Category: Batam

Diskominfo Batam – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Batam berhasil menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebesar Rp21,076 miliar sepanjang 2025. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana umat, BAZNAS menyerahkan Laporan Tahunan 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Laporan tersebut diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, yang mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, di Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/7/2026). Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kota Batam yang dinilai konsisten menjalankan tugas dalam menghimpun dan menyalurkan ZIS kepada masyarakat.

“Atas nama Wali Kota Batam, Bapak Amsakar Achmad, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BAZNAS Kota Batam yang telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat agar manfaat zakat semakin dirasakan masyarakat,” ujar Firmansyah.

Sepanjang 2025, BAZNAS Kota Batam berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp21,076 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp21,039 miliar telah disalurkan kepada para mustahik di Kota Batam sesuai ketentuan syariat Islam yang mencakup delapan golongan (asnaf) penerima zakat.

Menurut Firmansyah, penyaluran dana ZIS telah dilaksanakan secara tepat sasaran. Berbagai program sosial dan kemanusiaan telah dijalankan, mulai dari bantuan bagi anak yatim dan dhuafa selama Ramadan hingga bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga yang mengalami kesulitan akibat kondisi kesehatan.

Penyerahan laporan tahunan tersebut menjadi bentuk komitmen BAZNAS Kota Batam dalam menerapkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, dan profesional. Laporan tersebut juga menjadi wujud pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Ketua BAZNAS Kota Batam, Habib Soleh, mengatakan bahwa capaian penghimpunan dan penyaluran ZIS tidak lepas dari dukungan Pemerintah Kota Batam, para muzaki, mitra, serta masyarakat yang telah mempercayakan penyaluran zakatnya melalui BAZNAS.

“Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga. Melalui laporan tahunan dan hasil audit ini, kami ingin memastikan setiap dana ZIS dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Dalam kesempatan itu turut hadir jajaran pimpinan BAZNAS Kota Batam, yakni Wakil Ketua I, Masrum, Wakil Ketua III, Achmad Fahmi, serta Wakil Ketua IV, Sylvanni Syafruddin.

BAZNAS Kota Batam berharap penyerahan Laporan Tahunan 2025 dapat semakin memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Batam dalam mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan pentingnya kehadiran Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai landasan hukum yang mampu mewujudkan keadilan fiskal sekaligus memperkuat pengelolaan potensi kemaritiman di daerah kepulauan. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dan DPD RI di Kantor Wali Kota Batam, Senin (20/7/2026).

Amsakar didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyambut langsung rombongan yang melakukan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Rombongan Pansus di antaranya terdiri atas Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPD RI Teddy Dwi Putranta, Wakil Ketua Khalid dan Jailani, Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) RUU Daerah Kepulauan Andi Sofyan Hasdam, Wakil Ketua Tim Panja Muh Idrus, serta Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Inada, beserta anggota delegasi lainnya.

Dalam pemaparannya, Amsakar menegaskan sejumlah aspirasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar bagi daerah kepulauan. Ia menekankan pentingnya keadilan fiskal, pengurangan kesenjangan pembangunan antara daerah inti dan daerah penyangga, peningkatan aksesibilitas antarpulau, penguatan pengelolaan wilayah pesisir, peningkatan kesejahteraan nelayan, optimalisasi pengelolaan pulau-pulau terluar, serta sinkronisasi regulasi dengan kebijakan khusus yang telah berlaku di Batam, seperti Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, seluruh aspek tersebut perlu diakomodasi secara komprehensif dalam RUU Daerah Kepulauan agar mampu menjawab tantangan pembangunan wilayah kepulauan.

“Formula bantuan atau anggaran saat ini belum berpihak secara adil pada daerah kepulauan. Kami berharap melalui RUU Daerah Kepulauan ini, aspek luas laut dan kompleksitas pengelolaannya benar-benar diperhitungkan sehingga disparitas antardaerah dapat diperkecil,” ujar Amsakar.

Selain itu, ia juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah penyangga di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mendorong pemerataan pembangunan dan memperkuat daya saing seluruh wilayah kepulauan.

