Category: Batam

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Batam dan seluruh elemen masyarakat memperkuat kebersamaan, kekompakan, serta semangat kolaborasi untuk mendukung kemajuan daerah. Ajakan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri KAHMI Forever Jalan Sehat (KFJS) yang digelar di Lapangan SP Plaza, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan KAHMI Kota Batam itu berlangsung semarak dan diikuti para alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta masyarakat. Selain menjadi sarana menjaga kebugaran, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antara alumni dan masyarakat.

Amsakar mengapresiasi pelaksanaan KFJS yang dinilainya memberikan dampak positif, tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga dalam memperkuat hubungan sosial dan persaudaraan.

Menurutnya, kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti jalan sehat, dapat menjadi ruang untuk membangun kekompakan. Semangat kebersamaan itu penting untuk terus dijaga, terutama di Batam yang terus berkembang dengan dinamika pembangunan yang semakin pesat.

“Mari kita gunakan momentum ini untuk membangun kebersamaan dan kekompakan. Dengan kebersamaan, berbagai tantangan yang kita hadapi akan lebih mudah kita selesaikan. Mari bergerak bersama membangun Batam,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Batam bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Amsakar, upaya tersebut membutuhkan kerja bersama, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri sehingga dukungan serta partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan Batam yang semakin baik.

“Sampai dengan saat ini, saya bersama Ibu Li Claudia terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi warga. Tentu ini membutuhkan dukungan dan kebersamaan kita semua,” katanya.

Amsakar berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan KFJS dapat terus diwujudkan dalam berbagai bentuk kontribusi nyata bagi masyarakat.

Ia juga mengajak masyarakat bersama-sama menjaga suasana yang kondusif serta memberikan energi positif bagi pembangunan Batam.

“Ayo kita jadikan Batam semakin hebat dan dahsyat ke depan. Mari kita bergerak bersama, membangun kebersamaan dan memberikan kontribusi terbaik untuk Batam,” ucapnya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, melepas peserta sekaligus ikut Senam Sehat dan Jalan Santai Batu Ampar 2026 yang dirangkaikan dengan Senam Sehat dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Batu Ampar, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Taman Pacific Hotel Batam, Kecamatan Batu Ampar, tersebut mengusung tema “Sehat Bersama Batu Ampar Hebat”. Ribuan warga antusias mengikuti kegiatan yang tidak hanya menjadi sarana berolahraga, tetapi juga mempererat silaturahmi dan kebersamaan.

Dalam sambutannya, Amsakar menyambut baik pelaksanaan Jalan Santai dan Senam Sehat yang melibatkan masyarakat Batu Ampar. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk berolahraga sekaligus memperkuat hubungan sosial dalam suasana yang santai dan penuh kebersamaan.

“Saya menyambut baik terselenggaranya gerak jalan santai dan senam sehat ini. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus memperkuat kebersamaan kita,” ujar Amsakar.

Ia mengatakan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Ayo kita jadikan momentum HUT RI ini untuk memberikan kontribusi terbaik dari anak bangsa kepada negeri yang kita cintai,” katanya.

Amsakar menekankan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kekompakan dan soliditas seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia mengajak warga untuk terus menjaga harmoni, baik di lingkungan tempat tinggal maupun dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Batu Ampar.

Menurutnya, semangat gotong royong dan kebersamaan merupakan modal penting untuk mewujudkan Batam yang semakin maju. Perbedaan yang ada di tengah masyarakat, kata dia, hendaknya tidak menjadi penghambat dalam membangun daerah.

“Dengan cara membangun kekompakan, soliditas dan harmoni, baik di lingkup masyarakat maupun kecamatan, kita akan memiliki energi yang besar untuk membangun Batam,” tuturnya.

Amsakar juga mengajak masyarakat mengurangi pembicaraan dan sikap yang bersifat kontraproduktif serta tidak memberikan manfaat bagi kemajuan daerah.

“Berhenti kita memperbincangkan hal-hal yang kontraproduktif. Batam membutuhkan energi bersama untuk menjadikan negeri ini menjadi lebih hebat,” tegas Amsakar.

