Category: Berita

Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, meninjau lokasi pembangunan ZoSS di SDN 009 Batam Kota, Kamis (16/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RICKY WIHENDAR

Diskominfo Batam – Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, kembali turun langsung meninjau lokasi rencana pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS). Kali ini di SD Negeri 009 Batam Kota, Kamis (16/4/2026).

Peninjauan tersebut merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Batam terhadap keselamatan pelajar, khususnya dalam aktivitas menyeberang jalan di kawasan sekolah yang rawan risiko.

Dalam kunjungannya, Li Claudia menyoroti belum tersedianya fasilitas penyeberangan yang layak di depan sekolah. Kondisi itu dinilai berpotensi membahayakan siswa, terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah.

“Saya menerima laporan, anak-anak SDN 009 Batam Kota kesulitan menyeberang karena belum ada zebra cross. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama. Karena itu, ia langsung menginstruksikan Dinas Perhubungan Kota Batam untuk segera melakukan pengecekan dan penanganan di lapangan.

Li Claudia bahkan meminta agar proses pembangunan ZoSS dapat segera dimulai, dengan mengacu pada fasilitas serupa yang tengah dikembangkan di SDN 001 Batam Kota.

“Kepala Dinas Perhubungan segera cek. Dalam waktu satu minggu, kalau bisa sudah mulai dikerjakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan Zona Selamat Sekolah tidak boleh dilakukan secara asal, melainkan harus dirancang secara optimal dan berstandar modern demi menjamin keamanan pelajar.

Menurutnya, ZoSS harus dilengkapi dengan penanda yang jelas serta sistem yang mendukung keselamatan pengguna jalan, sehingga benar-benar memberikan perlindungan bagi siswa.

“ZoSS harus jelas ditandai dan dibuat modern. Batam adalah kota maju, jadi kita harus bisa mengambil referensi dari negara maju, tentu tetap disesuaikan dengan standar yang berlaku,” katanya.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemko Batam dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah bagi anak-anak, sekaligus menekan potensi kecelakaan lalu lintas di sekitar kawasan pendidikan. (Humas Diskominfo Batam / Rizka)

Kepala dinas komunikasi dan informatika       ( Diskominfo) kota Batam,Rudi Panjaitan

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam memberikan klarifikasi atas pemberitaan yang menyebut Batam menentang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menegaskan, hingga saat ini Pemko Batam belum menerapkan kebijakan WFH bukan karena penolakan, melainkan masih dalam tahap kajian menyeluruh, khususnya terkait efektivitas dan efisiensi yang dihasilkan.

“Perlu kami luruskan, Pemko Batam tidak menolak kebijakan WFH. Saat ini kami masih melakukan penghitungan secara komprehensif, terutama terkait besaran efisiensi yang bisa dicapai,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia menjelaskan, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh angka pasti mengenai potensi penghematan anggaran apabila sistem kerja dari rumah diterapkan di lingkungan ASN.

Selain itu, aspek teknis pelaksanaan, termasuk penentuan hari pelaksanaan WFH, juga masih menjadi bahan pertimbangan agar tidak menimbulkan celah penyalahgunaan kebijakan.

“Salah satu yang kami cermati adalah potensi penambahan hari libur bagi pegawai tertentu jika WFH diterapkan, misalnya bila dilaksanakan pada hari Jumat. Ini sedang kami kaji agar kebijakan tetap tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perhitungan efisiensi masih berlangsung dan belum menghasilkan angka final sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Ia menambahkan, apabila nantinya WFH diterapkan, hari pelaksanaannya tidak harus pada Jumat, melainkan bisa disesuaikan berdasarkan hasil kajian.

Di sisi lain, Rudi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memiliki indikator yang terukur, terutama dalam hal efisiensi anggaran.

Menurutnya, secara logis WFH berpotensi menekan biaya operasional, seperti pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas pegawai, serta efisiensi penggunaan listrik di perkantoran.

Namun demikian, ia menekankan bahwa potensi tersebut harus dibuktikan melalui data dan laporan resmi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Hingga saat ini, laporan dimaksud masih dalam proses penyusunan dan belum seluruhnya disampaikan kepada pimpinan daerah,” tegas Rudi. (Humas Diskominfo Batam)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, melepas JCH Batam di Masjid Agung Raja Hamidah Batamcentre, Kamis (16/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RICKY WIHENDAR

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, secara resmi melepas 641 Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Batam tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Pelepasan berlangsung khidmat di Masjid Agung Raja Hamidah, Batamcentre, Kamis (16/4/2026) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan pentingnya kesiapan mental dan spiritual bagi para jemaah. Ia mengingatkan bahwa masa tunggu keberangkatan haji yang panjang menjadikan kesempatan ini sebagai anugerah yang patut disyukuri.