Amsakar juga menekankan pentingnya pengaturan yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Regulasi tersebut, menurutnya, perlu mengakomodasi perlindungan kawasan pesisir, pengelolaan reklamasi yang berkelanjutan, peningkatan aksesibilitas antarpulau, pengamanan pulau terluar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

“Di sisi lain, harmonisasi regulasi menjadi aspek yang tidak kalah penting. RUU Daerah Kepulauan harus selaras dengan kebijakan khusus yang berlaku di Batam sebagai KPBPB sekaligus KEK, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam implementasinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan karakteristik geografis Kota Batam yang terdiri atas sekitar 454 pulau dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Komposisi wilayah Batam mencapai sekitar 66 persen lautan dan 34 persen daratan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005, wilayah kerja BP Batam juga telah diperluas dari delapan pulau menjadi 22 pulau.

Ia menambahkan, Batam terus menunjukkan kinerja ekonomi yang positif. Realisasi investasi pada tahun ini mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target sebesar Rp60 triliun. Sementara itu, pada triwulan I, realisasi investasi tercatat sebesar Rp17,5 triliun atau meningkat sekitar 103 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,6 triliun.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa Batam memiliki potensi besar untuk terus menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, kamu berharap pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat segera diselesaikan agar daerah kepulauan memiliki payung hukum yang mampu memperkuat kewenangan, menciptakan keadilan fiskal, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi kelautan dan investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Ribuan masyarakat memadati Dataran Engku Putri, Batamcentre, Senin (20/7/2026) dini hari, untuk mengikuti nonton bareng (nobar) final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina yang diselenggarakan Pemerintah Kota Batam. Antusiasme warga yang terus berdatangan sejak malam hari membuat kawasan tersebut dipenuhi lautan penonton, menjadikan nobar berlangsung semarak sekaligus tertib hingga pertandingan usai.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, hadir bersama masyarakat menikmati laga puncak yang mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia tersebut. Kehadirannya disambut hangat warga yang sejak awal memadati area nobar bersama keluarga, kerabat, hingga komunitas sepak bola.

Amsakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah menjaga suasana nobar tetap kondusif selama penyelenggaraan berlangsung.

“Terima kasih kepada seluruh warga Batam, khususnya para pecinta sepak bola, yang telah hadir dan bersama-sama memeriahkan nobar final Piala Dunia malam ini. Kebersamaan seperti ini menjadi energi positif bagi kita semua,” ujar Amsakar.

Ia menilai partai final antara Spanyol dan Argentina merupakan laga yang paling dinantikan pencinta sepak bola dunia.

“Ini adalah final yang ideal. Kedua tim memiliki kualitas untuk menjadi juara dunia dan saya yakin pertandingan akan berlangsung ketat,” katanya.

Amsakar juga mengajak masyarakat terus menjaga sportivitas dan kebersamaan selama menyaksikan pertandingan.

“Saya berharap kita tetap menjaga kekompakan. Siapa pun yang menjadi juara, kita semua tetap bersaudara,” pesannya.

Saat pertandingan dimulai, suasana Dataran Engku Putri semakin bergemuruh. Sorak sorai pendukung Spanyol maupun Argentina silih berganti mengiringi jalannya pertandingan. Setiap peluang yang tercipta langsung disambut tepuk tangan dan teriakan ribuan penonton, menciptakan atmosfer layaknya berada di stadion.

Keseruan nobar semakin lengkap dengan pengundian doorprize pada jeda babak pertama. Panitia menyediakan beragam hadiah, termasuk dua unit sepeda motor sebagai hadiah utama. Pengumuman para pemenang disambut sorak gembira dari masyarakat yang memadati lokasi.

Memasuki babak kedua, Spanyol tampil lebih dominan dengan menguasai jalannya pertandingan, sementara Argentina mengandalkan serangan balik. Namun, hingga waktu normal berakhir, kedua tim belum mampu memecah kebuntuan.

Laga akhirnya ditentukan pada babak tambahan waktu. Argentina harus bermain dengan 10 pemain setelah Enzo Fernández menerima kartu kuning kedua pada menit ke-94. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol untuk terus meningkatkan intensitas serangan.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-106 melalui gol Ferran Torres yang sukses memanfaatkan peluang di depan gawang. Gol tunggal itu memastikan Spanyol unggul 1-0 sekaligus mengunci kemenangan hingga peluit panjang dibunyikan.

Keberhasilan Spanyol meraih gelar juara Piala Dunia FIFA 2026 disambut gegap gempita oleh para pendukungnya. Meski memberikan dukungan kepada tim yang berbeda, seluruh masyarakat tetap menikmati momen tersebut dengan penuh kebersamaan.