Ia berharap semangat kebersamaan yang terlihat dalam kegiatan Jalan Santai dan Senam Sehat tersebut terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Senam Sehat dan Jalan Santai Batu Ampar 2026 berlangsung meriah. Warga dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan dengan penuh antusias sekaligus menikmati momentum kebersamaan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

Melalui kegiatan tersebut, semangat hidup sehat diharapkan berjalan beriringan dengan semangat persatuan dan gotong royong. Dengan demikian, masyarakat Batu Ampar semakin solid dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kota Batam. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak masyarakat Batam asal Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadikan keberagaman sebagai kekuatan dalam membangun daerah. Hal itu disampaikan Amsakar saat membuka Musyawarah Besar (Mubes) Perkumpulan Keluarga Besar Nusa Tenggara Timur (PK NTT) Kota Batam di Golden View Hotel, Sabtu (12/9/2026).

Kehadiran Amsakar disambut tarian khas NTT. Penyambutan tersebut sekaligus menjadi gambaran keberagaman budaya yang turut mewarnai kehidupan masyarakat di Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar mengapresiasi pelaksanaan Mubes PK NTT. Menurutnya, forum tersebut penting tidak hanya bagi keberlangsungan organisasi, tetapi juga untuk memperkuat kontribusi masyarakat NTT dalam pembangunan dan kehidupan sosial di Batam.

Ia mengatakan, Batam merupakan daerah multikultural dengan tingkat heterogenitas masyarakat yang tinggi. Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan kekuatan yang harus terus dirawat melalui kebersamaan, toleransi, dan persaudaraan.

“Saya katakan acara ini penting karena pertama yang harus kita pahami bahwa Batam ini adalah negeri yang multikultural. Batam adalah negeri yang tingkat heterogenitasnya sangat tinggi,” ujar Amsakar.

Menurutnya, keberadaan masyarakat dengan latar belakang suku, budaya, dan daerah asal yang beragam merupakan bagian dari perjalanan Batam. Karena itu, masyarakat NTT diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat Batam, tetapi juga turut memberikan warna melalui kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Ia berharap Mubes PK NTT tidak berhenti sebagai forum pergantian kepengurusan. Lebih dari itu, kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat NTT dalam berbagai bidang kehidupan di Kota Batam.

“Mudah-mudahan tidak hanya sekadar hadir, tapi dapat mewarnai perjalanan rentak sejarah Batam ini sekarang dan ke depan,” katanya.

Amsakar menegaskan, keberagaman Batam harus menjadi kekuatan bersama. Dengan masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, seluruh warga diminta menempatkan Batam sebagai rumah bersama.

“Karena keberagaman yang besar, karena tingkat heterogenitas yang sedemikian tinggi, maka sesama anak Batam berasal dari mana pun harus menjadikan Batam ini sebagai rumah kita bersama,” tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat NTT membangun rasa memiliki terhadap Batam. Menurutnya, latar belakang daerah asal tidak seharusnya menjadi pembatas dalam membangun kebersamaan sebagai warga Batam.

“Jangan maknai kita sebagai warga NTT yang merantau ke Batam, tapi maknai sebagai warga Batam yang berasal dari NTT,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PK NTT Kota Batam, Andi S. Mukhtar, mengatakan, organisasi tersebut terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan Kota Batam.

Ia menyebutkan, PK NTT aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, olahraga, budaya, dan silaturahmi. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat kebersamaan masyarakat NTT di Kota Batam.

“PK NTT hadir dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kegiatan budaya, silaturahmi serta berbagai kegiatan bertujuan menjaga kebersamaan masyarakat NTT di Kota Batam,” kata Andi.

Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keyakinan bahwa masyarakat NTT di Batam tidak hanya ingin hidup dengan baik di tanah perantauan, tetapi juga memberikan kontribusi bagi daerah yang telah menjadi tempat mereka hidup dan berkembang.

