakan Pemerintah Kota Batam dapat tersampaikan secara utuh, sekaligus mencegah terjadinya miskomunikasi dan misinformasi di tengah masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama Ketua RT, RW, dan LPM Kecamatan Sagulung Triwulan II Tahun 2026 di Gedung Serba Guna SP Plaza, Kecamatan Sagulung, Senin (6/7/2026) malam.

Dalam sambutannya, Amsakar mengatakan kegiatan silaturahmi tersebut merupakan upaya Pemerintah Kota Batam memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui para pemimpin lingkungan.

“Silaturahmi ini menjadi cara kami membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat. Kami ingin menyampaikan secara langsung berbagai program, capaian, dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan RT, RW, dan LPM merupakan ujung tombak pemerintah di tingkat lingkungan. Karena itu, mereka diharapkan mampu menjadi penyambung informasi yang benar sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap setiap kebijakan pemerintah.

“Kami berharap rekan-rekan RT, RW, dan LPM dapat menjadi perpanjangan lisan kami dalam menyampaikan berbagai kebijakan kepada masyarakat. Dengan begitu, tidak ada lagi miskomunikasi maupun misinformasi yang berkembang di ruang publik,” katanya.

Pada kesempatan itu, Amsakar juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, baru saja memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Batam memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah diraih, khususnya kontribusi Batam terhadap pertumbuhan investasi nasional.

“Semalam kami mendapat undangan mendadak dari Bapak Presiden. Beliau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Batam. Alhamdulillah, berbagai capaian tersebut dinilai memberikan kontribusi yang cukup signifikan, terutama terhadap investasi nasional,” ungkapnya.

Selain itu, Amsakar mengajak seluruh masyarakat mendukung peluncuran Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Program tersebut dirancang untuk memastikan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran melalui sistem yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Ia meminta RT, RW, dan LPM berperan aktif mengedukasi warga agar segera mendaftarkan diri ke dalam sistem Perlinsos sehingga data penerima bantuan sosial menjadi semakin valid dan akurat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Batam mendaftarkan diri ke Portal Perlinsos. Peran RT, RW, dan LPM sangat penting untuk membantu menyosialisasikan program ini agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegasnya.

Berdasarkan data Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Sri Miranthy Adisthy, hingga saat ini sebanyak 688 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam sistem Perlinsos. Pemerintah Kota Batam menargetkan jumlah tersebut terus meningkat sebelum peluncuran resmi aplikasi pada November mendatang.

Sementara itu, perwakilan RT, RW, dan LPM Kecamatan Sagulung, Holdi, menyambut baik forum silaturahmi tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi wadah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan perangkat lingkungan sehingga berbagai program pembangunan dapat dipahami dengan baik sebelum disampaikan kembali kepada masyarakat.

Ia menegaskan RT, RW, dan LPM siap mendukung berbagai program strategis Pemerintah Kota Batam, termasuk menyukseskan sosialisasi Portal Perlinsos agar semakin banyak masyarakat terdaftar dan memperoleh layanan sosial yang tepat sasaran.

“Kami, RT, RW, dan LPM siap menjadi mitra pemerintah dalam menyosialisasikan berbagai program kepada masyarakat,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Kreativitas kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) dari tingkat kelurahan hingga kecamatan di Kota Batam ditampilkan melalui Lomba Vlog PKK yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026.

Beragam karya yang mengangkat program dan inovasi PKK dipresentasikan dalam proses penjurian yang ditinjau langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, di Museum Raja Ali Haji, Senin (6/7/2026). Erlita mengapresiasi antusiasme para peserta sekaligus mendorong kader terus memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

“Semoga kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi kader PKK untuk terus berinovasi dalam menyampaikan berbagai program kepada masyarakat,” ujar Erlita.

Ia menilai, kehadiran konten digital yang menarik dan berkualitas akan memudahkan masyarakat mengenal berbagai kegiatan PKK, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan keluarga di Kota Batam.

Pada kesempatan itu, Erlita juga mengingatkan dewan juri agar menjalankan tugas secara profesional, objektif, dan berpedoman pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hasil perlombaan benar-benar mencerminkan kualitas karya para peserta.

“Saya berharap seluruh dewan juri dapat memberikan penilaian secara objektif, adil, dan profesional sehingga hasil yang diperoleh mampu menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk terus berkarya dan berinovasi,” katanya.

Adapun dewan juri terdiri atas Ketua Bidang II TP-PKK Kota Batam, Erdawati Firmansyah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Nahar Febrianto, serta dosen Politeknik Negeri Batam, Aragani Timur Kanistren.

Melalui Lomba Vlog PKK ini, TP-PKK Kota Batam berharap lahir semakin banyak konten kreatif yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu mengedukasi masyarakat serta memperkenalkan berbagai program unggulan PKK secara lebih luas melalui berbagai platform digital. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam tengah mematangkan persiapan Peringatan Hari Anak Tingkat Kota Batam Tahun 2026 yang akan digelar secara meriah pada 8 Agustus 2026 di Dataran Engku Putri. Mengusung tema “Harmonisasi Anak Batam Bahagia (HAMBA)”, peringatan tahun ini dirancang menjadi ruang yang menyenangkan, edukatif, dan inspiratif, dengan melibatkan anak-anak sebagai pusat seluruh rangkaian kegiatan.

Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, berharap momentum tersebut menjadi perayaan yang mampu membahagiakan sekaligus mendorong tumbuh kembang dan kreativitas anak-anak Batam. Hal itu ia tegaskan saat memimpin rapat persiapan Peringatan Hari Anak Tingkat Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Senin (6/7/2026).

Rapat tersebut diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagai langkah mematangkan pelaksanaan kegiatan yang diharapkan menjadi ruang belajar, bermain, dan berekspresi bagi anak-anak.