Kesuksesan penyelenggaraan nobar ini menjadi bukti tingginya antusiasme masyarakat Batam terhadap ajang Piala Dunia FIFA 2026. Ribuan warga yang memadati Dataran Engku Putri hingga penuh tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan suasana yang kondusif sepanjang acara, menjadikan kegiatan tersebut sebagai ruang kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Kota Batam melakukan restrukturisasi kepengurusan sekaligus mengukuhkan enam klub selam sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan olahraga selam di Kota Batam. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Batam, Minggu (19/7/2026).

Acara dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi olahraga, serta mitra strategis. Hadir mewakili Wali Kota Batam, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam Reza Khadafy, jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam, Pengurus Provinsi (Pengprov) POSSI Kepulauan Riau, Komando Daerah Maritim (Kodamar) IV, penasihat dan pembina POSSI Kota Batam, perwakilan cabang olahraga layar dan akuatik, serta PT Sat Nusa Persada Tbk.

Restrukturisasi kepengurusan dan bertambahnya enam klub selam dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat organisasi sekaligus memperluas pembinaan atlet di Kota Batam. Melalui penguatan kelembagaan tersebut, pembinaan atlet, peningkatan kompetensi penyelam, serta pengembangan olahraga selam diharapkan dapat berlangsung secara lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan.

Ketua POSSI Kota Batam, Ripka Sembiring, menegaskan komitmen organisasi dalam memajukan seluruh cabang olahraga yang berada di bawah naungan POSSI. Menurutnya, penguatan organisasi menjadi fondasi penting untuk mencetak atlet berprestasi melalui pembinaan sejak usia dini, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Sebagai tindak lanjut, POSSI Kota Batam telah menyusun sejumlah program kerja. Pada Agustus 2026, organisasi ini akan menggelar pelatihan pengenalan peralatan selam bagi enam klub yang baru bergabung. Kegiatan tersebut bertujuan membekali para anggota dengan pemahaman mengenai standar keselamatan, penggunaan peralatan, serta teknik dasar penyelaman,” ujarnya.

Selain itu, POSSI Kota Batam juga akan menyelenggarakan pertandingan persahabatan antarklub selam sebagai wadah pembinaan prestasi, peningkatan kemampuan atlet, sekaligus mempererat hubungan antarkomunitas selam di Batam.

“Tidak hanya berfokus pada pembinaan di dalam negeri, POSSI Kota Batam juga berencana menjalin program latihan bersama komunitas dan organisasi selam di Johor, Malaysia, serta Singapura. Program tersebut diharapkan mampu memperluas wawasan atlet, meningkatkan kualitas pembinaan, sekaligus memperkuat jejaring olahraga selam di kawasan regional,” katanya.

Melalui restrukturisasi kepengurusan dan penguatan organisasi, POSSI Kota Batam optimistis mampu membangun ekosistem olahraga selam yang semakin profesional, kompetitif, dan berprestasi. Dengan semangat kolaborasi serta pembinaan yang berkelanjutan, POSSI menargetkan lahirnya atlet-atlet selam yang mampu mengharumkan nama Kota Batam di tingkat daerah, nasional, hingga internasional. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Diskominfo Batam – Batam terus memperkuat posisinya sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,76 persen, realisasi investasi di Batam melonjak 72,83 persen menjadi Rp44,01 triliun pada 2025. Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa lonjakan tersebut didorong oleh reformasi regulasi, percepatan pelayanan perizinan, penguatan infrastruktur, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Batam. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program PROFIT di CNBC Indonesia, Jumat (17/7/2026).

Menurut Amsakar, selama sekitar satu tahun lima bulan memimpin bersama Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, pemerintah terus melakukan pembenahan melalui berbagai regulasi yang berorientasi pada kemudahan investasi.

Sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat yang menjadi dasar penguatan tata kelola kawasan sekaligus memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi para investor. “Ekonomi Batam berjalan dengan baik dan investasi terus berkembang. Berbagai regulasi yang diterbitkan pemerintah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing kawasan,” ujar Amsakar.

Amsakar mengungkapkan, Presiden RI memberikan arahan agar seluruh pelayanan kepada dunia usaha disederhanakan sehingga iklim investasi menjadi lebih cepat, mudah, dan kompetitif. Menindaklanjuti arahan tersebut, Batam melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan investasi. Salah satu hasilnya terlihat pada proses persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya memerlukan waktu enam bulan hingga dua tahun, kini dapat diselesaikan rata-rata dalam waktu 38 hari.