“Kami hadir dengan suatu keyakinan bahwa masyarakat NTT di Kota Batam bukan hanya ingin hidup baik di tanah perantau, tetapi juga ingin memberikan sesuatu yang baik bagi Kota Batam,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mendorong Gerakan Masyarakat Peduli Pesisir (GMPP) Kota Batam menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat peran sekaligus perlindungan terhadap masyarakat pesisir di tengah pesatnya pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Amsakar saat menghadiri Pengukuhan Pengurus GMPP Kota Batam di Golden View Hotel, Bengkong, Sabtu (12/9/2026).

Amsakar mengatakan, Batam memiliki karakteristik sebagai daerah maritim dengan wilayah pesisir yang luas. Kondisi tersebut membuat berbagai persoalan yang berkaitan dengan masyarakat pesisir membutuhkan perhatian dan penanganan secara bersama.

Menurutnya, pembangunan Batam harus terus berjalan dengan tetap memperhatikan masyarakat yang kehidupannya bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja atas maunya pemerintah saja, tetapi mesti ada penglibatan dan keikutsertaan masyarakat di dalamnya,” kata Amsakar.

Ia menegaskan, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam menentukan dan menjalankan kebijakan. Keterlibatan masyarakat diperlukan agar pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas sekaligus dapat meminimalkan berbagai dampak yang mungkin timbul.

Amsakar menjelaskan, setiap pembangunan memiliki konsekuensi yang harus dikelola secara bijaksana. Karena itu, masyarakat yang terdampak perlu mendapat perhatian dan dilibatkan dalam mencari solusi terbaik.

Masyarakat pesisir yang dimaksud, kata dia, tidak hanya nelayan, tetapi juga petani dan masyarakat tempatan yang memiliki ketergantungan terhadap ruang hidup serta sumber daya di wilayah pesisir.

“Mau dia bernama nelayan, mau dia bernama petani, mau dia bernama masyarakat tempatan, bagaimana konsekuensi itu diminimalisir, bagaimana agar konsekuensi itu dibantu mencari jalan terbaiknya,” tuturnya.

Dalam konteks tersebut, Amsakar berharap GMPP tidak hanya menjadi organisasi yang menghimpun masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap wilayah pesisir. GMPP diharapkan hadir di tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi, mengidentifikasi persoalan, serta ikut mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir.

Menurutnya, organisasi masyarakat yang memahami kondisi di lapangan dapat menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan begitu, berbagai persoalan dapat disampaikan secara konstruktif dan dicarikan solusi melalui semangat kolaborasi.

Sementara itu, Ketua GMPP Provinsi Kepulauan Riau, Edi Sofyan, mengatakan, GMPP lahir dari kepedulian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di kawasan pesisir dan laut.

Ia menyebut, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah isu eksploitasi laut di Tanjungpinang. Menurutnya, persoalan pesisir tidak dapat dilihat dari satu sisi karena berkaitan dengan lingkungan, ekonomi, sosial, hingga keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.

“Batam sebagai daerah kepulauan dengan aktivitas ekonomi yang berkembang pesat memiliki masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat erat dengan laut. Kondisi ini membuat keberadaan GMPP diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Selain mendorong penyelesaian berbagai persoalan, GMPP akan mengambil peran dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat pesisir. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tetap memiliki ruang untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan memperoleh perlindungan di tengah berbagai perubahan akibat pembangunan.

Edi menegaskan, GMPP terbuka untuk membangun kerja sama dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut akan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk penguatan sektor ekonomi agar masyarakat dapat berkembang dan memiliki kemandirian secara berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kepri untuk menindaklanjuti beredarnya video sejumlah warga yang mengaku berasal dari Batam dan berada di tempat penampungan di Kamboja.

Dalam video tersebut, sejumlah warga meminta bantuan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, agar dapat dipulangkan atau difasilitasi kepulangannya ke Kota Batam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, informasi tersebut telah dikoordinasikan dengan BP2MI Kepri dan Kemlu RI.

“Sudah kami koordinasikan dengan BP2MI Kepri dan Kemenlu RI. Kedua lembaga negara tersebut juga menyampaikan bahwa jika tidak ada data lengkap warga yang dimaksud, akan sulit untuk melacak dan memastikan kebenaran terkait status keimigrasian mereka,” ujar Rudi.