Dalam arahannya, Erlita mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi agar peringatan Hari Anak tidak hanya berlangsung meriah, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang berkesan serta memberi manfaat bagi tumbuh kembang anak.

“Saya ingin anak-anak di Kota Batam bisa memperingati hari mereka. Saya ingin membahagiakan mereka,” ujar Erlita.

Menurutnya, Hari Anak semestinya menjadi momentum untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada generasi muda. Anak-anak perlu diberikan ruang untuk mengekspresikan kreativitas, mengembangkan potensi, serta menikmati hari istimewa yang dipersembahkan khusus bagi mereka.

“Saya ingin anak-anak Batam menikmati hari mereka,” katanya.

Erlita menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh perangkat daerah. Karena itu, ia berharap setiap OPD dapat mengambil peran sesuai tugas dan fungsinya sehingga acara berlangsung semarak, edukatif, dan memberikan dampak positif bagi anak-anak Batam.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam, Yusfa Hendri, mengatakan, peringatan Hari Anak Tahun 2026 mengusung tema “Harmonisasi Anak Batam Bahagia (HAMBA)”.

Ia menjelaskan, berbagai kegiatan telah disiapkan dengan melibatkan anak-anak dan remaja sebagai pelaku utama. Rangkaian acara antara lain penampilan Forum Anak Kota Batam, peragaan busana Batik Batam, permainan edukatif, serta beragam aktivitas kreatif yang mendorong partisipasi anak.

“Selain itu, akan ada kuis dan doorprize menarik untuk menambah semarak peringatan Hari Anak,” ujar Yusfa.

Melalui peringatan tersebut, Pemerintah Kota Batam bersama TP-PKK Kota Batam berharap dapat menghadirkan suasana yang menyenangkan sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Kota Batam sebagai kota yang ramah anak, tempat setiap anak memperoleh kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya secara optimal. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Diskominfo Batam – Tawa lepas seorang anak penyandang disabilitas yang duduk di kursi roda mewarnai suasana penyerahan bantuan di Kota Batam, Senin (6/7/2026). Senyum yang terpancar dari wajahnya seolah menjadi gambaran bahwa perhatian dan kepedulian mampu menghadirkan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan.

Di tengah suasana hangat itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, menyerahkan 30 unit kursi roda kepada penyandang disabilitas. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program kerja TP-PKK Kota Batam sekaligus rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026 tingkat Kota Batam.

Erlita menyapa satu per satu para penerima bantuan. Ia tampak berbincang dan memberikan semangat kepada mereka serta keluarga yang mendampingi. Momen tersebut menjadi lebih dari sekadar seremoni, melainkan bentuk kepedulian yang diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Semoga alat bantu ini dapat membantu memudahkan aktivitas bapak dan ibu semua,” ujar Erlita.

Menurutnya, perhatian terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari komitmen membangun Kota Batam yang inklusif. Setiap warga, tanpa terkecuali, berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup mandiri, produktif, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Program bantuan kursi roda tersebut merupakan bagian dari layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Tujuannya tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup para penerima manfaat.

Melalui kegiatan ini, TP-PKK Kota Batam terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Batam dalam menghadirkan program-program sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya bagi kelompok rentan. Harapannya, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Forum tahunan tersebut menjadi wadah strategis bagi pemerintah kota se-Indonesia untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan berbagai langkah menghadapi tantangan pembangunan perkotaan.

Rakernas XVIII APEKSI diikuti 93 dari 98 pemerintah kota di Indonesia. Dalam rapat pleno yang digelar pada Kamis (2/7), para wali kota bertukar pengalaman dan berbagi praktik terbaik mengenai inovasi pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, optimalisasi pendapatan asli daerah, pemanfaatan aset daerah, hingga skema pembiayaan pembangunan di luar APBD melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam Seminar Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sampah yang menghadirkan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Amsakar menegaskan bahwa keberhasilan agenda pembangunan nasional memerlukan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Menurutnya, berbagai persoalan di daerah tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan integrasi kebijakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, hingga organisasi nonpemerintah agar setiap program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Agenda besar nasional tidak akan berjalan maksimal jika setiap pihak bergerak sendiri-sendiri. Diperlukan integrasi kebijakan yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, pers, hingga organisasi nonpemerintah,” ujar Amsakar.

Ia juga menilai tantangan yang dihadapi daerah semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama lintas sektor dan lintas organisasi. Karena itu, Amsakar mendorong APEKSI memperkuat kolaborasi dengan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) agar aspirasi pemerintah daerah dapat diperjuangkan secara lebih kuat di tingkat nasional.

“Sudah saatnya ego sektoral ditinggalkan. Kita memerlukan langkah kolektif agar berbagai solusi yang dirumuskan tidak berhenti sebagai konsep di atas kertas, tetapi benar-benar dapat diwujudkan,” katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara resmi menutup Rakernas XVIII APEKSI di Grand City Hall Medan, Kamis (2/7/2026). Penutupan tersebut menandai berakhirnya rangkaian forum para wali kota se-Indonesia yang menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis bagi pembangunan perkotaan serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, AHY menegaskan bahwa kota-kota yang tangguh merupakan fondasi penting bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, pembangunan perkotaan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Kami ingin membangun semangat kolektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kota-kota yang tangguh akan menjadi fondasi penting bagi pembangunan Indonesia,” ujarnya.

AHY mengatakan, kawasan perkotaan saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari urbanisasi, meningkatnya kepadatan permukiman, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi harus terus diperkuat untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan, serta mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain pembangunan infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pengelolaan kota. AHY berharap APEKSI terus menjadi ruang kolaborasi bagi pemerintah kota untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkuat inovasi dalam menjawab tantangan pembangunan perkotaan di masa depan. (Humas Diskominfo Batam)