Sementara itu, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) kini dapat diselesaikan sekitar dua bulan.

Percepatan pelayanan tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya realisasi investasi. Pada 2024, investasi di Batam mencapai Rp25,46 triliun, kemudian melonjak menjadi Rp44,01 triliun pada 2025 atau tumbuh 72,83 persen.

Realisasi tersebut juga melampaui target investasi sebesar Rp36,9 triliun dengan tingkat capaian mencapai 118,87 persen.

“Kami diminta Presiden untuk menyederhanakan pelayanan kepada dunia usaha. Itu yang terus kami lakukan agar investor memperoleh kepastian dan kemudahan berusaha di Batam,” katanya.

*Layanan Digital*

Selain mempercepat proses perizinan, Batam juga membangun sistem pemantauan layanan berbasis digital yang memungkinkan setiap permohonan dipantau secara real time.

Melalui sistem tersebut, pimpinan dapat mengetahui perkembangan setiap perizinan sekaligus melakukan evaluasi apabila terdapat permohonan yang belum ditindaklanjuti dalam waktu tertentu.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Batam juga menghadirkan program Duta Investasi yang bertugas mendampingi investor sejak tahap awal hingga seluruh proses investasi berjalan.

“Investor tidak kami biarkan berjalan sendiri. Mereka didampingi sejak awal hingga investasi terealisasi sehingga seluruh proses menjadi lebih mudah dan pasti,” ujar Amsakar.

*Pelabuhan dan Pariwisata Jadi Penggerak Ekonomi*

Di sektor logistik, aktivitas pelabuhan Batam terus meningkat, termasuk bertambahnya kapal direct call yang melakukan bongkar muat langsung di Batam.

Peningkatan mobilitas tersebut turut mendongkrak sektor pariwisata. Wisatawan nusantara meningkat dari sekitar 1,7 juta menjadi hampir 2,1 juta orang. Adapun wisatawan mancanegara bertambah dari sekitar 1,2 juta menjadi sekitar 1,5 hingga 1,6 juta orang.

Menurut Amsakar, pertumbuhan sektor logistik, pelabuhan, dan pariwisata saling menguatkan sehingga memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner hingga UMKM.

*Batam dan Singapura Adalah Mitra Pertumbuhan*

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga meluruskan anggapan bahwa Batam hanya menjadi lokasi relokasi investasi dari Singapura.

Menurutnya, hubungan Batam dengan Singapura maupun Johor merupakan hubungan growth partner atau mitra pertumbuhan, bukan hubungan persaingan ataupun kawasan penampung investasi.

“Untuk maju tidak harus sendiri. Kita bisa tumbuh bersama. Batam hadir sebagai mitra yang saling melengkapi Singapura dan Johor, bukan sebagai pesaing ataupun sekadar menerima limpahan investasi,” tegasnya.

Ia menilai posisi Batam yang berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka merupakan keunggulan strategis yang menjadi daya tarik utama bagi investor domestik maupun asing.

*Data Center Jadi Mesin Baru Investasi*

Amsakar menyebut sektor data center kini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru di Batam. Hingga pertengahan 2026, investasi yang masuk pada sektor tersebut mencapai sekitar Rp120 triliun dengan 20 proyek yang sedang dikembangkan.

Batam juga telah didukung infrastruktur digital berupa sejumlah landing station kabel bawah laut internasional di kawasan Nongsa, seperti Indonesia Cable Express, Nongsa China Cable System, dan Singapore Cable System.

Menurut Amsakar, keunggulan tersebut menjadikan Batam semakin menarik bagi investor industri digital dan kecerdasan artifisial (AI).

“Kami memiliki lahan, dukungan infrastruktur digital, ketersediaan air bersih, serta pasokan listrik yang terus dipersiapkan bersama PLN. Karena itu, investor memilih Batam berdasarkan daya saing yang kami miliki,” ujarnya.

*Presiden Minta Batam Tetap Jadi Lokomotif Investasi Nasional*

Amsakar juga mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Presiden RI yang berlangsung sekitar satu jam 45 menit.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya menjaga daya saing Batam melalui penyederhanaan perizinan, percepatan pelayanan, serta pengembangan pelabuhan berstandar internasional agar mampu memanfaatkan potensi Selat Malaka secara optimal.

Selain itu, Presiden meminta Batam tetap mempertahankan perannya sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.