Ia menjelaskan, data kependudukan dan keimigrasian yang jelas diperlukan untuk memastikan identitas serta keberadaan warga yang dimaksud. Data tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan penelusuran dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Karena itu, Pemko Batam mengimbau keluarga yang mengetahui atau memiliki informasi mengenai warga dalam video tersebut agar segera menyampaikan data yang dimiliki kepada Pemko Batam melalui Diskominfo Kota Batam.

“Bagi keluarga yang mengetahui data-datanya, silakan datang ke Kantor Wali Kota Batam atau Dinas Kominfo. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.

Rudi menegaskan, Pemko Batam akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Data dari keluarga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi dan penelusuran sehingga langkah penanganan selanjutnya dapat dilakukan berdasarkan informasi yang jelas.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Kami berharap keluarga yang mengetahui informasi mengenai warga tersebut dapat segera menyampaikan data yang diperlukan agar proses verifikasi dan penelusuran dapat dilakukan,” ujarnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penguatan Urusan Ketenagakerjaan di Kota Batam, Jumat (11/9/2026).

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Wali Kota Batam tersebut dilakukan oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Ketua APINDO Kota Batam, Rafky Rasyid. Kegiatan itu turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya.

Amsakar mengatakan, kerja sama tersebut menjadi bentuk komitmen Pemko Batam bersama dunia usaha untuk memperkuat penyerapan tenaga kerja lokal sekaligus menjawab tantangan ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi Batam yang terus meningkat.

“Sering menjadi diskursus di ruang publik bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi belum berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja lokal. Lewat MoU ini, kita tidak lagi hanya mengandalkan imbauan verbal. Kita perkuat komitmen agar perusahaan-perusahaan di Batam memprioritaskan penyerapan tenaga kerja tempatan,” tegas Amsakar.

Ia menyampaikan, sejumlah indikator makroekonomi Kota Batam menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Batam meningkat dari 6,76 persen pada 2025 menjadi 7,28 persen pada Semester I 2026.

Pada periode yang sama, realisasi investasi mencapai Rp29,9 triliun, mendekati total capaian investasi sepanjang 2025. Sementara itu, tingkat kemiskinan turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025.

Meski demikian, Amsakar menyebut tingginya arus migrasi menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Batam. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Batam menjadi daerah tujuan migrasi tertinggi kedua secara nasional pada 2026 setelah DKI Jakarta.

“Tingginya arus masuk penduduk harus kita imbangi dengan kebijakan berpihak. Karena itu, Pemko Batam menginisiasi skema affirmative action agar rekrutmen perusahaan mendahulukan anak-anak Batam. Di samping itu, dana IMTA senilai Rp40 miliar terus kita optimalkan untuk pelatihan kerja dan pembenahan keterampilan masyarakat,” jelasnya.

Wamendagri, Bima Arya, mengapresiasi langkah Pemko Batam dalam membangun sinergi dengan dunia usaha. Menurutnya, Batam telah mampu membangun ekosistem ekonomi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

“Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Pemko Batam dan dunia usaha. Kepala daerah tidak boleh salah diagnosis. Di Batam, pertumbuhan ekonominya tidak hanya dinikmati segelintir pihak, tetapi dibangun ekosistemnya sehingga angka kerja sektor formal mencapai hampir 70 persen,” ujar Bima Arya.

Bima juga memberikan sejumlah catatan strategis untuk memperkuat pembangunan Batam. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengidentifikasi secara lebih detail rantai ekonomi dari hulu hingga hilir pada sektor-sektor prospektif, seperti manufaktur, pariwisata, dan teknologi tinggi.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan penguatan layanan dasar dan infrastruktur, termasuk penyediaan air bersih serta penanganan kemacetan lalu lintas.

Ia juga mengingatkan pentingnya pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam menghadapi tingginya arus migrasi, penataan tata ruang melalui RTRW dan perencanaan perkotaan yang presisi dinilai penting untuk mengantisipasi perkembangan Batam tanpa menerapkan kebijakan pembatasan yang diskriminatif.