“Hati harus bersih, lapang, dan benar-benar hadir dalam ibadah. Jangan terbebani oleh urusan yang ditinggalkan di tanah air. Fokuskan diri untuk mengharap rida Allah SWT,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar seluruh jemaah menjaga kekompakan selama berada di Tanah Suci. Menurutnya, interaksi dengan jutaan jemaah dari berbagai latar belakang menuntut kesabaran dan sikap saling memahami.

“Jaga kekompakan dan saling menguatkan. Jika menghadapi kendala, segera laporkan kepada petugas. Pemerintah Kota Batam melalui petugas haji siap memberikan pelayanan selama 24 jam,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Amsakar mengungkapkan bahwa dirinya juga akan menunaikan ibadah haji tahun ini melalui jalur reguler. Ia menyebut keberangkatan tersebut merupakan hasil tabungan yang dikumpulkannya selama puluhan tahun.

“Saya ingin menjalani ibadah haji secara reguler agar dapat membaur dan merasakan perjuangan bersama masyarakat. Ini hasil tabungan sejak 20 hingga 25 tahun lalu,” ungkapnya.

Sesuai jadwal, Amsakar dijadwalkan berangkat pada 21 Mei 2026 dan kembali ke Tanah Air pada 30 Juni 2026. Selama menjalankan ibadah, ia memohon doa dari masyarakat Batam.

“Saya titip doa untuk kemajuan Kota Batam. Mohon doa agar seluruh jemaah diberikan kesehatan dan kekuatan hingga kembali ke Tanah Air sebagai haji yang mabrur dan mabrurah,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memimpin FGD laporan pendahuluan dokumen kajian optimalisasi dan strategi tata kelola pengangkutan sampah Kota Batam Tahun 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Batam dalam membenahi tata kelola sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) laporan pendahuluan dokumen kajian optimalisasi dan strategi tata kelola pengangkutan sampah Kota Batam Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Wali Kota Batam, Rabu (15/4/2026).

FGD ini menghadirkan tenaga ahli dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sebagai mitra strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Batam. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, serta Kepala Brida Kota Batam, Efrius.

Dalam arahannya, Amsakar menekankan bahwa penanganan sampah di Batam membutuhkan pendekatan berbasis riset agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan berkelanjutan. Menurutnya, kompleksitas persoalan sampah tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sederhana.

“Sampah menjadi prioritas kami. Penanganannya harus diawali dengan kajian akademik yang melibatkan tenaga ahli. Permasalahan dari hulu hingga hilir perlu diurai secara sistematis,” ujarnya.

Berdasarkan data dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, volume sampah di Batam mencapai 800 hingga 1.300 ton per hari. Sementara itu, luas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mencapai 49 hektare yang terbagi dalam beberapa zona.

Amsakar mengungkapkan, Pemko Batam berencana mengoptimalkan lahan TPA yang belum termanfaatkan untuk pembangunan waste to energy atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan pihak ketiga untuk meningkatkan kualitas layanan pengangkutan sampah kepada masyarakat.

“Melibatkan pihak ketiga memungkinkan adanya standar evaluasi yang jelas. Jika pelayanan tidak optimal, perbaikan dapat segera dilakukan sesuai kontrak kerja,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Amsakar turut meminta tim tenaga ahli mengkaji penerapan teknologi insinerator plasma tanpa emisi yang diklaim telah digunakan di wilayah Yogyakarta. Teknologi ini dinilai berpotensi menjadi solusi ramah lingkungan sekaligus efisien dari sisi biaya.

Selain itu, ia menyinggung hasil studi banding Dinas Lingkungan Hidup di Jakarta Barat, yang melibatkan peran aktif RT dan RW dalam pengangkutan sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Amsakar berharap kajian yang dilakukan Brida bersama tim ahli dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif.

“Saya minta dilakukan penajaman data dengan melibatkan OPD teknis. Dengan begitu, kebijakan yang diambil memiliki dasar kuat dan mampu menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat Batam,” tutupnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, berbincang dengan Menkum RI, Supratman Andi Agtas, di Kota Batam, Selasa (14/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menyambut kunjungan kerja Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas, di Kota Batam, Selasa (14/4/2026).

Penyambutan berlangsung di ruang VVIP Bandara Hang Nadim. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di wilayah strategis seperti Batam yang berperan sebagai kawasan investasi dan pintu gerbang ekonomi nasional di perbatasan.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Menteri Hukum RI menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas pemerintahan.

“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Menteri Hukum RI beserta jajaran di Kota Batam. Ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat serta mendukung iklim investasi yang kondusif,” ujar Amsakar.

Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

“Batam sebagai kawasan strategis nasional tentu membutuhkan dukungan kebijakan yang adaptif dan responsif. Kami berharap koordinasi yang terjalin dapat semakin mempercepat pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat,” tambahnya.

Melalui sinergi yang semakin erat, Batam diharapkan terus berkembang sebagai daerah yang kompetitif dan berdaya saing, sekaligus mampu menghadirkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, menyervis bola saat membuka kejuaraan bola voli di GOR Raja Djakfar, Sekupang, Selasa (14/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Kejuaraan Bola Voli Piala Bergilir Wali Kota Batam dan Piala Bergilir Ketua TP-PKK Kota Batam Tahun 2026 diikuti sebanyak 67 tim. Kejuaraan yang berlangsung hingga 14 Juni 2026 tersebut, resmi dibuka oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, didampingi Ketua TP-PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, di GOR Raja Djakfar, Sekupang, Selasa (14/4/2026).

Untuk diketahui, jumlah peserta tahun ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 52 tim. Amsakar menegaskan bahwa peningkatan jumlah peserta menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan sekaligus mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap olahraga bola voli.

“Jumlah peserta tahun ini mencapai 67 tim, meningkat dari 52 tim pada tahun lalu. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang terus tumbuh,” ujarnya.

Ia menilai, peningkatan tersebut juga tidak lepas dari kinerja panitia yang semakin baik dan profesional dalam mengelola kegiatan.

Menurutnya, kejuaraan ini tidak sekadar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Ke depan, ia mendorong adanya pengembangan kategori pertandingan, termasuk membuka peluang kompetisi khusus pelajar.

“Ke depan, kami berharap dapat menghadirkan kategori baru, termasuk kompetisi untuk pelajar, sehingga pembinaan atlet bisa dimulai sejak usia dini,” katanya.

Selain itu, Amsakar juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung.

Ia berharap kejuaraan ini mampu menjadi wadah untuk menjaring atlet-atlet potensial yang dapat dibina ke jenjang yang lebih tinggi.

Kejuaraan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat serta mendorong gaya hidup sehat melalui olahraga. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Sekda Batam, Firmansyah, menghadiri HLM TP2DD tingkat kabupaten/kota se-Kepri Tahun 2026 secara daring dari Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH

Diskominfo Batam – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus mempercepat transformasi digital, khususnya dalam transaksi keuangan daerah. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat mengikuti High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 secara daring dari Kantor Wali Kota Batam, Selasa (14/4/2026).

Firmansyah hadir mewakili Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Keikutsertaan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Batam dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi daerah.

Dalam pertemuan tersebut dibahas capaian implementasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), sekaligus penguatan Championship TP2DD sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penilaian dilakukan berdasarkan aspek proses (20 persen), output (50 persen), dan outcome (30 persen).

Dari sisi perkembangan, penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren positif. Pada 2025, volume transaksi tercatat mencapai sekitar Rp15,33 miliar dengan pertumbuhan lebih dari 145 persen. Sementara itu, nilai transaksi mencapai sekitar Rp11,55 triliun.

Kota Batam sendiri mencatat progres signifikan dalam implementasi P2DD. Capaian meningkat dari 15 persen pada 2021 menjadi 65 persen pada 2022, kemudian 83 persen pada 2023, dan 85 persen pada 2024. Meski pada 2025 berada di angka 62,5 persen, kondisi ini menjadi perhatian untuk percepatan ke depan.

Secara implementasi, Batam telah mencapai 100 persen transaksi non-tunai untuk belanja daerah dan pajak daerah. Namun, pemanfaatan kanal digital masih perlu diperluas karena kanal konvensional masih mendominasi, yakni sekitar 60 persen.

Firmansyah menegaskan, arah kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada penyediaan sistem, tetapi juga optimalisasi pemanfaatan kanal digital.

“Kami mendorong digitalisasi yang benar-benar digunakan sehingga berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya.

Ke depan, Pemerintah Kota Batam akan memperkuat koordinasi TP2DD lintas organisasi perangkat daerah (OPD), meningkatkan integrasi data, serta memperluas penggunaan kanal pembayaran digital seperti QRIS dan virtual account.

Langkah tersebut juga diiringi dengan edukasi kepada masyarakat dan penguatan kapasitas perangkat daerah, sehingga transformasi digital dapat berjalan lebih masif, terukur, dan berkelanjutan.

Melalui partisipasi aktif dalam forum ini, Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya menjadikan 2026 sebagai momentum akselerasi digitalisasi daerah sekaligus memperkuat posisi Batam dalam Championship TP2DD, baik di tingkat regional maupun nasional. (Humas Diskominfo Batam / Robin F)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri halalbihalal Polda Kepri bersama komunitas pengemudi online serta serikat buruh se-Kepri, Selasa (14/4/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri halalbihalal Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang diselenggarakan Polda Kepulauan Riau (Kepri) bersama komunitas pengemudi online serta serikat buruh se-Kepri.