Pihaknya juga menyampaikan sejumlah tantangan dalam proses transisi kewenangan perizinan dari kementerian dan lembaga. Pemerintah berharap implementasi berbagai regulasi, termasuk PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, dapat berjalan lebih efektif sehingga pelayanan kepada investor semakin cepat.

“Perhatian Presiden menjadi energi bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Batam menjadi lebih tinggi. Ukuran keberhasilan kami adalah menghadirkan kinerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha,” tutup Amsakar. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) agar memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan aset Kawasan Wisata Dendang Melayu dengan PT Vendoor Mebelia Indonesia (VMI) di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (16/7/2026).

Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur PT Vendoor Mebelia Indonesia, Meddy.

Turut hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Diabudpar) Kota Batam Ardiwinata, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam Abdul Malik, Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kristijanindyati Puspitasari, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Batam, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun).

Firmansyah mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis Pemko Batam dalam mengoptimalkan aset daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal agar menjadi aset produktif dan bernilai ekonomi.

“Harapan kami, kerja sama ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Batam sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meningkatkan penerimaan daerah,” ujarnya.

Firmansyah juga menyampaikan apresiasi kepada LMAN yang telah memberikan pendampingan kepada Pemko Batam selama proses penyusunan kerja sama tersebut. Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua aset milik Pemko Batam yang berhasil dioptimalkan melalui skema kerja sama pemanfaatan, yakni Kawasan Wisata Dendang Melayu dan Pasar Induk.

Menurutnya, sebelum penandatanganan perjanjian dilakukan, PT Vendoor Mebelia Indonesia telah memenuhi kewajiban penyetoran awal kepada kas daerah sebesar Rp598 juta.

“Ke depan kami berharap kerja sama ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus menghadirkan kawasan wisata yang lebih produktif dan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam,” katanya.

Sementara itu, Plt Direktur PT Vendoor Mebelia Indonesia, Meddy, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kota Batam kepada perusahaan sebagai mitra pengelola Barang Milik Daerah di Kawasan Dendang Melayu selama 30 tahun.

Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk mengembangkan potensi Kawasan Dendang Melayu menjadi destinasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan nilai aset daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Kota Batam. Kami berkomitmen mengembangkan potensi Dendang Melayu agar menjadi kawasan yang semakin maju, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta meningkatkan nilai aset milik Pemerintah Kota Batam,” ujarnya.

Berdasarkan perjanjian tersebut, objek kerja sama berupa aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Wisata Dendang Melayu dengan luas sekitar 43.109,47 meter persegi atau 4,31 hektare. Pemanfaatan aset diperuntukkan bagi pembangunan dan pengelolaan kawasan pariwisata beserta sarana dan prasarana penunjangnya.

Kerja sama ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret Pemko Batam dalam mengubah aset yang sebelumnya belum produktif menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan meningkatkan kontribusi terhadap PAD Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyambut baik penambahan kapasitas pasokan listrik sebesar 2 x 150 megawatt (MW) melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Batam 3 dan Batam 4. Kehadiran pembangkit baru tersebut diyakini akan semakin memperkuat keandalan sistem kelistrikan sekaligus meningkatkan daya saing investasi di Kota Batam.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat menghadiri kunjungan kerja Duta Besar Swedia untuk Indonesia, H.E. Daniel Blockert, sekaligus menyaksikan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) PLTGU Batam 3 dan Batam 4 berkapasitas 2 x 150 MW di Auditorium Tanjung Kasam, Lantai 5 Kantor Korporat PLN Batam, Kamis (16/7/2026).

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan oleh Direktur Utama Dalle Energy Batam, Imron Gazali, dan Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, serta disaksikan langsung oleh Duta Besar Swedia untuk Indonesia.

Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan apresiasi atas kehadiran Duta Besar Swedia beserta dukungan Pemerintah Swedia terhadap pengembangan sektor energi di Batam.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, kami mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Duta Besar Swedia untuk Indonesia, H.E. Daniel Blockert. Terima kasih kepada Pemerintah Swedia yang telah berkolaborasi dan berkontribusi dalam mendukung investasi di Kota Batam,” ujar Firmansyah.

Ia menegaskan, ketersediaan listrik yang andal merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan investasi dan pembangunan daerah. Menurutnya, kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pesatnya perkembangan industri di Batam.

Firmansyah mengatakan, tambahan kapasitas listrik sebesar 300 MW akan menjadi penguat bagi pembangunan Batam yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Pemerintah, kata dia, terus berupaya menarik investasi, termasuk pengembangan kawasan data center di Nongsa Digital Park.