Selain itu, Bima berpesan agar modernisasi Batam sebagai kota metropolitan tetap berjalan seiring dengan penguatan kultur, roh, dan identitas kebudayaan Melayu.

Ketua APINDO Kota Batam, Rafky Rasyid, turut mengapresiasi iklim usaha yang kondusif di Batam. Ia menyoroti sejumlah capaian, termasuk penetapan upah minimum yang berlangsung tanpa demonstrasi serta pemanfaatan dana pelatihan ketenagakerjaan.

“Ekonomi Batam bertumbuh pesat. Tugas kita bersama adalah memastikan pekerja lokal dan pengusaha lokal turut menikmati kue tersebut. APINDO bersama 700 perusahaan anggota siap menindaklanjuti MoU ini secara riil,” tutur Rafky.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Yudi Suprapto, mengatakan kegiatan penguatan kemitraan tersebut dihadiri 300 peserta yang terdiri atas pimpinan perusahaan, HRD, dan pemangku kepentingan terkait.

Sebagai tahap awal, sebanyak 30 perusahaan besar di Batam berkomitmen mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen kebutuhan tenaga kerja untuk warga lokal.

Komitmen tersebut langsung ditindaklanjuti PT Pegai Union yang merealisasikan kebutuhan 200 tenaga kerja lokal atau seluruhnya merupakan warga daerah.

Seluruh proses dan evaluasi penempatan tenaga kerja akan dipantau secara akuntabel melalui aplikasi terintegrasi SIMNAKER. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengapresiasi kesiapsiagaan TNI Angkatan Udara (TNI AU) dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah udara Indonesia, khususnya Batam sebagai kawasan strategis dan jalur perlintasan internasional.

Hal itu disampaikan Amsakar saat menghadiri latihan penanganan pasca-force down Komando Operasi Udara Nasional (Koopsudnas) Tahun Anggaran 2026 di Gedung Kargo Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Jumat (11/9/2026).

Latihan tersebut mengusung tema “Koopsudnas Beserta Satuan Jajarannya Siap Melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dan Pengamanan Ruang Udara (Opsgakkumpamrud) Wilayah Kodau I Dalam Rangka Mendukung Tugas Pokok TNI AU”.

Dalam simulasi tersebut diperagakan skenario penanganan secara cepat dan terpadu terhadap pesawat asing yang melakukan pelanggaran wilayah udara dan dipaksa mendarat (force down) oleh alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AU.

Amsakar memberikan apresiasi kepada Koopsudnas dan seluruh jajaran TNI AU atas komitmen dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia.

“Batam berada di jalur perlintasan internasional yang sangat krusial. Kehadiran dan kesiapsiagaan prajurit TNI AU melalui latihan force down ini memberikan rasa aman, tidak hanya bagi kedaulatan negara, tetapi juga bagi iklim investasi dan aktivitas perekonomian di Kota Batam,” ujar Amsakar.

Menurutnya, kesiapsiagaan aparat pertahanan dan keamanan menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas Batam. Kondisi yang aman dan stabil akan memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta investasi.

Amsakar menegaskan Pemko Batam siap memperkuat sinergi dengan TNI AU dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung penegakan hukum dan pengamanan ruang udara.

“Sinergi antara pemerintah daerah, otoritas bandara, dan TNI AU sangat mutlak. Kami di Pemko Batam berkomitmen penuh mendukung kebutuhan koordinasi teknis maupun operasional di lapangan demi menjaga Batam tetap kondusif,” tambahnya.

Latihan tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi, mulai dari unsur TNI AU hingga pengelola Bandara Internasional Hang Nadim. Koordinasi dilakukan untuk memastikan seluruh prosedur penanganan pasca-force down dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan, inovasi dalam pemerintahan tidak boleh berhenti pada gagasan dan seremoni, tetapi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Puncak Penganugerahan Batam Innovation Award (BIA) 2026 sekaligus meluncurkan Batam Policy Lab di Auditorium Politeknik Negeri Batam, Kamis (10/9/2026).