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Lancang Kuning, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa halalbihalal menjadi momentum penting untuk membangun energi positif sekaligus memperkuat komunikasi lintas elemen masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini efektif untuk menghilangkan sekat birokrasi dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Ini adalah cara kita membangun energi positif, memutus sekat birokrasi, serta membuka ruang komunikasi yang lebih sehat antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.

Amsakar juga menekankan bahwa Batam dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan rumah bersama yang harus dijaga seluruh elemen, termasuk komunitas pengemudi online dan pekerja. Ia menilai, kedua kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja serta menekan angka pengangguran.

Selain itu, ia menyoroti isu regulasi bagi pengemudi daring. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus mendorong aspirasi tersebut ke pemerintah pusat agar lahir kebijakan yang lebih adil dan memberikan perlindungan.

“Kita ingin regulasi di tingkat pusat benar-benar melindungi pengemudi daring, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan aplikator dan pengemudi,” katanya.

Amsakar juga mengapresiasi kondusivitas penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam pada tahun sebelumnya. Ia menilai, kesepakatan antara serikat pekerja dan pelaku usaha menjadi capaian penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial.

“Penetapan UMK tahun lalu berjalan kondusif. Kita berhasil menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolda Kepri, Irjen Asep Safrudin, menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi di Batam.

Ia menyampaikan, meskipun Batam tidak memiliki sumber daya alam melimpah, daerah ini mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, sejumlah tantangan tetap perlu diantisipasi, mulai dari stabilitas harga kebutuhan pokok hingga persoalan penyelundupan.

Kapolda juga menegaskan pentingnya sinergi antara serikat pekerja, komunitas, dan pemerintah guna mencegah potensi konflik sosial serta menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Kunci menjaga stabilitas adalah komunikasi dan kolaborasi. Semua pihak harus duduk bersama untuk mencari solusi dan menjaga Batam tetap kondusif,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat kebersamaan, menjaga stabilitas sosial, serta berperan aktif dalam mendorong kemajuan Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Danlanud Hang Nadim saat pisah sambut di Wyndham Panbil Batam, Senin (13/4/2026) malam. HUMAS DISKOMINFO BATAM / RUMAWI

Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri acara pisah sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Danlanud) Hang Nadim di Wyndham Panbil Batam, Senin (13/4/2026) malam.

Jabatan Komandan Lanud Hang Nadim resmi diserahterimakan dari Letkol Pnb Hendro Sukamdani kepada Letkol Pnb Indra Alexander Yosef Lessy. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa kemajuan Batam tidak hanya ditopang kekuatan institusi, tetapi juga kebersamaan seluruh elemen. Menurutnya, harmonisasi dan sinergi menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong percepatan pembangunan.

“Selamat datang dan selamat bertugas di Batam kepada Letkol Pnb Indra Lessy. Kami berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah,” ujarnya.

Amsakar juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya atas dedikasi selama bertugas di Batam.

“Terima kasih kepada Letkol Pnb Hendro Sukamdani atas pengabdian dan kontribusinya untuk Batam,” katanya.

Ia menambahkan, Batam memiliki posisi strategis sebagai kawasan perbatasan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadikan Batam sebagai salah satu gerbang Indonesia di kancah internasional.

Namun demikian, tingginya keberagaman masyarakat juga membawa tantangan tersendiri. Karena itu, menurut Amsakar, diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kondusivitas daerah.

Selain itu, ia menyoroti kekhasan tata kelola Batam yang menggabungkan peran pemerintah daerah dan BP Batam dalam satu kepemimpinan ex-officio. Kondisi tersebut menuntut koordinasi yang solid dan langkah yang selaras.

“Jika koordinasi dan sinergi berjalan baik, Batam akan terus melaju sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Indonesia,” tegasnya.

Sementara itu, Letkol Pnb Hendro Sukamdani menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diterimanya selama bertugas di Batam. Ia berharap Lanud Hang Nadim tetap menjadi pilar pertahanan udara sekaligus mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Adapun Danlanud yang baru, Letkol Pnb Indra Alexander Y. Lessy, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian dan memperkuat kolaborasi dengan seluruh elemen di Batam.

“Saya mohon dukungan dari seluruh pihak. Dengan sinergi dan kerja bersama, kami optimistis dapat menjalankan amanah ini,” ujarnya.

Acara pisah sambut ini tidak sekadar menjadi seremoni pergantian jabatan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen bersama antara TNI AU, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas serta mendorong kemajuan Batam secara berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Yogi Septiyan)