“Kehadiran tambahan pasokan listrik ini akan semakin meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Batam. Keandalan pasokan listrik dan air menjadi keunggulan penting yang dimiliki Batam dalam mendukung iklim investasi,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Batam, Kwin Fo, mengatakan Batam saat ini berada pada posisi yang sangat strategis dengan pertumbuhan sektor industri, investasi, kawasan digital, data center, serta meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat.

Menurutnya, PLN Batam terus melakukan penguatan sistem kelistrikan, mulai dari sisi pembangkitan, transmisi, distribusi hingga peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

“Penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan Batam. Ini juga menjadi bagian dari komitmen PLN Batam dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Kwin Fo.

Ia menambahkan, sinergi antara penyedia energi, pelaku industri, pemerintah, dan mitra strategis menjadi kunci dalam memastikan kebutuhan energi di masa depan dapat terpenuhi secara andal, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan tambahan kapasitas listrik 300 MW tersebut, Batam diharapkan semakin siap mengakomodasi pertumbuhan investasi, memperkuat kawasan industri, serta mendukung pengembangan ekonomi digital yang menjadi salah satu sektor unggulan kota ini. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)

Diskominfo Batam – Ribuan warga memadati Pelataran Museum Raja Ali Haji, Batam Centre, Rabu (15/7/2026) dini hari, untuk mengikuti nonton bareng (nobar) pertandingan semifinal Piala Dunia FIFA 2026 antara Prancis vs Spanyol bersama Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.

Sejak pukul 01.00 WIB, masyarakat dari berbagai kalangan telah berdatangan dengan mengenakan atribut tim nasional favorit masing-masing. Sorak sorai dan yel-yel para suporter menciptakan suasana meriah yang menghadirkan atmosfer layaknya berada di stadion.

Di tengah antusiasme warga, Amsakar tampak berbaur dengan masyarakat. Ia menyapa pengunjung, melayani permintaan foto bersama, sekaligus menikmati jalannya pertandingan yang berlangsung sengit.

Suasana semakin semarak ketika Spanyol berhasil mencetak dua gol tanpa balas ke gawang Prancis. Kemenangan 2-0 tersebut memastikan La Roja melaju ke partai final Piala Dunia FIFA 2026 setelah tampil dominan sepanjang pertandingan.

Amsakar mengatakan kegiatan nobar bukan sekadar menyaksikan pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mampu mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Sepak bola memiliki kekuatan untuk menyatukan semua kalangan. Malam ini kita menyaksikan bagaimana masyarakat Batam berkumpul dalam suasana penuh kegembiraan, menjaga kebersamaan, dan menikmati hiburan secara tertib. Semangat seperti ini harus terus kita pelihara,” ujar Amsakar.

Ia mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat yang tetap memadati lokasi nobar hingga pertandingan usai. Menurutnya, besarnya partisipasi warga menunjukkan bahwa ruang-ruang publik di Kota Batam dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul yang nyaman, aman, sekaligus memperkuat interaksi sosial.

“Kami ingin ruang publik tidak hanya menjadi tempat beraktivitas, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi masyarakat. Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan penuh semangat kebersamaan,” katanya.

Kegiatan nobar berlangsung kondusif hingga akhir pertandingan. Antusiasme ribuan warga yang memadati lokasi menjadi bukti tingginya minat masyarakat terhadap ajang Piala Dunia sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik di Batam mampu menjadi pusat aktivitas bersama yang menghadirkan hiburan, kebersamaan, dan semangat persatuan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, menegaskan komitmen TP-PKK Kota Batam dalam mendukung program nasional eliminasi Tuberkulosis (TB) melalui penguatan edukasi, deteksi dini, dan pendampingan pasien.

Komitmen tersebut disampaikan saat membuka Talkshow dan Deklarasi Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TB) bagi Kelurahan Tanjung Buntung dan Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong di Hotel Golden View, Batam, Selasa (14/7/2026).

Menurut Erlita, tuberkulosis masih menjadi tantangan serius di bidang kesehatan karena Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus TB tertinggi di dunia. Oleh sebab itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, tidak hanya pemerintah dan tenaga kesehatan.

“TB merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Karena itu, masyarakat tidak boleh mengucilkan penderitanya. Justru mereka harus mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan agar tetap semangat menjalani pengobatan hingga tuntas,” ujar Erlita.