Kegiatan tahunan yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Batam tersebut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta aparatur di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Dalam arahannya, Amsakar menegaskan pola kerja konvensional tidak lagi cukup untuk menjawab tuntutan pelayanan publik di era digital. Menurutnya, birokrasi harus terus beradaptasi melalui inovasi yang produktif, kreatif, dan dapat diterapkan secara nyata.

“Di era saat ini, tanpa inovasi kita akan sangat lambat dan tidak responsif. Kerja berorientasi inovasi inilah yang memberikan nilai tambah (added value) serta efisiensi nyata bagi pelayanan masyarakat. Inovasi yang diciptakan pun harus berdampak positif untuk masyarakat,” tegas Amsakar.

Ia mengapresiasi para dewan juri independen serta seluruh perangkat daerah dan unit kerja yang telah berpartisipasi dalam BIA 2026. Amsakar mengingatkan agar inovasi yang dihasilkan tidak berhenti pada seremoni atau sekadar menjadi dokumen, tetapi terus dikembangkan dan diterapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jangan sampai inovasi hanya berhenti pada saat menerima penghargaan. Setelah ini harus terus dimodifikasi, dikembangkan, dan diimplementasikan secara konsisten sehingga benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.

Amsakar mengatakan penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan dan digitalisasi pelayanan publik turut mendukung capaian pembangunan Kota Batam. Kemudahan layanan investasi dan optimalisasi pendapatan daerah, termasuk melalui penerapan tapping box serta digitalisasi perizinan melalui Indonesia Batam Online Single Submission (I-Boss), menjadi bagian dari upaya tersebut.

Ia menyebut realisasi investasi Batam pada Semester I 2026 telah mencapai sekitar Rp35 triliun. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Batam disebut mencapai 7,25 persen.

“Ajang BIA 2026 ini diharapkan mampu menyebarkan semangat Need for Achievement (n-Ach) atau motivasi berprestasi ke seluruh jajaran ASN Pemko Batam. Dengan kerja cerdas dan kolaborasi bersama Forkopimda serta seluruh elemen masyarakat, Batam siap membawa inovasi daerah ini bersaing di tingkat nasional,” kata Amsakar.

Sementara itu, Kepala Brida Kota Batam, Efrius, melaporkan bahwa partisipasi peserta BIA 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini tercatat 202 inovasi dari 180 pengusul, sedangkan pada 2025 terdapat 118 inovasi dari 78 pengusul.

“Rincian partisipan tahun ini terdiri atas 32 perangkat daerah, 22 UPTD, 24 SMP, 24 SD, dan enam kelurahan, yang terbagi dalam 106 inovasi berbasis digital serta 96 inovasi nondigital. Seluruh karya inovasi ini juga akan dibukukan dalam Buku Kumpulan Inovasi Jilid 2,” jelas Efrius.

Penguatan budaya inovasi juga tercermin dalam keikutsertaan Kota Batam pada Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Jumlah inovasi yang didaftarkan Batam meningkat menjadi 154 inovasi dari 41 inovasi pada tahun sebelumnya.

Penilaian BIA 2026 melibatkan dewan juri independen dari unsur akademisi dan instansi. Mereka terdiri atas Ira Warnaini dari Bapperida Provinsi Kepulauan Riau, Sri Langgeng Ratnasari dari Universitas Riau Kepulauan, Hertianti dari Universitas Ibnu Sina, Bambang Satriawan dari Universitas Batam, Andi Triwinarko dari Politeknik Negeri Batam, serta Happy Hepri Ariyanto dari Universitas Internasional Batam.

BIA 2026 terdiri dari tujuh kategori, berikut adalah pemenangnya. Kategori Inovasi Digital Terbaik: Juara 1 diraih Badan Pendapatan Daerah Kota Batam melalui inovasi eBPHTB 2.0: Pengelolaan BPHTB Terintegrasi untuk Peningkatan Layanan Pajak; Juara 2 UPT Puskesmas Sei Lekop melalui PANTURA SEHARI; Juara 3 UPT Puskesmas Tiban Baru melalui KONSER DIVA; dan Juara Harapan 1 UPT Puskesmas Baloi Permai melalui Bunda SMART Baper.

Kategori Inovasi Non-Digital Terbaik: Juara 1 diraih SMP Negeri 12 Batam melalui inovasi PREMIS (Program Tahfidz Berprestasi dengan Moderasi di Sekolah Negeri); Juara 2 UPT Puskesmas Sei Lekop melalui KUFAS TUNTAS; Juara 3 SMP Negeri 3 Batam melalui AKSARA (Aktivitas Kreasi Sains Asyik Ramah Anak); dan Juara Harapan 1 Badan Pendapatan Daerah Kota Batam melalui SI BIJAK GO!.

Kategori OPD Terinovatif: Juara 1 diraih Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Juara 2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Juara 3 Kecamatan Nongsa, dan Juara Harapan 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam.

Kategori UPT Terinovatif: Juara 1 diraih UPT Puskesmas Lubuk Baja, Juara 2 UPT Puskesmas Sekupang, Juara 3 UPT Puskesmas Tiban Baru, dan Juara Harapan 1 UPT Puskesmas Sei Lekop.

Kategori Kelurahan Terinovatif: Juara 1 diraih Kelurahan Kampung Pelita, Juara 2 Kelurahan Rempang Cate, Juara 3 Kelurahan Baloi Permai, dan Juara Harapan 1 Kelurahan Sungai Panas.

Kategori SMP Terinovatif: Juara 1 diraih SMP Negeri 29 Batam, Juara 2 SMP Negeri 20 Batam, Juara 3 SMP Negeri 12 Batam, dan Juara Harapan 1 SMP Negeri 3 Batam.

Kategori SD dan TK Terinovatif: Juara 1 diraih SD Negeri 006 Batu Aji, Juara 2 SD Negeri 009 Sungai Beduk, Juara 3 SD Negeri 005 Nongsa, dan Juara Harapan 1 SD Negeri 012 Sekupang.

Pada kesempatan yang sama, Pemko Batam meluncurkan Batam Policy Lab. Inovasi tata kelola nonstruktural yang diprakarsai Brida Kota Batam tersebut menjadi wadah perumusan kebijakan berbasis riset dan data terpadu.

Puncak BIA 2026 ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan dan dana pembinaan kepada para pemenang. Masing-masing kategori memperoleh dana pembinaan sebesar Rp10 juta untuk juara I, Rp8 juta untuk juara II, Rp6 juta untuk juara III, dan Rp4 juta untuk juara harapan I. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyampaikan sejumlah masukan kepada Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Masukan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMD yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (10/9/2026).

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam, Suhar, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan PPUU DPD RI yang memilih Batam sebagai salah satu daerah untuk menjaring masukan dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMD.

Rombongan PPUU DPD RI dipimpin Anggota Komite II sekaligus Anggota PPUU DPD RI, Azhari Cage. Hadir juga Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Ria Saptarika. Suhar mengatakan, Pemko Batam berkomitmen memberikan kontribusi dalam proses penyusunan regulasi nasional, terutama regulasi yang berkaitan dengan penguatan tata kelola BUMD.

Ia menyebutkan, Wali Kota Batam memberikan arahan agar seluruh data dan informasi yang disampaikan dalam FGD bersifat akurat, komprehensif, dan menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Wali Kota Batam memberi arahan khusus kepada kami untuk menyampaikan seluruh data dan informasi yang akurat, komprehensif, serta riil di lapangan. Hal ini sangat penting agar apa yang kami paparkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif bagi DPD RI dalam merumuskan UU BUMD yang lebih baik, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah ke depan,” tegas Suhar.

Menurut Suhar, BUMD memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, diperlukan kerangka hukum yang kuat dan tepat sasaran agar BUMD dapat dikelola secara profesional, lincah, dan akuntabel.

Adapun, penyusunan RUU BUMD dilakukan PPUU DPD RI untuk merespons sejumlah persoalan struktural dalam pengelolaan BUMD di Indonesia. Persoalan tersebut antara lain fragmentasi regulasi, belum seragamnya standar pengawasan antardaerah, serta perlunya penguatan landasan hukum pembinaan BUMD di tingkat undang-undang.