Ia menjelaskan, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri dan umumnya menyerang paru-paru, meskipun dapat pula menyerang organ tubuh lainnya. Penularan terjadi melalui percikan droplet di udara ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara.

Menurut Erlita, keberhasilan pengendalian TB sangat ditentukan oleh kepatuhan pasien menjalani pengobatan serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar selama proses penyembuhan.

Karena itu, ia mengajak seluruh kader PKK Kota Batam untuk mengambil peran lebih aktif bersama Dinas Kesehatan dalam mengedukasi masyarakat, melakukan deteksi dini, serta mendampingi pasien hingga tingkat RT dan RW.

“Kader PKK harus terus bergerak bersama Dinas Kesehatan. Kita perlu memperkuat edukasi, deteksi dini, dan pendampingan kepada masyarakat agar semakin banyak lingkungan yang dapat mendeklarasikan diri sebagai wilayah siaga TB dan menuju bebas tuberkulosis,” katanya.

Erlita menambahkan, gerakan Kelurahan Siaga TB merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperluas upaya pencegahan dan penanganan penyakit tersebut di tingkat komunitas.

Ia optimistis target Indonesia bebas tuberkulosis dapat tercapai apabila seluruh pihak mampu memperkuat kolaborasi dan menjaga komitmen secara berkelanjutan.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader PKK, dan masyarakat, saya optimistis target eliminasi tuberkulosis dapat diwujudkan,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Erlita juga mengimbau masyarakat agar lebih peduli terhadap gejala tuberkulosis, seperti batuk yang berlangsung selama dua minggu atau lebih, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, demam, serta berkeringat pada malam hari. Masyarakat yang mengalami gejala tersebut diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat memperoleh penanganan sedini mungkin.

Melalui deklarasi Kelurahan Siaga Tuberkulosis ini, TP-PKK Kota Batam berharap kesadaran masyarakat terhadap pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan TB semakin meningkat, sehingga upaya mewujudkan Batam dan Indonesia bebas tuberkulosis dapat tercapai secara bertahap melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Rohmadi)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepri berencana menghadirkan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap kelurahan. Langkah ini menjadi salah satu fokus kerja sama yang tengah disiapkan melalui Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua pihak guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat.

Rencana tersebut mengemuka saat Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik, beserta jajaran di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/7/2026).

Selain pembentukan Posbakum, pertemuan juga membahas penguatan perlindungan kekayaan intelektual, penyusunan produk hukum daerah yang lebih adaptif, serta peningkatan kolaborasi pelayanan hukum antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum.

Amsakar menyambut baik rencana pembentukan Pos Bantuan Hukum di seluruh kelurahan. Menurutnya, keberadaan Posbakum akan memudahkan masyarakat memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum tanpa harus menghadapi akses yang rumit.

Namun demikian, ia mengingatkan agar kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman semata.

“Saya menyambut baik ide ini, terutama terkait pembentukan Pos Bantuan Hukum di setiap kelurahan. Namun, jangan sampai produk hukum menjadi besi tua, tidak termanfaatkan dan hanya berhenti di atas kertas,” tegas Amsakar.

Ia menekankan bahwa keberhasilan sebuah MoU diukur dari implementasinya. Karena itu, setiap poin kerja sama harus memiliki mekanisme pelaksanaan yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Yang lebih penting bukan hanya memformulasikan narasi MoU, tetapi memastikan implementasinya berjalan dengan baik sehingga benar-benar mampu memberikan solusi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain pelayanan bantuan hukum, Amsakar juga menyoroti pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Menurutnya, Batam memiliki potensi besar di sektor ekonomi kreatif, UMKM, seni, dan inovasi yang perlu mendapat kepastian hukum agar mampu meningkatkan daya saing.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri, Edison Manik, mengatakan pihaknya siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Batam dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Menurut Edison, hingga saat ini Kanwil Kemenkum Kepri telah melayani sekitar 1.600 permohonan kekayaan intelektual, mulai dari pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, hingga bentuk perlindungan hukum lainnya.

Ia berharap kerja sama dengan Pemerintah Kota Batam dapat segera direalisasikan sehingga pembentukan Pos Bantuan Hukum di tingkat kelurahan dapat menjadi salah satu upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat penyusunan regulasi daerah dan perlindungan terhadap karya intelektual masyarakat Batam.

Melalui sinergi tersebut, Pemerintah Kota Batam dan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau berkomitmen menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat kelurahan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)