Berdasarkan data BPKP, terdapat 1.224 BUMD di Indonesia pada 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49,56 persen berada pada zona kinerja kuning sepanjang 2022–2024. Data tersebut menunjukkan pentingnya penguatan tata kelola dan pembinaan BUMD secara sistematis dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

 

Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kepulauan Riau, Ria Saptarika, mengatakan seluruh aspirasi yang dihimpun melalui FGD akan menjadi bahan dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Naskah Akademik, dan RUU BUMD.

“Kami ingin memastikan bahwa masukan dari daerah, khususnya Batam sebagai kawasan dengan karakter ekonomi dan tata kelola yang khas, benar-benar sampai ke meja pembahasan RUU BUMD. FGD ini adalah bagian dari upaya menjaring persoalan nyata di lapangan sebelum norma disusun di tingkat pusat,” kata Ria.

Batam dipilih sebagai salah satu lokasi penggalian masukan karena memiliki karakter ekonomi sebagai kawasan industri dan pelabuhan, serta kompleksitas kelembagaan yang khas. Kondisi tersebut mencakup relasi kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.

Pengalaman Batam dinilai relevan dalam penyusunan RUU BUMD agar regulasi yang dihasilkan dapat mengakomodasi daerah dengan struktur ekonomi dan kelembagaan yang kompleks.

PPUU DPD RI juga menekankan pentingnya membedakan standar tata kelola (governance) nasional dengan strategi bisnis BUMD. Penguatan tata kelola tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan strategi bisnis, sehingga daerah tetap memiliki ruang untuk mengembangkan kreativitas dan strategi sesuai karakteristik masing-masing.

Pendekatan tersebut juga memperhatikan prinsip pemisahan fungsi kepemilikan dan fungsi regulasi sebagaimana tercermin dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024.

DPD RI menegaskan FGD tersebut merupakan forum untuk menjaring aspirasi dan memetakan persoalan di daerah, bukan audit atau pemeriksaan formal terhadap BUMD Kota Batam.

Saat ini, RUU BUMD masih berada pada tahap penyusunan substansi di PPUU DPD RI sebelum memasuki tahapan legislasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Azhari Cage mengapresiasi keterbukaan Pemko Batam dalam menyampaikan masukan teknis dan empiris. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan substansi dan pasal-pasal RUU BUMD.

FGD tersebut turut dihadiri kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemko Batam, pengelola dan direksi BUMD Kota Batam, akademisi, praktisi tata kelola korporasi, serta tim ahli perancang undang-undang DPD RI. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Diskominfo Batam – Arus lalu lintas di Jalan Tengku Sulung, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, ditutup mulai 10 September 2026 hingga pekerjaan selesai. Penutupan dilakukan seiring pekerjaan perbaikan jalan dalam kegiatan Peningkatan Jalan Simpang Perumahan Dotamana-SMAN 3.

Masyarakat yang biasa melintasi ruas jalan tersebut diimbau memperhatikan pengalihan arus dan mengikuti rambu serta arahan petugas di lapangan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, mengatakan, pengaturan lalu lintas dilakukan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sekaligus menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Kami mengimbau masyarakat yang biasa melintasi Jalan Tengku Sulung untuk menyesuaikan perjalanan dan menggunakan rute alternatif yang tersedia selama pekerjaan berlangsung. Mohon mengikuti rambu serta arahan petugas di lapangan,” ujar Rudi, Selasa (8/9/2026).

Selama penutupan, masyarakat dapat menggunakan sejumlah rute alternatif, di antaranya melalui Plaza Botania menuju SDN 09 Batam Kota dan melalui Perumahan Villa Pesona Asri.

Rudi juga mengimbau masyarakat mengatur waktu perjalanan dan memilih jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di sekitar lokasi pekerjaan.

“Pekerjaan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur jalan. Dukungan masyarakat dengan mengikuti pengaturan lalu lintas sangat membantu agar pekerjaan dapat berjalan lancar dan aktivitas warga tetap nyaman,” katanya. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)